Survei: Masyarakat Nilai Korupsi Alami Peningkatan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.29)   |   COMPOSITE 6251.05 (32.83)   |   DBX 1329.86 (13.52)   |   I-GRADE 180.794 (0.43)   |   IDX30 506.396 (0.64)   |   IDX80 136.709 (0.45)   |   IDXBUMN20 403.084 (2.34)   |   IDXESGL 140.339 (-0.05)   |   IDXG30 143.133 (0.71)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.66)   |   IDXQ30 145.232 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.25)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (2.82)   |   IDXV30 135.556 (1.49)   |   INFOBANK15 1043.56 (-1.82)   |   Investor33 435.417 (0.1)   |   ISSI 183.035 (1.57)   |   JII 629.726 (5.8)   |   JII70 221.943 (2.41)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.07)   |   LQ45 950.717 (1.36)   |   MBX 1696.63 (7.47)   |   MNC36 322.327 (0.17)   |   PEFINDO25 325.87 (1.39)   |   SMInfra18 306.901 (2.89)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.4)   |  

Survei: Masyarakat Nilai Korupsi Alami Peningkatan

Senin, 10 Desember 2018 | 13:05 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Mayoritas masyarakat masih menilai tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini setidaknya berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada periode 8-24 Oktober 2018.

Dari 2.000 responden yang dipilih secara acak, sebanyak 52 persen responden menilai korupsi mengalami peningkatan. Sebanyak 21 persen responden menilai tingkat korupsi menurun, 24 persen responden menilai tidak mengalami perubahan dan 3 persen responden lainnya mengaku tidak tahu.

"Saat ini mayoritas warga menilai bahwa tingkat korupsi mengalami peningkatan," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12).

Meski demikian, Burhanuddin menegaskan, dibanding dengan tren korupsi dalam dua tahun terakhir, persepsi terhadap korupsi mengalami penurunan. Data tren diperoleh dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh CSIS pada 2016 dan Polling Center pada 2017.

"Dari 70 persen pada 2016 menjadi 52 persen pada tahun ini," jelasnya.

Dipaparkan, penurunan persepsi ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga. Sebanyak 81 persen responden mengaku mengetahui adanya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Dari jumlah tersebut sebanyak 85 persen menilai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK efektif. Sementara sebanyak 76 persen responden mengetahui upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan presiden. Dari jumlah tersebut sebanyak 52 persen diantaranya menilai efektif upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden.

"KPK paling banyak dikenal sebagai lembaga yang melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi dan paling banyak dinilai efektif dalam melakukannya dari yang mengetahuinya. Lembaga-lembaga lain sudah mulai diketahui upayanya untuk mengatasi korupsi meski belum sangat luas warga yang tahu," katanya.

Survei ini dilakukan pada 8-24 Oktober 2018 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 19 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar lebih kurang 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polri-TNI Laksanakan Penegakan Hukum di Nduga

Polda Papua menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh Polri bersama TNI terkait kasus Nduga merupakan penegakan hukum.

NASIONAL | 10 Desember 2018

P4TKI Batam Pulangkan 176 PMI Deportasi dari Malaysia

P3TKI Tanjungpinang melalui Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Batam telah memulangkan sebanyak 176 orang Pekerja Migran

NASIONAL | 23 Oktober 2018

Presiden Minta Kebudayaan Indonesia Terus Dijaga

Presiden Joko Widodo menekankan untuk menjaga budaya Indonesia di tengah belantara budaya dunia.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Komisi II Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-KTP ke Publik

Komisi II DPR menyoroti permasalahan praktik jual beli blanko E-KTP dan temuan sekitar 2.158 E-KTP di kawasan Pondok Kopi, Jakarta.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Suara Pembaruan Raih Penghargaan 10 Media Berbahasa Indonesia Terbaik

“Suara Pembaruan” meraih penghargaan 10 Media Berbahasa Indonesia Terbaik.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Presiden Minta Humas Tidak Sebarkan Hoax, Fitnah dan Kebencian

Presiden meminta agar humas tidak menebarkan hoax, fitnah serta ujaran kebencian.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Pekan Depan, Adik Zulkifli Hasan Mulai Diadili

Adik Zulkifli Hasan, Zainuddin Hasan akan menjalani sidang perdana pada Senin (17/12) mendatang.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Presiden Buka Konvensi Nasional Humas 2018

residen Joko Widodo membuka Konvensi Nasional Humas 2018 di Istana Negara Jakarta, Senin, yang berlangsung 10-11 Desember 2018 di Djakarta Theater XXI.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Banyak Kepala Daerah Terlibat Korupsi, Sandiaga Uno: Biaya Politik Mahal

Sandiaga Uno menanggapi biaya politik mahal yang menyebabkan banyaknya kepala daerah yang korupsi

NASIONAL | 10 Desember 2018

Strategi Pilpres, ARJ Targetkan Bangun 1 Juta Posko di Seluruh Indonesia

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) menargetkan bangun 1 juta posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf di seluruh Indonesia

NASIONAL | 10 Desember 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS