Divonis 6 Tahun Penjara, Zumi Zola Harapkan KPK Tak Banding
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Divonis 6 Tahun Penjara, Zumi Zola Harapkan KPK Tak Banding

Kamis, 6 Desember 2018 | 15:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola. Majelis Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi. Zumi Zola mengaku menerima putusan hakim dan berharap Jaksa KPK pun menerima putusan tersebut.

"Saya terima keputusan hakim menghormati semua proses jalannya hukum. Saya berharap jaksa juga begitu," kata Zumi Zola usai mendengarkan putusan hakim, di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12).

Dengan demikian, Politikus PAN itu berharap perkara yang menjeratnya dapat segera berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Setelah putusan dibacakan, Jaksa Penuntut dan pihak terdakwa dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun, jika kedua pihak tidak mengajukan banding, perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

"Dan segera inkracht," harapnya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap Zumi Zola. Majelis Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi.

Hukuman terhadap Zumi Zola ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Zumi Zola dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Zumi Zola. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Zumi Zola bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya sedang memberantas korupsi. Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Zumi Zola mengakui dan menyesali perbuatannya‎. Kemudian sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp300 juta.

Majelis Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola dari Afif Firmansyah sebesar Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, US$ 30 ribu, serta Sin$100 ribu. Sebagian dari gratifikasi yang diterimanya ini dipergunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utang kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Zumi Zola dinyatakan bersalah melanggar Pasal ‎12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, Majelis Hakim menyatakan Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar. Uang tersebut untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Atas tindak pidana dalam perkara suap ini, Zumi Zola dinyatakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Kemdikbudristek: PTM Terbatas Utamakan Keselamatan Siswa dan Guru

pelaksanaan PTM terbatas selama pandemi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, intinya keselamatan siswa dan tenaga pendidik jadi prioritas

NASIONAL | 18 September 2021

Pimpinan Teroris Ali Kalora Diduga Tewas dalam Kontak Tembak

Kontak tembak tersebut menewaskan dua orang terduga teroris Poso, salah satunya adalah pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora.

NASIONAL | 18 September 2021

Keberadaan Nakes Gerald Sokoy di Kiwirok Belum Diketahui

Dandrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, hingga kini keberadaan tenaga kesehatan atas nama Gerald Sokoy belum diketahui

NASIONAL | 18 September 2021

3 Strata Penangkal Ancaman Keamanan

Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ada tiga strata yang harus diterapkan untuk menangkal berkembangnya ancaman keamanan di Indonesia

NASIONAL | 18 September 2021

Purnomo: Ancaman Keamanan Berdampak pada Tata Kehidupan Bangsa

Purnomo Yusgiantoro mengingatkan seluruh elemen bangsa terkait berkembangnya model konsep dasar ancaman keamanan di berbagai negara di dunia

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Polisi belum menetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, tersangka penistaan agama di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021

BPBD Ingatkan Wisatawan Waspadai Gelombang Tinggi di Pantai Selatan

BPBD Banten sudah menyampaikan peringatan dini kepada pengelola wisata di pesisir selatan Lebak agar meningkatkan kewaspadaan cuaca buruk.

NASIONAL | 18 September 2021

Tekan Laju Urbanisasi, Mendagri Dorong Desa Perkuat Ekonomi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi desa, yakni masih meningkatnya laju urbanisasi.

NASIONAL | 18 September 2021

Menhub: Ganjil Genap Berlaku di Tempat Wisata di Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan aturan ganjil genap di tempat wisata ini belaku untuk seluruh Indonesia .

NASIONAL | 18 September 2021

Bakamla Jelaskan Situasi di Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut menjelaskan situasi di Laut Natuna Utara saat ini. Di Laut Natuna Utara banyak kapal asing karena lalu lintas Selat Sunda dan Selat Malaka.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Kematian Terkait Pekerjaan Hampir Mencapai Dua Juta Orang Per Tahun

Kematian Terkait Pekerjaan Hampir Mencapai Dua Juta Orang Per Tahun

DUNIA | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings