Tarik Ulur Pengisian Wagub Sulteng, Parpol Pengusung Belum Juga Sepakat

Tarik Ulur Pengisian Wagub Sulteng, Parpol Pengusung Belum Juga Sepakat
Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Sulteng, Alimuddin Paada. ( Foto: istimewa )
Jeis Montesori / JEM Rabu, 28 November 2018 | 14:21 WIB

Palu - Terkatung-katung lebih dari dua tahun, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mengambil sikap memutuskan proses pemilihan wakil gubernur (wagub) Sulteng yang baru, menggantikan Sudarto yang meninggal dunia pada 1 Oktober 2016. DPRD akan menggelar rapat untuk membahas posisi Wagub itu pada 3-21 Desember 2018 atau prosesnya selama 18 hari.

Keputusan itu dihasilkan dalam rapat Bamus DPRD Sulteng, Selasa (27/11), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin. Muharram yang ditemui SP seusai rapat mengatakan, pemilihan wagub Sulteng yang baru harus segera diproses mengingat telah terjadi kekosongan wakil kepala daerah di Sulteng yang terlalu lama.

“Ini sudah berlarut-larut. Jadi, kami meminta Gubernur Sulteng segera mengajukan nama calon wagub yang baru sesuai mekanisme yang ada,” ujar Muharram dari Fraksi PDI-P.

Proses pemilihan wagub Sulteng memang telah tertunda selama lebih dari dua tahun, karena terjadi perbedaan sikap politik dalam tubuh partai politik (parpol) pengusung pasangan Longki Djanggola-Sudarto.

Pada Pilkada Serentak 2015, pasangan itu terpilih kembali untuk periode kedua sebagai gubernur dan wagub Sulteng untuk masa kerja 2016-2021. Sebelumnya pasangan tersebut juga telah memimpin Sulteng pada periode 2011-2016, tanpa ada keretakan hubungan hingga maut memisahkan mereka.

Sudarto yang berlatar belakang purnawirawan TNI dan pernah menjadi bupati Banggai, Sulteng, selama dua periode, meninggal dunia karena sakit pada 1 Oktober 2016. Sepeninggal Sudarto, sesuai aturan, wagub Sulteng yang baru harus diusung parpol pengusung kedua pasangan itu saat pilkada, yakni Partai Gerindra, PAN, PKB, dan PBB.

Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Sulteng, Alimuddin Paada mengatakan, sebenarnya sejak Sudarto wafat, partainya sebagai pemimpin koalisi sudah mengundang partai lain untuk membahas calon wagub pengganti. Sesuai aturan, setiap parpol pengusung harus mengusung dua calon wagub.

Dengan demikian, dari empat parpol koalisi, menghasilkan delapan nama. Usulan tersebut kemudian diseleksi lagi untuk memunculkan dua calon yang akan diajukan ke DPRD Sulteng dan salah satunya akan dipilih sebagai wagub definitif.

Calon PAN
Namun, kata Alimuddin, yang juga menjadi ketua tim partai koalisi untuk memilih pengganti wagub Sulteng, terjadi perbedaan sikap dalam tubuh partai koalisi tersebut. PAN mengajukan calon lain, sehingga muncul tiga nama.

Pada 2017, sebenarnya sudah hampir dicapai kata sepakat untuk mengajukan dua calon ke DPRD, yakni Hidayat Lamarakate dan Zainal Daud. Tetapi, proses itu batal, karena PAN bersikeras mengajukan Ketua DPW PAN Sulteng Oscar Paudi menjadi salah satu calon.

Akhirnya, kata Alimuddin, diputuskanlah tiga nama, yakni Hidayat Lamakarate, Zainal Daud, dan Oscar Paudi. “Tiga nama itu ditolak DPRD Sulteng, karena tidak sesuai aturan, yaitu hanya harus mengajukan dua nama calon wagub,” kata Alimuddin yang juga Wakil Ketua DPRD Sulteng dari Fraksi Partai Gerindra kepada SP.

Dalam kondisi itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng, mengundang lagi empat partai pengusung untuk membahas posisi Wagub. “Gubernur sebagai user menginginkan calon penggantinya dari birokrasi atau mantan birokrasi. Hal itu diutarakan kepada partai pengusung untuk dapat diperimbangkan dengan baik,” kata dia.

Dalam proses pembahasan, ujar Alimuddin, akhirnya Gubernur Longki mengajukan lagi dua nama calon kepada pimpinan partai pengusung, yakni Faisal Mang dan Anshayari, namun partai-partai pengusung juga tidak sepakat.

DPW PAN Sulteng malah mengusulkan nama Syaifullah Djafar, birokrat pada Dinas PU Bina Marga Sulteng. Namun, dalam proses, Syaifullah Djafar menyatakan mundur. Kemudian, PAN mengusulkan lagi nama Anwar Hafid, mantan Bupati Morowali dari Partai Demokrat. Tetapi, Gerindra tidak setuju, karena Anwar Hafid adalah politisi, bukan birokrat seperti keinginan Longki.

“Dalam rapat di DPRD Sulteng hari ini (kemarin, Red), saya mengatakan agar partai pengusung dapat bertemu lagi dengan Gubernur untuk mencari kata sepakat tentang hal itu,” ujar Alimuddin.

Mengenai sorotan masyarakat bahwa tarik ulur pencalonan wagub tersebut sebagai mencerminkan adanya kepentingan kekuasaan semata, Alimuddin mengatakan, sebenarnya dalam politik wajar untuk berbicara kekuasaan.

“Tetapi, dalam hal ini, yang kita bicarakan adalah kekuasaan untuk kepentingan bersama. Bagaimana membangun Sulteng ke depan, sehingga diperlukan segera pengganti wakil gubernur agar bisa mendampingi gubernur Sulteng untuk menjalankan pemerintahan secara efektif sesuai tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam perundang-undangan,” kata mantan dosen Universitas Tadulako (Untad) Palu itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulteng, Muhamaad Masykur mengatakan, pemilihan wagub Sulteng sangat mendesak untuk membantu Gubernur Longki menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Apalagi, saat ini dalam tugas penanganan korban bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Palu, Sigi, dan Donggala, peran Wagub sangat dibutuhkan. Dia bisa membantu tugas gubernur agar semua persoalan pascabencana bisa tertangani dengan baik,” katanya.

Dia berharap tidak ada lagi tarik ulur di antara partai pengusung. Proses pemilihan yang sudah ditetapkan DPRD Sulteng pada 3-21 Desember pun dapat dipenuhi, sehingga bisa segera terpilih wagub Sulteng yang baru. 



Sumber: Suara Pembaruan