Cermati Radikalisme dan Terorisme di Daerah

Cermati Radikalisme dan Terorisme di Daerah
Polda Metro Jaya beserta Kodam Jaya dan instansi-instansi terkait melaksanakan apel persiapan pengamanan Asian Games diberi nama "Operasi Among Raga" ini digelar di Lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, 31 Juli 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / WM Rabu, 17 Oktober 2018 | 21:12 WIB

 

Jakarta – Ancaman radikalisme dan terorisme di daerah sepatutnya dicermati para sekretaris daerah (sekda) provinsi seluruh Indonesia. Sekda-sekda juga diharapkan mendukung program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

“Saya sering sampaikan, ancaman bangsa ini radikalisme dan terorisme. Konten radikalisme juga banyak di dunia siber. Ini perlu diwaspadai,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (17/10).

Di tempat tersebut digelar Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kegiatan dihadiri 34 orang sekda provinsi, serta kepala biro (karo) pemerintahan provinsi.

Hadir sebagai pembicara di antaranya, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Wantannas.

“Peran sekda sebagai pejabat eselon I di daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, termasuk mendukung program-program BNPT, BSSN, Wantannas. Sebagai pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) paling senior di daerah, pasti sekda yang paling paham kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika ideologi politik masyarakat,” ujar Tjahjo.

Sementara itu, Kepala BNPT, Suhardi Alius menyatakan, pemda mempunyai peranan penting dalam penanggulangan terorisme. “Berbicara terorisme, tidak hanya penegakan hukum, tapi pencegahan juga sangat penting. Di sini peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menangani isu radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing,” kata Suhardi.

Diungkapkan, terdapat sejumlah cara untuk mengidentifikasi permasalahan radikalisme dan terorisme. Dijelaskan, para pelaku terorisme, mantan narapidana teroris (napiter), dan orang yang baru pulang dari daerah konflik seperti Suriah, kini berada di daerah.

Ditegaskan, pemda jangan bersikap acuh terhadap hal tersebut. Identifikasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Ia menantang pemda mengambil tanggung jawab terkait penanggulangan terorisme.

“BNPT memang harus turun ke lapangan, tapi tolong Pemda juga bisa memberikan akses, seperti akses ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, supaya mereka terputus dari mata rantai sebelumnya,” tegasnya.

Ditambahkan, para mantan napiter membutuh kesempatan kedua, menjalani hidup lebih baik. Terkadang, pada saat napiter-napiter ingin berubah, justru masyarakat malah tidak bisa menerima dan lantas memarijinalkan.

Akhirnya, napiter kehilangan harapan serta berpikir kembali ke jaringan lamanya. “Kalau mereka dipantau, diberikan akses, dibimbing, dan diingatkan, tentu ada proses pembelajaran kepada mereka. Ini yang kita harapkan peran aktif pemda, karena mereka ada di daerah,” imbuhnya.

Persepsi

Pada bagian lain, ia menyatakan, rapat dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi antara pusat dan daerah. Membangun pola pikir komperhensif integral secara keseluruhan. Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pengarahan agar program antar kementerian/ lembaga dan daerah yang harus sinergi.

“Konektivitas, fokus pada sasaran yang harus dicapai, output-nya (hasil) harus jelas. Karena berhasilnya sebuah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota ukuranya satu yaitu mampukah kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” tuturnya.

Selain itu, menurut Tjahjo, angka kemiskinan dan pengangguran perlu ditekan. “Mampu menghadapi tantangan bangsa Indonesia, yaitu radikalisme dan terorisme, narkoba, area rawan korupsi, serta ketimpangan sosial dan masalah sosial yang tentunya harus kita perhatikan secara bersama,” demikian Tjahjo.

Sementara itu, Soekarwo mengatakan, program yang dijalankan pemerintah pusat memang semestinya dilaksanakan daerah. Ia meminta supaya peran dan fungsi Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) dan camat diperkuat.

Dijelaskan, penguatan Baperwil dan camat sebagai koordinator di wilayah masing-masing menjadi penting agar rentang kendali tidak terlampau jauh. Ditambahkan, tugas gubernur begitu banyak, sehingga perlu didelegasikan.

“Baperwil perlu diberi pendelegasian kewenangan. Salah satunya berupa pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pendidikan SMA dan SMK. Begitu pun peran camat harus diperkuat bersama kapolsek dan danramil,” kata Soekarwo



Sumber: Suara Pembaruan