KPK Ungkap Banyak Tambang Ilegal Dilindungi Oknum Bersenjata
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ungkap Banyak Tambang Ilegal Dilindungi Oknum Bersenjata

Rabu, 5 Desember 2018 | 15:35 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan banyak pertambangan dan perkebunan ilegal yang dilindungi oleh petinggi bersenjata. Persoalan ini yang diduga menyulitkan KPK dan pemerintah dalam menata izin usaha pertambangan (IUP).

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, Lembaga Antikorupsi pernah melaporkan mengenai kesemrawutan persoalan pertambangan ini kepada Presiden. Bahkan, KPK sempat mengundang Presiden, Panglima TNI dan Kapolri untuk menandatangani Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam (GN-SDA). Inti dari GN-SDA ini yakni menggalakkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di sektor SDA.

"Pernah dilaporkan sebenarnya. Oleh karena itu kan GN-SDA itu dulu itu ditandatangani oleh Panglima, Kapolri dan Presiden. Kenapa Panglima butuh menandatangani Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu karena memang disinyalir banyak yang terlibat di bidang itu," kata Syarif di sela-sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

Syarif menyatakan, KPK sudah melakukan kajian di bidang mineral dan batubara (minerba), termasuk terkait tumpang tindih izin pertambangan. Syarif pun membeberkan wilayah-wilayah yang diduga banyak pertambangan atau perkebunan ilegalnya dilindungi oleh oknum petinggi TNI dan Polri.

Disebutkan, Kalimantan dan Sumatera menjadi dua wilayah yang pertambangan dan perkebunan ilegalnya dilindungi petinggi TNI dan Polri. Saat ini, kata Syarif kegiatan mem-backing pertambangan dan perkebunan ilegal itu merambah ke wilayah Sulawesi, Halmahera, Papua dan Maluku.

"Contohnya saja ya Gunung Botak di Maluku. Itu sudah ada presiden pun waktu itu nggak bisa selesai. Tapi sekarang Alhamdulillah presiden memerintahkan sendiri lagi dan pak Kapolda yang sekarag yang di Maluku, Alhamdulillah sangat tegas dan sekarang itu sudah pindah semua," katanya.

Pada 2016 lalu, dalam koordinasi supervisi (korsup) dan monitoring yang dilakukan KPK di bidang minerba, ditemukan 3.966 izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah di seluruh Indonesia. Pada 2017, KPK bekerjasama dengan kementerian ESDM, Bea Cukai, Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah membagi tugas untuk menata IUP ini.

Dari hasil koordinasi penataan Minerba tersebut, hingga Maret 2018 sebanyak 2.595 IUP telah dicabut atau diakhiri dengan status sampai dengan tanggal 20 Novembet 2017. Sebanyak 2.509 IUP Non CnC telah dilakukan penghentian pelayanan sejak januari 2018. Sebanyak 2.011 IUP CnC yang telah habis masa berlaku per 31 Desember 2017, telah dilakukan penghentian pelayanan sejak tanggal 12 Februari 2018.

Syarif tak bisa memastikan jumlah pertambangan dan perkebunan ilegal yang dilindungi petinggi TNI dan kepolisian. Sederhananya, kata Syarif tambang yang tidak memiliki izin tapi masih beroperasi sudah mengindikasikan adanya pihak-pihak tertentu yang menjadi pelindung usaha ilegal tersebut.

"Pokoknya kalau yang tidak beres. Begini saja contohnya kalau yang tidak clean and clear masih bisa beroperasi ya disitu saja indikasinya. Pasti ada backing-nya kan. Orang tidak ada izinnya, tidak bayar pajak tapi masih bisa beroperasi. Itu saja indikasinya," katanya.

SP pernah berkesempatan untuk meliput secara langsung kegiatan pertambangan ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku pada 2017 lalu. Saat itu, pertambangan ilegal masih marak. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Kodam Pattimura dan Polda Maluku untuk menutup area pertambangan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

BNPT Kutuk Serangan KKB Terhadap Nakes di Papua

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengutuk keras serangan KKB Papua pimpinan Lamek Taplo terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Papua.

NASIONAL | 18 September 2021

Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

Nama Irjen Napoleon, terdakwa perkara suap skandal Djoko Tjandra kembali mencuat lantaran diduga menganiaya Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021

Lions Club dan Le Minerale Dukung Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

Lions Club menggelar aksi bersih-bersih serentak di dunia (World Cleanup Day) dengan tema “Pilah Sampah dari Rumah”. Aksi ini didukung pula Le Minerale.

NASIONAL | 18 September 2021

MIX-Marcomm Gelar Indonesia Brand Communication Championship 2021

Untuk pertama kalinya Majalah MIX-MarComm menggelar program Indonesia Brand Communication Championship 2021.

NASIONAL | 18 September 2021

KPPPA: Keluarga Garda Terdepan Pastikan Kesiapan PTM Terbatas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan keluarga sebagai garda terdepan berperan penting dalam mempersiapkan proses PTM

NASIONAL | 18 September 2021

Oxone Polisikan Sejumlah Akun Medsos Penipuan Online

Oxone melaporkan sejumlah akun medsos yang kerap menggunakan produksny sebagai modus penipuan online ke Polres Jakarta Utara.

NASIONAL | 18 September 2021

Kemdikbudristek: PTM Terbatas Utamakan Keselamatan Siswa dan Guru

pelaksanaan PTM terbatas selama pandemi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, intinya keselamatan siswa dan tenaga pendidik jadi prioritas

NASIONAL | 18 September 2021

Pimpinan Teroris Ali Kalora Diduga Tewas dalam Kontak Tembak

Kontak tembak tersebut menewaskan dua orang terduga teroris Poso, salah satunya adalah pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora.

NASIONAL | 18 September 2021

Keberadaan Nakes Gerald Sokoy di Kiwirok Belum Diketahui

Dandrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, hingga kini keberadaan tenaga kesehatan atas nama Gerald Sokoy belum diketahui

NASIONAL | 18 September 2021

3 Strata Penangkal Ancaman Keamanan

Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ada tiga strata yang harus diterapkan untuk menangkal berkembangnya ancaman keamanan di Indonesia

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Covid-19 Memperburuk Pelayanan Kesehatan Kenya

Covid-19 Memperburuk Pelayanan Kesehatan Kenya

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings