Pemerintah Harus Berani Usir LSM Asing Ilegal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Harus Berani Usir LSM Asing Ilegal

Sabtu, 6 Oktober 2018 | 17:14 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta - Pemerintah harus berani menghadapi kampanye hitam terhadap sawit Indonesia karena merugikan ekonomi dan investasi nasional. Disinyalir, sejumlah LSM asing seperti Greenpeace Indonesia beroperasi secara ilegal, karena tidak terdaftar resmi di Kementerian Luar Negeri, bahkan enggan melaporkan kegiatan maupun sumber pendanaan kepada pemerintah.

Setelah Era Reformasi, kehadiran LSM asing (transnasional) yang beroperasi di Indonesia malahan menjadi blunder bagi perekonomian nasional. Bhima Yudistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menjelaskan jejaring LSM dari luar negeri bebas masuk Indonesia tanpa ada pelaporan maupun registrasi kepada pemerintah Indonesia. Sementara, di Malaysia, pemerintah setempat memberikan pengawasan ketat bagi LSM transnasional yang ingin beroperasi di sana.

"Pada kenyataannya, LSM melanggar regulasi karena tidak terdaftar di pemerintah. Kebebasan sekarang ini menjadi kebablasan akibatnya blunder bagi perekonomian Indonesia," kata Bhima dalam diskusi Forum Jurnalis Sawit bertemakan "Dampak Kampanye NGO bagi Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Jumat (5 Oktober 2018).

Data Forum Jurnalis Sawit (FJS) menunjukkan bahwa sejumlah LSM asing yang aktif menyerang kelapa sawit pada kenyataannya belum terdaftar dan tidak melaporkan kegiatannya kepada pemerintah Indonesia. LSM asing yang belum terdaftar di Kementerian Luar Negeri, antara lain Greenpeace Indonesia, Forest People Programe, Mighty Earth, Environmental Investigation Agency (EIA).

Mereka tidak tercatat dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri, yaitu https://ingo.kemlu.go.id/. Di situs tersebut terdapat 65 LSM asing yang terdaftar beroperasi di Indonesia, tetapi nama-nama LSM tersebut di atas tidak terdaftar. Kewajiban untuk mendaftar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Warga Negara Asing. Beleid ini mengatur, LSM asing harus terdaftar salah satunya kewajiban melaporkan sumber pendanaan.

Selain itu, pemerintah diminta menindak pelanggaran LSM dalam Pasal 59 ppoin 3 UU Nomor 16/2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Tindakan Greenpeace beberapa waktu lalu, misalnya, yang mengokupasi kilang minyak merupakan bukti pelanggaran hukum.

Sudarsono Soedomo, dosen Institut Pertanian Bogor, sepakat bahwa terdapat indikasi kuat NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan menyerang perusahaan, termasuk sawit serta pulp and paper, tidak mematuhi prosedur dan aturan. LSM asing, kata Sudarsono, sering melontarkan tuduhan tanpa risiko yang sepadan. Selain itu, mereka disinyalir bermain dua kaki, di mana kaki satu sebagai alat pemerasan. Sementara, kaki lainnya dipakai untuk menjadi konsultan bagi perusahaan yang mereka tekan.

"Sebaiknya, pemerintah segera melakukan investigasi kepada LSM asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Greenpeace dan EIA dari Inggris. Investigasi ini untuk mengetahui kepatuhan terhadap hukum Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Soedarmo menegaskan, LSM tidak bisa seenaknya menuduh sawit melanggar aturan lingkungan. Indonesia mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengatur mana wilayah hutan, perkebunan, dan pemukiman. "Itu hak negara Indonesia. Kedaulatan kita tidak bisa diganggu," kata Soedarmo.

Sedangkan, Bhima Yudistira menambahkan, persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam dapat dipetakan ke dalam beberapa isu misalkan di Amerika Serikat yang muncul isu dumping dan persaingan biofuel. Di Uni Eropa, sawit dihadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Lain halnya dengan India yang menghadapi masalah neraca dagang.

"Isu negatif sawit terus dipoles dengan berbagai cara. Di Uni Eropa, sawit diserang isu buruh anak dan lingkungan," kata Bhima Yudistira.

Jika persoalan ini tidak segera ditangani, dampaknya sanga luas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. Bhima mengatakan surplus perdagangan Indonesia terus menyusut semenjak beberapa tahun terakhir. Indonesia beruntung memiliki sawit yang menjadi penyumbang utama ekspor non migas. Akan tetapi, perhatian pemerintah terhadap sawit belum serius sehingga daya saintg komoditas ini sulit berkembang.

"Tetapi jika pemerintah tidak menjaga komoditas (sawit) dari gangguan. Maka nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang kita dengar cerita kejayaannya saja,"kata Bhima.

Di sektor investasi, penanaman modal asing di sektor perkebunan anjlok dari periode 2015-2017. Investasi di sektor pangan dan perkebunan tergerus menjadi US$ 1,4 miliar pada 2017, lebih rendah dari tahun 2015 sebesar US$ 2 miliar. Yang dikhawatirkan, investasi sektor jasa semakin tinggi. "Padahal, penyerapan tenaga kerja di sektor jasa terbilang rendah dari perkebunan,"kata Bhima.

Menanggapi isu deforestasi, sebaiknya tidak perlu dikhawatirkan deforestasi diperlukan seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk. Chairil Anwar Siregar, peneliti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, ada peningkatan kebutuhan lahan untuk memenuhi kepentingan pemukiman, pertanian, perkebunan dan industri.

"Deforestasi menjadi keniscayaan karena luas daratan tidak akan bertambah. Sementara, kebutuhan lahan akan tinggi,"kata Chairil Anwar. Sebagai solusinya, pemerintah daerah disarankan mempunyai RTRWP supaya mencegah konflik tata ruang yang bersentuhan dengan kawasan hutan dan pertanian dapat dihindari dalam proses pembangunan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021

Hunian Kamar Hotel di Sumut Sudah Capai 50%

Kenaikan hunian hotel di Sumut terjadi secara bertahap sejak 24 Agustus 2021.

NASIONAL | 27 September 2021

Akhiri Masa Jabatan di APJII, Ini Catatan Kesuksesan Jamalul Izza

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza menyebut pengurus yang dipimpinnya telah merealisasikan 94 persen amanat Munas tahun 2018.

NASIONAL | 27 September 2021

Banjir Bandang Hantam Puluhan Rumah Warga di Sumsel

Tidak ada korban jiwa untuk warga yang rumahnya rusak berat.

NASIONAL | 27 September 2021

Ini Para Sesepuh yang Memutuskan Siapa Pengganti Mangkunegara IX

Penentuan penerus takhta Mangkunegaran Solo kemungkinan setelah 100 hari wafatnya Mangkunegara IX atau sekitar akhir November.

NASIONAL | 27 September 2021

Menag: Insentif Guru Bukan PNS Madrasah Segera Cair

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, insentif ini secara bertahap akan segera cair

NASIONAL | 27 September 2021


Fahri Hamzah Apresiasi Kinerja Kejagung dalam Pemberantasan Korupsi

Fahri Hamzah mengapresiasi kinerja Kejgung dalam pemberantasan korupsi. Tolak ukurnya, penyelamatan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun.

NASIONAL | 27 September 2021

Tepis Isu Jagung Langka, Mentan Cek Stok Pabrik Pakan

Mentan Syahrul Yasin Limpo berkunjung ke pabrik pakan ternak (feedmill) milik PT. Japfa Comfeed Indonesia di Serang, Banten.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Deli Pratama Akuisisi 49,56% Saham Perdana Karya

Deli Pratama Akuisisi 49,56% Saham Perdana Karya

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings