KPK Bidik Adhi Karya dan Waskita Karya di Kasus Korupsi IPDN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Bidik Adhi Karya dan Waskita Karya di Kasus Korupsi IPDN

Selasa, 11 Desember 2018 | 09:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Gowa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Salah satunya dengan mengusut keterlibatan PT Adhi Karya dan Waskita Karya yang menggarap proyek tersebut. PT Waskita mengerjakan proyek Kampus IPDN di Gowa, sementara PT Adhi Karya menggarap proyek Kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Dalam kedua kasus korupsi ini, KPK telah menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko.

"Yang menjadi pertanyaan bagaimana keterkaitan ketiga pejabat tersebut dengan peran korporasi. Nah itu pasti akan kami dalami sejauh mana korporasi mengetahui adanya pembagian proyek proyek tersebut di antara BUMN-BUMN itu," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12).

Alex menyatakan, tim penyidik mendalami peran kedua perusahaan BUMN tersebut dalam kongkalikong terkait dua proyek tersebut. Tak menutup kemungkinan, KPK bakal menjerat kedua perusahaan pelat merah tersebut sebagai tersangka jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Kalau perseroan itu mengetahui tender arisan dan dia (korporasi) tidak memiliki alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti ini, tidak berusaha untuk mencegah agar perusahan tidak terlibat dalam tender arisan seperti ini, ya sesuai Perma Nomor 13 kan bisa menjadi tersangka," tegasnya.

Diketahui, sejak terbitnya Perma nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, KPK sudah menjerat lima korporasi sebagai tersangka. Kelima korporasi itu, yakni PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan. Sementara PT Tradha menyandang status tersangka TPPU.

Nindya Karya merupakan perusahaan BUMN yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.

"Tadi disampaikan bahwa salah satu BUMN, Nindya Karya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses pembangunan Dermaga Sabang. Pasti nanti akan kami lihat apakah kebijakan-kebijakan seperti itu diketahui oleh perseroan," tegasnya.

Alex menegaskan, perusahaan milik negara seharusnya menjadi Soko guru dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu, perusahaan BUMN juga seharusnya turut bertanggung jawab dalam mengawal dan mengamankan keuangan negara. Untuk itu, KPK bakal menggandeng Kementerian BUMN untuk bisa bersama-sama mengawasi kinerja perusahaan plat merah dalam menjalankan bisnisnya.

"Harapan kami sebenarnya perusahaan-perusahaan negara itu ikut serta bertanggung jawab dalam mengawal dan mengamankan keuangan negara, bukan malah ikut-ikutan mengambil keuntungan secara ilegal tidak sah," tegasnya.

Diketahui, KPK kembali menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom sebagai tersangka korupsi. Kali ini, Dudy ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan dua kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara. Selain Dudy Jocom, dalam dua kasus ini, KPK juga menjerat Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko.

Kasus ini bermula pada 2010, Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor dan menyampaikan akan ada proyek IPDN. Selanjutnya, para pihak tersebut menggelar pertemuan di sebuah kafe di Jakarta. Sebelum lelang dilakukan, telah disepakati pembagian proyek, yakni proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap Waskita Karya sementara PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Diduga, terkait pembagian proyek ini, Dudy Jocom dan kawan-kawan meminta fee 7%.

Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan. Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek. Namun, dua bulan kemudian, atau Desember 2011, Dudy Jocom diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100% untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Padahal, pekerjaan belum selesai. Langkah ini diduga dilakukan agar dana dapat dibayarkan.

Akibatnya, keuangan negara diduga menderita kerugian sekitar Rp 21 miliar. Nilai kerugian tersebut dihitung berdasarkan kekurangan pekerjaan pada kedua proyek tersebut masing-masing sebesar Rp 11,18 miliar untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar untuk proyek kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dudy Jocom, Adi Wibowo dan Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Sebelumnya, KPK sudah menjerat Dudy Jocom terkait dugaan korupsi dalam dua proyek pembangunan kampus IPDN lainnya, yakni di Agam Sumatera Barat dan kampus IPDN tahap II di Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam dugaan korupsi kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat, KPK menjerat Dudy Jocom dan Budi Rahmat Kurniawan selaku Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya. Sementara dalam kasus dugaan korupsi kampus IPDN di Rokan Hilir, status tersangka disematkan KPK terhadap Dudy Jocom, Budi Rahmat Kurniawan dan Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Singkirkan Norwich, Liverpool ke 16 Besar Piala Liga

Singkirkan Norwich, Liverpool ke 16 Besar Piala Liga

BOLA | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings