Presiden Bagikan SK Perhutanan Sosial 91.998 Hektare
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Presiden Bagikan SK Perhutanan Sosial 91.998 Hektare

Minggu, 16 Desember 2018 | 17:02 WIB
Oleh : YUD

Jambi - Presiden Joko Widodo membagikan 91.998 hektare Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Jambi untuk 8.165 Kepala Keluarga.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak/ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK, artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

"Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada bapak/ibu untuk 35 tahun. Cukup enggak 35 tahun? Sekarang umurnya berapa sih? Bapak/Ibu kalau ada yang umur 60 atau 50 35 tahun berarti umur 95 atau 85. Artinya 35 tahun ini sudah sebuah konsesi panjang yang diberikan kepada Bapak/Ibu sekalian," tambah Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa SK Perhutanan Sosial tersebut adalah hak yang diberikan pemerintah kepada rakyat. "Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," ungkap Presiden.

Ia pun berjanji bila perusahaan besar meminta konsesi hutan kepada pemerintah namun menelantarkan konsesi tersebut maka Presiden tidak akan memberikannya lagi dan akan memberikannya kepada rakyat.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau tidak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" tanya Presiden kepada warga dan disambut dengan pernyataan "setuju".

Menurut Presiden, SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare itu barulah tahapan pertama, dan masih akan ada tahapan kedua dan ketiga lagi agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi. "Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan," ungkap Presiden.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa ada 92 SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare diberikan kepada 8.165 kepala keluarga.

"Kenapa agak besar? Karena rata-rata kalau dihitung 10 hektare ini bukan lahan kosong ada hutan, meski tidak penuh sehingga tidak semua bisa ditanami, selain agak besar, bantuan peralatan lain juga termasuk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) memang diupayakan betul karena tidak sanggup masyakat mengelola tanpa itu," ungkap Darmin.

Rinciannya adalah secara ringkas di kabupaten Muaro Jambi 3.790 hektare; kabupaten Batanghari 8.151 hektare; kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 6.139 hektare; kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.294 hektare; kabupaten Sarolangun 2.171 hektare; kabupaten Tebo 2.000 hektare; kabupaten Bungo 208 hektare; kabupaten Merangin 10.138 hektare dan kabupaten Kerinci 1.098 hektare.

"Mayoritas komoditi perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepayangan, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, karet, yang dikelola dengan agro forestry atau kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen, karena harus ada kominasi kayu 50 persen dengan hasil hutan non kayu," jelas Darmin.

Perhutanan sosial menurut Darmin adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang gunanya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Contoh kebijakan tersebut termasuk sertifikasi lahan rakyat, redistribusi lahan dan perhutanan sosial.

"Memang SK ini bukan menunjukkan hak milik tapi diberi kepastian hak untuk berusaha di lahan negara, di hutan lahan negara, berapa lama? 35 tahun, itu sebenarnya sama saja dengan memiliki, namun tentu dimonitor pemerintah agar jangan sampai digadaikan ke tetangga, namun harus diurus dengan benar selama 35 tahun," tegas Darmin.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ICW: Hukuman Bagi Kepala Daerah Korup Masih Ringan

Masih maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah salah satunya karena rendahnya tuntutan dan hukuman terhadap kepala daerah yang melakukan tindakan korupsi.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Beritasatu TV Deklarasikan "Penonton Cerdas Siaran Berkualitas"

Deklarasi "Penonton Cerdas Siaran Berkualitas" diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap sajian informasi berkualitas.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Gunung Soputan Erupsi, Abu Vulkanik Capai 7.500 Meter

Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, kembali erupsi, Ahad (16/12/2018) pukul 08.57 WITA.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Status Gunung Soputan Siaga III

Gunung Soputan yang mengalami erupsi pada Minggu (16/12) dinihari saat ini berada pada status level III, siaga.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Bawaslu Dalami Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru

Atribut Partai Demokrat di sejumlah lokasi di Pekanbaru, Riau, mengalami kerusakan. Pihak Partai Demokrat sudah melapor ke kepolisian.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Semua Parpol di Senayan Sumbang Kepala Daerah Korup

Seluruh partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR menyumbang kepala daerah yang dijerat KPK.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Pembangunan Jembatan Darurat di Padang Terkendala Cuaca

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun jembatan darurat menghubungkan jalur utama Padang-Bukit Tinggi.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Dijerat KPK, Bupati Cianjur Pernah Dapat Opini WTP

Opini WTP dari BPK tidak menjamin daerah tersebut bebas dari tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Kempora Tekankan Peran Pemuda Tingkatkan Daya Saing Bangsa

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kempora, Amar Ahmad mengatakan diperlukan pemuda dengan cita-cita besar untuk menjawab tantangan zaman.

NASIONAL | 16 Desember 2018

Pemerintah Diminta Awasi Keamanan Penampungan Limbah Tambang

JMT mengkhawatirkan keamanan penampungan limbah tambang di kawasan Batangtoru.

NASIONAL | 16 Desember 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS