FIA UI: Ada Lima Pola Korupsi di Pemerintah Daerah

FIA UI: Ada Lima Pola Korupsi di Pemerintah Daerah
Suasana diskusi "Korupsi Mengorupsi di Daerah: Studi Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2004-2018" di Gedung M, Auditorium Lantai 4, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (23/11) ( Foto: Suara Pembaruan / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / WM Sabtu, 24 November 2018 | 10:09 WIB

Depok -Kecenderungan korupsi yang menjerat kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengisyaratkan persoalan korupsi di daerah terjadi dalam berbagai pola. Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), tren penindakan kasus korupsi pada 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 30 kepala tertangkap tangan oleh KPK. ICW juga mencatat 29 kasus korupsi memiliki potensi kerugian negara sebesar Rp 231 miliar dan nilai suap mencapai Rp 41 miliar pada tahun 2018.

Hal ini yang menjadi perhatian tim pengabdian masyarakat kajian isu strategis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) yang dipimpin oleh Vishnu Juwono. Tim ini melakukan studi lapangan di Jawa Timur, Jombang, Surabaya, dan Mojokerto.

Selain itu, tim juga menganalisis berbagai putusan pengadilan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengabdian masyarakat yang diawali dengan riset ini dilakukan sejak bulan Mei 2018 dan menghasilkan buku yang berjudul"Korupsi Mengorupsi di Daerah: Studi Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2004-2018".

Menurut Vishnu, dalam buku ini teridentifikasi ada lima pola korupsi di pemerintahan daerah, di antaranya berkaitan dengan perizinan, pelemahan fungsi pengawasan DPRD, manipulasi pengadaaan barang dan jasa, jual beli jabatan di pemerintahan daerah, dan penyelewengan penggunaan dana desa.

"Kami melihat korupsi yang terjadi di daerah masih menggunakan cara-cara tradisional seperti manipulasi izin, jabatan, dan pengadaan barang dan jasa. Maka tidak heran operasi tangkap tangan KPK selalu berhasil," ujar Vishnu, di Gedung M Auditorium lantai 4, FIA UI, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (23/11) dalam diskusi yang menghadirkan pembicara diantaranya Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Supradiono.

Diungkap Giri, korupsi akan terus berlangsung apabila tidak menyelesaikan masalah utamanya, yaitu bermuara pada korupsi politik dimana ongkos politik untuk seseorang menjadi kepala daerah atau anggota DPRD dan DPR sangatlah mahal.

"Gaji gubernur itu hanya Rp 8,5 juta satu bulan. Gaji wali kota dan bupati hanya Rp 6 juta. Sedangkan ongkos menjadi kepala daerah mencapai miliaran. Paling sedikit Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar. Bayangkan ongkos sebesar ini hanya untuk masa jabatan lima tahun. Tentu tak bisa balik modal. Makanya pasti akan berpikir bagaimana caranya agar balik modal. Apalagi jika telah menikmati enaknya jadi penguasa pasti berpikir bagaimana bisa jadi lagi atau terpilih kembali," papar Giri.

Ironisnya, masyarakat Indonesia cenderung melupakan koruptor. Ketika si koruptor mencalonkan diri kembali maka diterima. Rakyat Indonesia tidak memosisikan diri sebagai korban korupsi.

"Kita ini semua korban korupsi. Ambil contoh korupsi e-KTP. Tidak ada yang melayangkan gugatan clash action kepada Setya Novanto. Padahal kasus megakorupsi ini menyebabkan e-KTP begitu lama untuk dapat dimiliki. Blangko habis, tidak dapat dicetak dan sebagainya. Harusnya kita marah. Apalagi kualitas e-KTP kita hanya sebatas KTP plastik," tutur Giri.

Mahalnya biaya politik, dikatakan Giri, juga disebabkan karena negara yang tak peduli dengan partai politik. Untuk partai pemenang pemilu sejak dulu negara hanya mampu memberikan kurang dari Rp 2 miliar.

"Idealnya untuk parpol pemenang pemilu bisa mendapatkan Rp 350 miliar. Sehingga dapat menekan mahalnya biaya politik. Seperti apa mahalnya membiayai politik salah satu contohnya dapat kita simak dalam persidangan kasus korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola," tutur Giri.

Birokrasi
Sementara itu, Koordinator ICW Adnan Topo Husodo mengungkapkan, birokrasi merupakan sumber korupsi di pemerintahan daerah, sehingga tidak heran banyak birokrat yang terlibat dalam hal ini. Dukungan politik negara juga dirasakan tidak maksimal.
"Korupsi ini juga mudah beradaptasi. By nature dia mengikuti. Kepala daerah saat ini cenderung mengisi jabatan jabatan strategis oleh orang-orang dekat mereka. Sekarang pengadaan barang kebanyakan memakai sistem elektronik. Tapi tetap tak menutup kemungkinan ada celah korupsi karena korupsi itu selalu mengikuti perkembangan zaman," tutur Adnan.



Sumber: Suara Pembaruan