PAN Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum untuk Taufik Kurniawan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

PAN Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum untuk Taufik Kurniawan

Minggu, 28 Oktober 2018 | 16:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) belum memutuskan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan yang dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bepergian ke luar negeri. Wasekjen PAN, Faldo Maldini mengatakan, partai biasanya memberikan bantuan hukum kepada kader yang menghadapi persoalan hukum. Meski demikian, Faldo mengaku bantuan hukum kepada Taufik Kurniawan ini belum dibahas dan diputuskan di tingkat DPP PAN.

"Biasanya sih memang selalu ada (bantuan hukum), tapi ini belum dibahas di DPP," kata Faldo di sela-sela acara 'Milenial Fest, #LayaniGenerasiKita' di Jakarta, Minggu (28/10).

Faldo pun mengaku DPP PAN pun belum berencana mengevaluasi posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR. Hal ini lantaran proses hukum yang dijalani Taufik masih sebatas pencegahan ke luar negeri. DPP PAN, kata Faldo bakal melihat lebih jauh proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini kan masih pencekalan ya, belum jauh-jauh. Kita lihatlah prosesnya. Sabar saja, slow. Mungkin besok, lusa, atau 2-3 hari kita lihat saja," katanya.

Faldo menegaskan, PAN merupakan partai reformis dan patuh terhadap hukum. Untuk itu, PAN menyerahkan kepada KPK mengenai proses hukum yang dihadapi Taufik.

"Kalau menurut saya, PAN partai yang sangat reformis, kami sangat patuh pada hukum. Pak Taufik dicekal, sepertinya kita serahkan ke proses hukum, mungkin ada beberapa pemanggilan dan kita akan koorperatif lah. Kita doakan semoga prosesnya lancar, tidak ada permasalahan apapun, kita serahkan kepada proses hukum yang berjalan," jelasnya.

Diketahui, KPK mencegah Wakil Ketua DPR dari PAN Taufik Kurniawan untuk bepergian ke luar negeri. Namun, belum diketahui secara pasti penyidikan yang dilakukan KPK hingga mencegah Taufik bepergian ke luar negeri.

Kabag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi Kemkumham) Theodorus Simarmata membenarkan adanya surat permintaan dari KPK untuk mencegah Taufik Kurniawan bepergian ke luar negeri. Surat permintaan pencegahan itu diterima Ditjen Imigrasi pada Jumat (26/10) kemarin.

"Surat permohonan cegah sudah diterima Ditjen imigrasi Jumat, 26 Oktober," kata Theodorus saat dikonfirmasi, Sabtu (27/10).
Theodorus enggan mengungkap kasus yang terkait dengan pencegahan terhadap Taufik ini. Menurutnya, hal tersebut sebaiknya dikonfirmasi kepada KPK.

"Silakan konfirmasi ke penyidik," katanya.

Pencegahan terhadap Taufik diduga terkait dengan kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN. Dalam persidangan dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/7) lalu, Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menyebut Taufik telah menerima uang sebesar Rp3,7 miliar terkait dengan DAK untuk Kebumen. KPK pun mendalami fakta persidangan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Bahkan, KPK sudah meminta keterangan Taufik pada Rabu (5/9) lalu.

Meski demikian, KPK masih irit bicara mengenai pencegahan ke luar negeri terhadap Taufik. Saat dikonfirmasi, Jubir KPK, Febri‎ Diansyah mengaku belum mendapat informasi mengenai hal tersebut. Febri berjanji akan memeriksa informasi pencegahan terhadap Taufik ini pada esok hari.

"Saya belum dapat informasi itu, mungkin besok baru bisa saya konfirmasi ya. Besok saya cek apakah benar ada pencegahan ke luar negeri atau tidak," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Wagub Maluku: Agama Harus Jadi Kekuatan Integrasi Bangsa

Menurut Zeth, agama harus menjadi kontrol sosial yang efektif dalam kehidupan bermasyatakat.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Pemkot Denpasar Raih Anugerah Pandu Negeri

Kota Denpasar menjadi satu-satunya daerah di Bali yang meraih tata kelola pemerintahan terbaik nasional.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Konser Simfoni Kesejukan untuk Pendidikan Papua

Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) berkolaborasi dengan Yayasan Musik Amadeus Indonesia menggelar konser amal untuk menggalang pendidikan Papua

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Menkumham Percepat Upaya Peningkatan IT Layanan Publik

Mendirikan PT sudah cepat.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Peduli Anak, Polisi Sultra Raih Frans Seda Award 2018

Brigadir Saleh mengatakan, sekolah tersebut dibangun karena ia melihat anak-anak kecil di desanya harus berjalan 5-8 km setiap pagi ke sekolah tetangga.

NASIONAL | 27 Oktober 2018

Dirjen Imigrasi Akui Pencekalan Taufik Kurniawan Atas Permintaan KPK

Dirjen Imigrasi Indonesia, Irjen Pol (Purn) Dr Drs Ronny Franky Sompie, mengakui, permintaan pencekalan dari KPK sudah diterima sejak Jumat (26/10) lalu.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Puan Maharani Beberkan Keberhasilan Program Revolusi Mental

Kemko Polhukam berhasil menekan pungutan liar (pungli) dengan adanya Tim Saber Pungli.

NASIONAL | 26 Oktober 2018

Jokowi Diminta Tandatangani Perpres Penguatan Bahasa Indonesia

Penggunaan bahasa asing bukan tidak diperbolehkan, tetapi harus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

NASIONAL | 25 Oktober 2018

RI Penyumbang Sampah Plastik Kedua Terbesar Dunia

Banyaknya sampah plastik karena kurang kesadaran warga.

NASIONAL | 28 Oktober 2018

Jokowi Sebut Pembangunan SDM Jadi Prioritas

Presiden Jokowi mengatakan, melihat kemajuan saat ini, pemuda Indonesia akan dapat berkompetisi dan memiliki daya saing di tingkat global.

NASIONAL | 28 Oktober 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS