Pemerintah Berkomitmen Tuntaskan Perekaman Data E-KTP

Pemerintah Berkomitmen Tuntaskan Perekaman Data E-KTP
Mendagri Tjahjo Kumolo memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (09/11/2018). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / CAH Jumat, 7 Desember 2018 | 11:19 WIB

Jakarta – Masyarakat perlu proaktif melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Komitmen pemerintah untuk menuntaskan perekaman tak perlu diragukan. Misalnya, melalui upaya jemput bola bagi masyarakat yang belum merekam.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terus bekerja. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat dihubungi, Jumat (8/12).

“Kami tentu mohon masyarakat agar ikut proaktif perekaman. Tapi prinsipnya, sejauh ini kami sudah jemput bola perekaman e-KTP ke masyarakat yang belum rekam,” kata Tjahjo.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyerahkan data e-KTP kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Desember 2017.

Data tersebut, menurut Tjahjo, tertuang dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). DP4 dari Ditjen Dukcapil secara lengkap berisi identitas penduduk. Pemilih pemula sampai dengan hari pemungutan suara 17 April 2019, lanjut Tjahjo, tertuang dalam DP4.

“Data by name (nama) dan by adress (alamat) hingga pemilih pemula yang nanti hari H berusia 17 tahun ada datanya. KPU punya hak menyusun daftar pemilih tetap (DPT). Kami siap bantu terkait akurasi data,” tegas Tjahjo.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, jumlah penduduk yang memiliki hak pilih tapi belum merekam e-KTP kurang lebih 5,1 juta orang. “Ada sekitar 5,1 juta orang atau sekitar 2,7 persen yang belum rekam,” ungkap Zudan.

Ia menuturkan, terdapat sejumlah kendala perekaman terhadap penduduk tersebut. Misalnya seperti seperti kesulitan geografis. “Kesadaran masyarakat juga masih rendah. Di daerah tertentu alat-alat yang ada mengalami kerusakan. Tapi jajaran Dukcapil terus jemput bola,” tuturnya.

Pada bagian lain, ia menjelaskan, pihaknya tidak dapat mengeluarkan e-KTP bagi masyarakat yang belum berusia 17 tahun. Sebab, hal tersebut akan melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Ia mengusulkan agar KPU membuat ketentuan bagi pemilih pemula supaya tidak kehilangan hak suara. Contohnya, pemilih pemula tanpa e-KTP cukup terdata dalam pusat data kependudukan. Sebab, lanjut Zudan, DP4 sudah lengkap berisi dengan nama dan alamat pemilih pemula.

“Mengenai hak memilih itu domain KPU. Tapi mestinya ada terobosan. Misalnya saja, pemilih pemula cukup terdaftar dalam database (pusat data), masuk DPT dan mendapat surat undangan, bisa mencoblos. Di kami semua data lengkap,” kata Zudan.

Tidak Ganggu

Zudan menegaskan, temuan blanko yang dijual bebas di pasaran tidak mengganggu proses Pemilu 2019. Pasalnya, blanko yang terjual hanya 10 blanko. “Kalau dikatakan bisa buat pemenangan Pemilu 2019, saya tegaskan tidak berefek,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya, blanko yang beredar tidak dapat dipakai seperti e-KTP asli. Dijelaskan, cip dalam blanko tersebut sama sekali tak terkoneksi dengan pusat data Dukcapil Kemdagri. Ia memastikan blanko yang tercetak, hanya akan menjadi e-KTP palsu



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE