KPK Sita Dokumen Penting terkait Korupsi di PJT II Jatiluhur

KPK Sita Dokumen Penting terkait Korupsi di PJT II Jatiluhur
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com )
Fana Suparman / WBP Jumat, 7 Desember 2018 | 22:01 WIB

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II tahun 2017. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Dirut PJT II, Djoko Saputra dan seorang swasta bernama Andririni Yaktiningsasi.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan jasa konsultansi. "Telah disita dokumen-dokumen pengadaan dan barang bukti elektronik," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12).

Dokumen dan barang bukti elektronik itu disita saat menggeledah sejumlah ruangan di kantor pusat perusahaan pelat merah tersebut di Jatiluhur, Purwakarta, Selasa (4/12). Beberapa ruangan yang digeledah di antaranya ruang Direktur Utama dan ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Selain itu ruang Divisi Keuangan dan Akuntansi, ruang Divisi Renstra dan Litbang serta ruangan lainnya," papar Febri.

Tak hanya itu, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga telah memeriksa 11 saksi dari unsur pegawai dan pejabat PJT II di Mapolres Purwakarta. Meski demikian, Febri masih enggan mengungkap identitas pejabat dan pegawai pengelola Waduk Jatiluhur itu yang telah diperiksa tim penyidik.

Diketahui, KPK menetapkan Dirut PJT II Djoko Saputra dan seorang swasta bernama Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Pada 2016 atau setelah diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur, Djoko memerintahkan relokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3,820 miliar.

Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5,73 miliar. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Setelah revisi anggaran, Djoko diduga memerintahkan pelaksanan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana. Dalam menggarap kedua kegiatan itu, Andririni menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta. Realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp 5,564 miliar. Padahal, pelaksanaan lelang diduga dilakukan dengan rekayasa dan hanya formalitas. Bahkan, nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dlpinjam dan dimasukan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang. Selain itu, penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated.

Akibat rekayasa yang dilakukan Djoko dan Andririni tersebut, keuangan negara diduga dirugikan hingga Rp 3,6 miliar. Kerugian negara ini diduga merupakan keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66% dari pembayaran yang telah diterima.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE