Sistem Integritas Partai Politik Dinilai Tak Efektif Cegah Korupsi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sistem Integritas Partai Politik Dinilai Tak Efektif Cegah Korupsi

Sabtu, 15 Desember 2018 | 08:02 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta - Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) diyakini tidak akan berjalan efektif untuk mencegah korupsi di sektor politik. Hal ini lantaran partai politik kerap mengingkari komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Keyakinan tersebut setidaknya disampaikan Pengamat Para Syndicate, FS Swantoro dalam diskusi 'Riuh Tahun Politik: More Noise Than Voice' di Jakarta, Jumat (14/12).

Dikatakan, sebelum adanya SIPP, terdapat banyak fakta integritas yang ditandatangani oleh kader partai baik dalam internal partai, maupun saat menjabat sebagai penyelenggara negara. Namun, sebanyak fakta integritas yang ditandatangani, sebanyak itu pula komitmen tersebut dilanggar dengan terus bertambahnya daftar kader partai yang dijerat KPK.

"Menurut saya pakta integritas di Indonesia itu cuma formalitas. Dalam prakteknya pasti dilanggar," tegasnya.

Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) beberapa waktu lalu, 14 partai politik menandatangani komitmen implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang disusun KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), LSM, akademisi dan partai politik. SIPP ini meliputi kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Penandatanganan komitmen SIPP dilakukan untuk membangun sistem pencegahan korupsi di internal partai politik. Hal ini mengingat banyaknya kader partai atau pihak terkait partai yang dijerat KPK. Diketahui, dari 891 koruptor yang ditangani KPK, sebanyak 61,17 persen di antaranya atau 545 koruptor berasal dari unsur politik.

Swantoro mengatakan, SIPP ini memiliki tujuan yang baik dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, Swantoro meyakini SIPP tidak akan efektif karena bakal dilanggar oleh kader partai.

"Secara formalitas baik, tapi tidak akan efektif," ungkapnya.

Secara tegas, Swantoro menyatakan, partai politik merupakan institusi paling bobrok, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Dikatakan, tidak ada satupun partai yang saat ini bercokol di DPR yang kadernya tidak dijerat KPK.

"Kalau 10 tahun lalu Institusi yang dianggap korupsi itu kalau bukan kepolisian, ya kejaksaan agung. Sekarang ini sudah berubah kalau tidak dari partai politik ya DPR. Jadi institusi partai dalam posisi yang sangat bobrok. Partai jadi keranjang sampah. Hampir semua partai punya kader yang tersangkut korupsi," katanya

Padahal kata Swantoro, partai politik memiliki peran atau tugas yang mulia. Partai berperan melakukan pendidikan politik agar masyarakat, pejabat dapat mengetahui hal dan kewajibanmya sebagai warga negara, memberikan informasi ke khalayak sekaligus dia juga menyerap infomasi yqng ada di masyarakat yang nantinya menjadi kebijakan. Bahkan, dalam suatu masyarakat yang terlibat konflik, partai berfungsi meredam emosi masyarakat.

"Tapi fungsi peran ini tidak ada yang dijalankan dalam setahun terakhir ini. Mereka justru aktif sodorkan kader-kader yang hanya memberikan hoax," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Alumni UGM Pendukung Jokowi Bantah Ada Politik Uang

Konsep acara adalah pasar murah dan masyarakat diharuskan membeli sembako berupa beras 2 kg, minyak 1 liter, dan gula pasir 1 kg seharga Rp 15.000.

NASIONAL | 15 Desember 2018

Dua Inisiator Pesta Seks di Sleman Jadi Tersangka

Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, polisi menyita uang sejumlah Rp 1,5 juta.

NASIONAL | 15 Desember 2018

Jokowi Bagikan 320 Sertifikat Tanah Wakaf di Aceh

Presiden Joko Widodo membagikan 320 sertifikat tanah wakaf di Provinsi Aceh kepada 11 perwakilan penerima.

NASIONAL | 15 Desember 2018

Tol Pemalang-Batang Menunggu Diresmikan Presiden Jokowi

Pengerjaan ruas jalan tol Pemalang-Batang seksi 1 dan 2 telah selesai 100 persen. Ruas tol ini rencananya diresmikan Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2018.

NASIONAL | 14 Desember 2018

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Tol Banda Aceh-Sigli

Pembangunan jalan tol pertama di Provinsi Aceh resmi dimulai. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli, Kamis (14/12).

NASIONAL | 14 Desember 2018

Pemimpin Sejati Siap Tidur di Tenda Saat Gempa

Pemimpin sejati selalu melayani rakyat.

NASIONAL | 14 Desember 2018

Ganjar: Uji Coba Tol Salatiga-Kartasura Saat Libur Natal-Tahun Baru 2019

Saat ini pengerjaannya hampir rampung 100 persen dan akan segera diuji coba.

NASIONAL | 14 Desember 2018

Ramai Dibicarakan, KPU Tegaskan Kotak Suara Berbahan Karton Kedap Air

"Pertanyaan itu harusnya diajukan lima tahun lalu, karena kita sudah pakai kotak pakai karton kedap air lima tahun lalu," tandas Arief Budiman.

NASIONAL | 14 Desember 2018

Kandidat Ketum KNPI Janji Dukung Jokowi di 2019

Menurut Haris kepemimpinan Jokowi juga harus dikawal agar upaya pembangunan tidak sampai berhenti di tengah jalan.

NASIONAL | 14 Desember 2018

Miris, Kemampuan Berbahasa Inggris Orang Indonesia Bertahan di Tingkat Rendah

Miris,kemampuan berbahasa Inggris orang Indonesia bertahan di tingkat rendah. Fakta tersebut terungkap dalam laporan hasil penelitian EF English Proficiency Index (EPI) atau EF EPI yang dirilis oleh EF Education First.

NASIONAL | 14 Desember 2018


TAG POPULER

# Akidi Tio


# Kartu Vaksin


# Olimpiade Tokyo


# Angka Sembuh Covid-19


# Kasus Aktif Covid-19



TERKINI

Tekan Emisi, Menhub Dorong Modernisasi Truk

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS