Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

Kamis, 25 Oktober 2018 | 08:08 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / AB

Jakarta - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemdikbud), Dadang Sunandar mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Namun, penggunaannya di ruang publik masih minim. Hal tersebut, antara lain tercermin dari nama permukiman dan merek dagang, yang masih menggunakan bahasa asing. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk menguatkan penggunaan bahasa Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya pada Taklimat Media Kongres Bahasa XI bertema “Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia” di gedung Kemdikbud Jakarta, Rabu (24/10).

Perpres tersebut diharapkan memberi kewenangan kepada Badan Bahasa untuk mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, sehingga permukiman dan merek dagang tidak lagi mengunakan bahasa asing. Pasalnya, saat ini ruang publik sangat marak penggunaan bahasa asing, sehingga tidak ramah terhadap bahasa Indonesia.

"Ruang publik kita itu belum ramah bahasa. Sayangnya kami di Badan Bahasa tidak memiliki kewenangan untuk memberi denda atau sanksi, jadi harus ada penguatan dari Presiden," kata Dadang.

Dadang mengatakan ada tiga alasan utama yang mendorong Badan Bahasa Kemdikbud meminta intervensi Presiden Jokowi melalui perpres. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak menyebutkan sanksi dan denda khusus terhadap pelanggaran bahasa.

Kedua, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki kesalahan bahasa di masyarakat, dan ketiga, Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang berisi pedoman bagi pemimpin daerah untuk mengutamakan bahasa Indonesia, belum dilaksanakan dengan baik.

Selain merek dagang dan permukiman, Dadang juga menyoroti penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda yang cenderung mengendur. Generasi muda lebih cenderung mengunakan bahasa asing di ruang-ruang publik. Padahal, pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk menjadikan ruang publik ramah bahasa Indonesia. Misalnya, melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak di daerah. Namun, hingga saat ini masih ditemukan banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang pubik.

Kesalahan tersebut, lanjut Dadang, tidak dapat diatasi oleh Badan Bahasa. Pasalnya, yang berhak menanganinya adalah pemerintah daerah (pemda). Namun, masih banyak pemda yang belum memperhatikan penggunaan bahasa di ruang publik sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting, terlebih dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan 36 telah ditetapkan sebagai bahasa negara yang merdeka, sehingga sanksi dan denda perlu juga diatur dalam peraturan penguatan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing bukan tidak diperbolehkan, tetapi harus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Selain itu, bahasa Indonesia sebagai jati diri dan identitas bangsa wajib dijunjung dan diutamakan di Indonesia, sebagaimana amanat Sumpah Pemuda 1928 yang kini juga dituangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Dadang berharap perpres yang mengatur penguatan bahasa bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi sebelum pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia XI yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya pada 28-31 Oktober 2018.

“Perpres tersebut telah dirancang, tinggal ditandatangani Presiden saja. Jadi saya harap Presiden hadir ke Kongres Bahasa Indonesia XI sambil menyosialisasikan perpres tersebut," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RI Penyumbang Sampah Plastik Kedua Terbesar Dunia

Banyaknya sampah plastik karena kurang kesadaran warga.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Jokowi Sebut Pembangunan SDM Jadi Prioritas

Presiden Jokowi mengatakan, melihat kemajuan saat ini, pemuda Indonesia akan dapat berkompetisi dan memiliki daya saing di tingkat global.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Tempuh 1.050 Km, Komunitas Fortuner Bantu Korban Gempa NTB

Tidak hanya di Desa Sembalun, rombongan juga memberikan bantuan di Desa Sugihan, Lombok Timur.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Pentas Budaya di Taman Indonesia Kaya Semarang Hadirkan Butet

Pementasan itu mengambil bentuk dan spirit teater rakyat.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Nonton Megadeth, Ganjar Harap Jogjarockarta Hadirkan Deep Purple

God Bless menjadi satu-satunya legenda hidup musik rock Tanah Air.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Jokowi Lepas Kirab Santri di Sidoarjo

Kirab Santri & Jalan Sehat Sahabat Santri dalam rangka Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Jelang OOC 2018, Duet Menteri Susi dan Menteri Retno Ajak Bersih Pantai

KKP dan Kementerian Luar Negeri sepakat melawan sampah plastik yang masuk ke laut.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

1.335 Prajurit Kogasgabpad TNI Ditarik dari Sulteng

Ketika masyarakat yang tertimpa bencana tidak berdaya, prajurit TNI hadir untuk menolong mereka dan memulihkan keadaan.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Jahe untuk Masyarakat Prasejahtera

Jahe memang komoditas yang tidak perlu dikuatirkan dalam pemasaran. Industri terkait jahe juga beragam, tidak hanya jamu dan obat-obatan tradisional.

NASIONAL | 27 Oktober 2018

Politikus PKB Ini Yakin Kasus Bendera Tak Akan Bisa Dipolitisasi

Maman Imanulhaq menyatakan, pihaknya yakin bahwa upaya menyeret kasus pembakaran bendera di Garut ke arah politis, takkan berhasil.

NASIONAL | 26 Oktober 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS