Sistem Politik Membuka Ruang Korupsi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sistem Politik Membuka Ruang Korupsi

Senin, 26 November 2018 | 11:34 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Korupsi di sektor politik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejak berdiri hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat 891 koruptor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61,17 persen diantaranya atau 545 koruptor yang ditangani KPK berasal dari unsur politik.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih menyatakan maraknya aktor politik yang terjerat korupsi karena sistem politik di Indonesia masih membuka ruang terjadinya praktek korupsi. Ruang terjadinya praktik korupsi terjadi sejak awal seseorang bergabung dengan partai politik.

"Sistem dan pengaturan ketentuan pemilu baik, Pilkada, Pileg bahkan Pilpres. Di sistem politik sendiri itu mereka terima sumbangan. Harus Ada kontribusi dari para kader dan pengurus. Setelah itu mungkin mereka calon. Sejak awal sendiri sistemnya seperti itu," kata Yenti kepada SP, Senin (26/11).

Ruang terjadinya praktek korupsi terus berlanjut ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai penyelenggara negara baik kepala daerah, maupun anggota legislatif. Para calon harus menyiapkan dana untuk disetor kepada partai atau yang dikenal dengan istilah mahar politik. Meski partai politik sejumlah calon membenarkan adanya mahar tersebut.

Ditegaskan Yenti, mahar politik sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Calon yang menyetor untuk mendapat tiket dukungan dari partai dapat dikategorikan sebagai penyuapan, sementara partai yang meminta mahar dapat dijerat dengan pemerasan. Ditegaskan, pemerasan tidak harus dilakukan dengan kekerasan tapi dengan isyarat pun dapat dikategorikan sebagai pemerasan.

"Menurut istilah mereka mahar, ya menurut istilah pidana namanya mahar itu sama dengan penyuapan itu sebenarnya. Memberikan sesuatu agar menjadi sesuatu yang seharusnya tidak menjadi. Bahkan bisa jadi kalau motivasinya itu dari atas nya atau dari partainya bisa jadi pemerasan. Apabila ada transfer atau memberikan sesuatu itu ada indikasi pidana. Penyuapan kalau dari bawah dari orang yang ingin jadi calon, atau dari tekanan dari atas itu berarti pemerasan. Baik penyuapan maupun pemerasan merupakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi," tegasnya.

Peluang terjadinya korupsi juga terbuka melalui pengaturan pendanaan kampanye. Dalam aturan Pilkada hanya diatur mengenai besaran sumbangan perorangan dan korporasi, namun tidak diatur mengenai pihak penyumbang. Padahal, kata Yenti, pihak penyumbang bisa jadi penyumbang merupakan pelaku korupsi atau pihak-pihak yang bakal diuntungkan jika calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah.

"Penyumbang-penyumbang ini siapa. Bisa jadi penyumbang ini yang menggerogoti saat orang itu jadi terpilih yang mempengaruhi kebijakan mereka. Mereka jadi gampang untuk menyetujui proyek. Padahal bagi yang menyetujui karena adanya balas budi itu sudah korupsi," tegasnya.

Selain itu, tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai pihak penyumbang, membuka ruang pendanaan politik menjadi sarana melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Bagi orang yang sejak awal melakukan tindak pidana korupsi dan hasilnya untuk kampanye itu juga melakukan korupsi dan pencucian uang. Jadi yang harus diwaspadai adalah pengaturan-pengaturan perpolitikan ini harus bersih dari korupsi dan pencucian uang," tegasnya.

Yenti membenarkan korupsi di sektor politik terjadi karena besarnya kewenangan yang diberikan kepada partai politik. Partai politik menjadi satu-satunya organisasi yang dapat mencalonkan kepala daerah, anggota legislatif bahkan presiden. Dengan demikian, kepala daerah maupun legislator berasal dari partai politik. Akibatnya, tidak ada kontrol dari legislator kepada kepala daerah karena sama-sama berasal dari partai politik.

"Kontrolnya jadi tidak ada. Kepala daerah dari partai, fraksi itu bagian dari partainya dia. Terkamuflase semua.Kita memandang seolah tidak ada niat baik untuk memperbaiki politik dan berbangsa kita. Orang eksekutif tidak terlepas dari siapa orang yang ditentukan di legislatif. Itu semua berpeluang terjadinya korupsi," katanya.

Dikatakan, korupsi di sektor politik ini sebenarnya bisa dicegah dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Dengan pasal tersebut, partai politik yang menerima aliran dana dari korupsi bisa dijerat. Namun, Yenti menyayangkan pasal TPPU belum diterapkan secara maksimal.

Korupsi di sektor politik ini menjadi perhatian utama KPK. Bahkan, dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2018 yang bakal digelar pada 4 Desember mendatang, KPK menempatkan partai politik sebagai perhatian utama dengan mengusung tema 'Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia'.

"Ini merupakan KNPK pertama setelah dilaksanakan 12 kali sebelumnya yang menempatkan Partai Politik sebagai perhatian utama," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Febri membeberkan alasan KPK menjadikan partai politik sebagai perhatian utama. Dipaparkan, sejak berdiri, KPK telah menjerat 891 koruptor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61,17 persen di antaranya atau 545 koruptor yang ditangani KPK berasal dari unsur politik. Febri membeberkan 545 aktor politik yang dijerat KPK terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 Kepala Daerah. Selain itu terdapat 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut.
"Pihak yang terkait di sini adalah pihak yang bersama-sama melakukan korupsi atau dalam perkara yang sama dimana aktor politik terjerat korupsi," jelasnya.

KPK menyesalkan banyaknya aktor politik yang terjerat korupsi. KPK berharap tak ada lagi politikus yang terjerumus melakukan tindak pidana korupsi.

"Data CPI Indonesia Tahun 2017 yang dirilis oleh Transparency International (TI) Tahun 2017 pun menunjukkan stagnasi IPK Indonesia di angka 37 salah satunya disebabkan turunnya indeks PERC (Political and Economic Risk Consultancy) hingga 3 poin," ungkapnya.

Apalagi, tahun depan digelar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Momen politik tersebut menempatkan partai politik dalam posisi yang strategis.

"Selain karena Parpol sebagai satu-satunya pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, para calon yang akan mengisi kursi DPR dan DPRD juga berasal dari partai politik," katanya.

Dengan sistem pemilu saat ini, 16 Parpol yang akan mengikuti kontestasi politik di tahun 2019 dinilai KPK berperan penting untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan berintegritas yang akan memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Untuk itu, selain imbauan pada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, pembangunan Sistem Integritas menjadi salah upaya yang penting dilakukan.

"Karena itulah, berdasarkan hasil kajian KPK bersama LIPI, KPK merekomendasikan agar dibangunnya Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang merupakan perangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik untuk menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas dan meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan," paparnya.

KPK sendiri telah melakukan kajian mengenai partai politik. Dari kajian tersebut, KPK mengidentifikasi empat persoalan utama yang menyebabkan kurangnya integritas parpol. Empat persoalan itu, yakni tidak ada standar etika politik dan politis, sistem rekruitmen yang tidak berstandar, sistem kaderisasi berjenjang dan belum terlembaga.

"Keempat, kecilnya pendanaan partai politik dari pemerintah," paparnya.

Dikatakan, KPK telah bertemu dan membahas soal SIPP ini dengan perwakilan 16 partai politik di Gedung KPK pada Kamis (22/11). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dan diskusi kemarin, KPK mengundang seluruh ketua umum partai untuk hadir dalam KNPK ke-13 dan berdiskusi dalam upaya pemberantasan korupsi terutama di sektor politik.

"Kehadiran unsur Pimpinan Parpol dan komitmen yang utuh untuk melakukan perbaikan ke dalam sangat diperlukan untuk mengukuhkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Aksi Teror KKB, Warga Dievakuasi dari Kiwirok ke Oksibil

Masih ada beberapa warga yang akan dievakuasi dari Kiwirok.

NASIONAL | 25 September 2021

Waspada, 23 Wilayah Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 35 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memilih bungkam setelah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Azis menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

KPK manahan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jakarta Selatan. Azis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan penetapan tersangka Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Azis dijerat atas kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin rampung diperiksa penyidik KPK. Azis terlihat diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK.

NASIONAL | 25 September 2021

Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

Kemtan memastikan berbagai program yang sedang berjalan saat ini sedikit banyaknya sudah memberi dampak besar terhadap kesejahteraan petani.

NASIONAL | 25 September 2021

Indonesia Dinilai Kekurangan Penulis Best Seller

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun merupakan kondisi mewah yang diidamkan bagi penulis dan penikmat buku.

NASIONAL | 24 September 2021

Komnas HAM: Aduan Terhadap Perwira Polisi Layak Ditindaklanjuti

Komnas HAM menilai laporan terhadap AKBP Gafur Siregar atas dugaan kesewenangan membuka kembali kasus yang telah di-SP3 layak untuk ditindaklanjuti.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

MEGAPOLITAN | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings