Survei: Masyarakat Nilai Pemerintah Serius Lawan Korupsi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Survei: Masyarakat Nilai Pemerintah Serius Lawan Korupsi

Senin, 10 Desember 2018 | 14:08 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Mayoritas masyarakat menilai pemerintah terutama pemerintah pusat telah serius melawan korupsi. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dari 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui metode multistage random sampling, sebanyak 69% responden menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi, sebanyak 19% responden menilai pemerintah tidak serius dan 12% responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Dengan pertanyaan yang sama pada tahun lalu, sebanyak 68% responden menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi.

"Mayoritas warga menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi, relatif sama dengan tahun lalu," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12).

Persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah pusat lebih tinggi ketimbang keseriusan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Sebanyak 63% responden menilai pemerintah provinsi serius melawan korupsi dan sebanyak 62% responden menilai pemerintah kota/kabupaten serius berantas korupsi.

"Pemerintah pusat paling banyak dinilai serius atau sangat serius dalam melawan korupsi, baru kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kota/ kabupaten," katanya.

Meski demikian, dalam survei tersebut terungkap hanya 44% responden yang menilai kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 25% respon menilai tidak ada perubahan, bahkan sebanyak 16% responden menilai semakin buruk dan 15% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Demikian pula halnya dengan program pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat. Hanya 43% responden yang menilai semakin baik, sebanyak 25% responden menilai tidak ada perubahan, 18% responden menilai semakin buruk dan 14% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Hal ini berbanding terbalik dengan penilaian masyarakat terhadap kerja-kerja Presiden Jokowi dalam bidang lainnya. Dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan umum misalnya, sebanyak 72% responden menilai kerja pemerintahan Jokowi dalam pembangunan jalan umum semakin baik dibanding tahun lalu. Sebanyak 20% responden menilai tidak ada perubahan dan hanya 6% persen yang menjawab semakin buruk. 3% responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Demikian halnya terkait kerja pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Sebanyak 66% responden menjawab semakin baik dibanding tahun lalu, 23% responden tidak ada perubahan dan hanya 6% yang menilai semakin buruk. Sementara 4% lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Kinerja pemerintah dinilai sangat baik dalam infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam mencegah korupsi dan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan," paparnya.

Burhanuddin mengatakan, sebanyak 35% responden menilai sebagian besar pegawai atau pejabat di pemerintah pusat melakukan korupsi atau menerima suap dan sebanyak 14% responden menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat pemerintah pusat melakukan korupsi atau menerima suap. Hanya 4% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada korupsi atau suap di pemerintahan pusat.

Persepsi masyarakat soal korupsi pejabat atau pegawai pemerintahan ini semakin rendah terhadap level pemerintahan yang lingkupnya semakin kecil. Sebanyak 24% responden menilai sebagian besar pegawai atau pejabat di pemerintah provinsi melakukan korupsi atau menerima suap dan 10% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada korupsi atau suap di pemerintahan provinsi dan hanya 6% responden yang menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat di pemerintahan provinsi yang korupsi atau menerima suap.

Bahkan, pada level pemerintahan kelurahan atau desa, sebanyak 38% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada pegawai kelurahan/ desa yang melakukan korupsi atau menerima suap dan hanya 3% responden yang menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat kelurahan/ desa yang korupsi dan menerima suap.

"Praktik korupsi dinilai lebih luas pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin dekat level pemerintahan pada warga, semakin dinilai lebih bersih dari korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dianggap sebagai praktik yang jauh dari warga dan hanya terjadi di pusat," paparnya.

Survei ini dilakukan pada 8-24 Oktober 2018 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 19 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar lebih kurang 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendikbud: Tahun Depan Tidak Perlu Lagi Mendaftar Masuk Sekolah

Mendikbud menargetkan melalui sistem zonasi pada tahun depan, siswa tidak perlu lagi mendaftar masuk sekolah karena namanya sudah terdaftar di sekolah tersebut.

NASIONAL | 10 Desember 2018

DPRD Sulteng Dorong Dibangun Museum Likuefaksi di Palu

Usulan itu disampaikan Yahdi dalam diskusi dengan delegasi pemerintah Jepang.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Survei: Masyarakat Nilai Korupsi Alami Peningkatan

Mayoritas masyarakat masih menilai tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Polri-TNI Laksanakan Penegakan Hukum di Nduga

Polda Papua menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh Polri bersama TNI terkait kasus Nduga merupakan penegakan hukum.

NASIONAL | 10 Desember 2018

P4TKI Batam Pulangkan 176 PMI Deportasi dari Malaysia

P3TKI Tanjungpinang melalui Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Batam telah memulangkan sebanyak 176 orang Pekerja Migran

NASIONAL | 23 Oktober 2018

Presiden Minta Kebudayaan Indonesia Terus Dijaga

Presiden Joko Widodo menekankan untuk menjaga budaya Indonesia di tengah belantara budaya dunia.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Komisi II Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-KTP ke Publik

Komisi II DPR menyoroti permasalahan praktik jual beli blanko E-KTP dan temuan sekitar 2.158 E-KTP di kawasan Pondok Kopi, Jakarta.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Suara Pembaruan Raih Penghargaan 10 Media Berbahasa Indonesia Terbaik

“Suara Pembaruan” meraih penghargaan 10 Media Berbahasa Indonesia Terbaik.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Presiden Minta Humas Tidak Sebarkan Hoax, Fitnah dan Kebencian

Presiden meminta agar humas tidak menebarkan hoax, fitnah serta ujaran kebencian.

NASIONAL | 10 Desember 2018

Pekan Depan, Adik Zulkifli Hasan Mulai Diadili

Adik Zulkifli Hasan, Zainuddin Hasan akan menjalani sidang perdana pada Senin (17/12) mendatang.

NASIONAL | 10 Desember 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS