Pembangunan Hunian Sementara Pengungsi Gempa Palu Molor

Pembangunan Hunian Sementara Pengungsi Gempa Palu Molor
Pekerja mengangkat papan asbes untuk dinding Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin 12 November 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 1.200 unit Huntara bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, yang ditargetkan telah dapat dihuni pada Desember atau sebelum Natal tahun ini. ( Foto: Antara / Basri Marzuki )
John Lory / FMB Jumat, 4 Januari 2019 | 11:06 WIB

Palu - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PPPB) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menyesalkan sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR yang tidak mendengarkan aspirasi para korban bencana alam gempa bumi, disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) terkait pembangunan hunian sementara (huntara).

Menurut Ketua Pansus PPPB DPRD Sulteng, Yahdi Basma, pembangunan huntara dilakukan dengan pola yang sangat top down (mengikuti perintah dari atas) dan tidak mendengarkan aspirasi dari bawah “Pola pembangunan huntara sangat top down dan tidak partisipatif sehingga pembangunannya tidak bersesuaian dengan keinginan masyarakat dan ini menjadi tidak efektif serta tidak efisien,” kata Yahdi Basma kepada SP, Jumat (4/1) di Palu.

Kondisi ini pula, kata Yahdi yang telah memengaruhi tidak tercapainya target pembangunan huntara yang dijadwalkan pada 26 Desember 2018, seluruh pengungsi korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Pasigala, sudah masuk ke huntara yang dibangun oleh kementerian PUPR.

Menurut Yahdi, dalam pembangunan huntara, masyakat korban bencana harusnya dilibatkan secara partisipatif, baik itu menyangkut konsep atau bentuk desain huntara dan juga dalam pembangunan fisik huntara harusnya masyarakat dilibatkan.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem Sulteng ini menyatakan, dalam membangun huntera, pihak kontraktor harus mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari luar daerah dengan dalil tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang memiliki keterampilan khusus dalam membangun perumahan dengan sistem baja ringan.

Padahal menurut Yahdi, untuk pengetahuan seperti ini sebenarnya bisa diajarkan kepada masyarakat lokal apalagi mereka yang berprofesi sebagai tukang bangunan tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mengerti atau mengetahui bagaimana membangun rumah (huntara) dengan menggunakan bahan-bahan dari baja ringan.

“Tetapi pihak kontraktor lebih memiih ‘mengimpor’ tenaga kerja dari luar yang sebenarnya sangat membutuhkan waktu dan proses untuk mendatangkan mereka ke titik-titik pembangunan huntara. Hal ini seharusnya sudah disadari dari awal oleh pihak pemerintah sehingga pembangunan huntara tidak molor seperti ini,” kata mantan anttota KPU Sulteng ini.

Yahdi mengatakan, masyarakat korban bencana juga sangat perlu dilibatkan dalam pembangunan huntara sehingga mereka bisa mendapatkan alternatif pendapatan selama hidup di pengungsian di tenda-tenda pengungsian yang disediakan pemerintah dan rewawan.

Yahdi mengatakan, sebagian pengungsi yang rumah-rumahnya rusak parah dan hancur akibat bencana tersebut, telah berusaha membangun huntara mereka dengan pemahaman tradisional. Yaitu membantun huntara dengan menggunakan sisa-sisa bahan dari rumah mereka yang hancur namun masih bisa digunakan seperti atap seng, kayu-kayu balak yang masih baik dan pintu ataupun kusen-kusen jendela yang masih bisa digunakan tanpa harus menunggu pembangunan huntara yang tak kunjungan ada kepastian dari pemerintah.

Huntara model ini di lingkungan pengungsian Pasigala dikenal sebagai istilah pengungsian ”tenda seng” yaitu huntara yang atap maupun dinding-dindingnya menggunakan atap seng. “Menurut pengamatan kami, di Kota Palu saja terdapat sekitar 129 titik pengungsian dan banyak dari para pengungsi telah membangun tenda-tenda seng sebagai hunian sementara mereka,” ujar Yahdi yang rumahnya juga ikut hancur dihantam likuefaksi di Kelurahan Petobo, Palu Selatan.

Molor
Dari 1.200 huntara yang direncanakan akan dibangun oleh Kementerian PUPR, sampai saat ini baru terealisasi sekitar 110 huntara atau sebanyak 1.320 bilik. Setiap huntara terdiri dari 12 bilik.

Menurut Kepala Satgas Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR untuk penanganan korban bencana Pasigala, Arie Setiadi, keterlambatan pembangunan huntara disebabkan adanya kelangkaan material bangunan karena bahan yang dipakai banyak pabrikan.

Hal itu dikatakan Arie Setiadi saat mendampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola meninjau pembangunan huntara di Kawasan Gawalise, Kelurahan Duyu, Palu Barat, Rabu (2/1) lalu.

“Kita juga kekurangan tukang, tetapi PUPR siap memenuhi seluruh kebutuhan huntara,” katanya.

Disebutkan, huntara yang sudah selesai dibangun secara bertahap sudah mulai ditempati oleh para pengungsi yang selama ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Salah satunya kata dia, sebanyak 110 huntara (120 bilik) yang dibangun di Kelurahan Silae, Palu Barat, telah dihuni oleh 29 keluarga sejak 17 Desember 2018.

Bencana gempa bumi dengan magnitudo 7,4 yang disertai tsunami dan likuefaksi menghantam Pasigala pada 28 September 2018. Menurut data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 2.101 orang meninggal dunia, 1.373 orang hilang/tertimbun tanah, dan 133.631 orang mengungsi. Sementara, 68.451 rumah rusak parah di wilayah tersebut, dan kerusakan terbesar berada di Kota Palu.



Sumber: Suara Pembaruan