Pemda Dilarang Angkat Guru Honorer

Pemda Dilarang Angkat Guru Honorer
Ratusan guru honorer mengikuti aksi unjuk rasa di kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Jumat, 21 April 2017. ( Foto: Suara Pembaruan/Mikael Niman )
Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 10 Oktober 2018 | 14:25 WIB

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan, selama memenuhi kebutuhan guru, pemda dilarang untuk mengangkat guru honorer. Sehingga perekrutan guru sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan jumlah guru pensiun.

“Ini wacana bersama BKN. Setelah menuntaskan masalah guru honorer ini, pola rekrutmennya harus reguler. Jadi tidak boleh ada penumpukan lagi guru honorer. Untuk skema sebenarnya cukup mudah sekali secara konsep. Pengangkatan guru itu tidak boleh kurang dari jumlah yang pensiun, itu yang penting,”ujarnya di Jakarta, Selasa (9/10).

Dijelaskan, keberadaan guru honorer saat ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan guru pensiun. Selain itu, ada juga yang diangkat sepihak oleh kepala sekolah. Masalah tersebut, kata Muhadjir, akan disisir dengan skema redistribusi dan pemerataan guru. Apabila masih ada yang melakukan pengangkatan guru tidak sesuai kebutuhan, sekolah itu akan dikenakan pinalti.

“Artinya ini kan tidak ada kebutuhan tapi diangkat. Berarti itu pelanggaran,” ujarnya.

Penyelesaian masalah guru honorer berpatokan pada rancangan bersama lintas kementerian dan lembaga khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait skema yang akan digunakan untuk perekrutan guru beberapa tahun ke depan. Semuanya akan sejalan untuk menuntaskan masalah guru honorer K-2 maupun honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah (pemda).

Muhadjir menyebutkan, pengangkatan yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan tentu pertama-tama bertujuan untuk mengisi kekurangan guru akibat banyak yang pensiun. Selain itu, pengangkatan guru dilakukan untuk mengisi posisi guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer.



Sumber: Suara Pembaruan