Desember 2018, Indonesia Harus Memiliki Data Guru Nasional

Desember 2018, Indonesia Harus Memiliki Data Guru Nasional
Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / EAS Jumat, 16 November 2018 | 16:04 WIB

Jakarta - Sinkronisasi data guru di Indonesia hingga akhir tahun 2018 belum jelas. Masih banyak ketidaksamaan data di setiap daerah, bahkan di dalam dua kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KempanRB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Berkaca pada fakta tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan Desember 2018, data kebutuhan guru secara nasional selesai.

Sebelumnya, berdasarkan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di KempanRB, yang juga berfungsi sebagai penyelenggara, membuka formasi untuk guru sebanyak 112.000 orang. Jumlah guru tersebut dipercaya untuk mengisi kekurangan guru. Namun, rekrutmen yang dilakukan KempanRB tidak sejalan dengan Kemdikbud selaku pengguna.

Melihat tidak samanya data di dua kementerian, Muhadjir Effendy mengatakan tugas Kemdikbud hanya menetapkan kuota atas usulan daerah. Kemdikbud tidak memiliki wewenang untuk menentukan kuota. Namun disayangkan berdasarkan hasil evaluasi, usulan guru yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama ini sebagai besar tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Usulan daerah (pemda--red) telah dievaluasi Kemdikbud, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil, karena daerah sendiri tidak semuanya punya data akurat. Maka sekarang kita ajak duduk bersama agar mendata kebutuhan guru sehingga akurat dan dapat digunakan untuk data nasional,” kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis(16/11).

Muhadjir juga menyebutkan, kendala tidak akuratnya data juga karena pemerintah sudah lama tidak memperbaharui data pokok pendidikan (Dapodik). Diharapkan melalui rakor nasional yang akan berlangsung di empat regional ini akan memperbaharui dapodik, terutama di sektor guru agar segera memiliki data guru nasional, mengingat masalah pendidikan paling vital berada di guru.

Selanjutnya, Muhadjir menargetkan, Indonesia memiliki data guru nasional paling lambat Desember 2018 ini, sehingga data tersebut dipastikan digunakan untuk merekrut atau pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kita berharap Desember ini sudah memiliki data kebutuhan guru dan jumlah guru honorer yang akurat,” ujarnya.

Ada pun pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi (rakor) penyusunan data guru nasional antara lain KempanRB, Badan Kepegawaian Negara(BKN), Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Keuangan(Kemkeu), Kemenko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

2.500 Zonasi Guru
Mendatang, Muhadjir menuturkan, pemerintah akan menyelesaikan masalah pendidikan dengan satu skema yakni zonasi. Dalam hal ini, rekrutman, penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga pelatihan dan pembinaan dilakukan berdasarkan zonasi.

"Semua masalah pendidikan akan didekati dengan zonasi. Termasuk masalah guru, kita ingin memastikan bahwa guru yang berada di dapodik memang rill, baik itu PNS maupun Non PNS. Itu membutuhkan kerja sama banyak pihak,” cetusnya.

Ia menyebutkan, saat ini telah ditetapkan 2.500 zonasi. Namun, jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan keputusan daerah dalam melakukan pemetaan. Pasalnya, Pemda yang mengetahui kondisi lapangan.

Selain itu, keterlibatan pemda dilakukan berdasarkan aturan UU Nomor 23/2014 tentang Otonomi daerah, yakni otoritas pendidikan sebagian besar urusan pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan senilai 62% dari APBN yang didistribusikan langsung ke daerah. Sementara Kemdikbud sebagai penangung jawab utama pendidikan hanya mengelola 7%.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, selama ini Kemdikbud mengakui dapodik sebagai data tunggal. Selain itu, pemerintah tidak melakukan pembaharuan data berapa jumlah guru pensiun, mutasi, meninggal, mengundurkan diri, dan sekolah baru.

Jadi data dapodik sekarang bisa dikatakan tidak terlalu valid untuk pengambilan keputusan strategis, karena tidak menggunakan konsolidasi data yang terus menerus. Sehingga datanya nggak mencerminkan data sesuai dengan kebutuhan guru,”kata Unifah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/11) petang.

Untuk itu, PGRI mengusulkan Kemdikbud melakukan pembaharuan data dan analisa data kebutuhan guru per mata pelajaran di setiap daerah, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) maupun kejuruan(SMK).

Menurut Unifah, jika pemerintah konsisten melakukan pembaharuan data maka masalah rekrutmen guru dapat diselesaikan. Pasalnya, rekrutmen yang tidak berdasarkan analisis selama ini berdampak pada peta sebaran guru yang tidak merata.



Sumber: Suara Pembaruan