Hoax di Tahun Politik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hoax di Tahun Politik

Minggu, 6 Januari 2019 | 19:56 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Bagi sebagian kalangan, kabar bohong (hoax) adalah musuh bersama. Namun, tak sedikit pula yang memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan tentu saja politik. Sejak media sosial (medsos) eksis dan dimanfaatkan secara luas untuk berkomunikasi, sekaligus menyampaikan isi hati dan pikiran, hoax pun bermunculan.

Dalam dunia politik Indonesia, hoax mulai muncul pada perhelatan Pilpres 2014. Ketika itu beredar tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres). Pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa akhirnya divonis satu tahun penjara dan mendekam di Lapas Cipinang sejak Mei 2018. Pada 3 Januari 2019, keduanya dibebaskan setelah mendapat cuti bersyarat dari Ditjen Pemasyarakatan Kemkumham.

Kasus lainnya yang menonjol adalah kelompok Saracen. Kelompok ini menggunakan ribuan akun media sosial untuk menyebar kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Lima anggotanya, yakni Rofi Yatsman, Faizal Tonong, Sri Rahayu, Harsono Abdullah, dan Asmadewi, divonis bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian dan kasus SARA dengan hukuman bervariasi selama enam bulan sampai 2,5 tahun penjara. Pimpinannya, Jasriadi, divonis 10 bulan penjara karena terbukti melakukan akses ilegal media sosial.

Pada 2014, TV One juga menarik pemberitaan yang dikutip dari iReport CNN tentang hasil survei Gallup Poll yang menyatakan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangi Pilpres 2014.

Dewan Pers mencatat sejarah munculnya berita tidak benar atau hoax sejak Pilpres 2014. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan padà waktu itu banyak berita yang diproduksi oleh media abal-abal acap kali tidak benar. Hoax menjadi semakin masif dengan berkembangnya media sosial.

“Media sosial menjadi salah satu sarana yang pas untuk penyebaran hoax,” katanya dalam sebuah diskusi publik yang digelar awal 2017.

Senada dengannya, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menyatakan fenomena berita palsu secara global sesungguhnya benar-benar memperoleh atensi dan pengaruh signifikan sejak peristiwa Brexit yang terjadi di Inggris pada 2016. Bersamaan dengan itu, pemilihan presiden Amerika Serikat antara Hillary Clinton dengan Donald Trump juga menggunakan peran signifikan berita palsu untuk memengaruhi pendapat pemilih.

“Di Indonesia, sebenarnya kita dapat membedakan dua momentum penyebaran berita palsu. Pertama yang digunakan pada masa pemilihan presiden 2014, sementara momentum kedua terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta ketika berita palsu menyebar begitu masif,” ujar Wahyudi Djafar seperti dikutip dari situs Elsam.

Menurut Wahyudi, salah satu ancaman terhadap kebebasan sipil saat ini muncul dari hoax dan berita palsu (fake news) yang dikirim secara berulang-ulang, sehingga dipercaya sebagai kebenaran. Akibat penyebaran hoax dan fake news yang kemudian dipercaya sebagai kebenaran ini, tindakan koersif dan represif, tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, juga oleh kelompok yang memercayai informasi palsu tersebut. Tindakannya beragam, seperti pembungkaman kebebasan berpendapat dengan cara perundungan di media sosial, kriminalisasi, stigmatisasi dan diskriminasi, pembubaran dan pelarangan kegiatan diskusi, pemutaran film, kesenian, penganiayaan terhadap orang yang berekspresi secara sah, baik secara verbal maupun fisik, serta perusakan terhadap properti hingga persekusi keagamaan.

Kembali Marak
Belakangan, hoax kembali marak melalui momentum Pilpres 2019. Salah satu kasus yang menonjol belakangan ini adalah hoax kontainer berisi surat suara pilpres yang telah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini adalah Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

Tak hanya itu, melalui akun Twitter, Andi Arief mengungkapkan rumahnya di Lampung digerudug polisi. Dari hasil penyelidikan Kepolisian, tak ada penggerebekan terhadap rumah Andi Arief di Lampung dan sejak 2014 rumah tersebut bukan atas nama Andi Arief.

“Tidak benar (penggerebekan, Red). Tidak ada penindakan di kediaman Bapak Andi Arief," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (4/1).

Sebelum hoax kontainer, kasus Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya juga sempat heboh. Kasus Ratna yang juga dikategorikan sebagai hoax kini sedang ditangani Kepolisian.

Tak hanya itu, sejak pertengahan 2018 sampai awal 2019 yang juga dikenal sebagai tahun politik, hoax yang berkaitan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif/Pileg) dan juga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), marak.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 62 konten hoax tersebar di internet dan media sosial sejak Agustus sampai Desember 2018.

<i>Hoax</i> di Tahun Politik

Dari mesin pengenal konten negatif yang berada di Sub-Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo diketahui konten hoax terkait pemilu terbanyak ditemukan pada Desember 2018. Jumlahnya, 18 konten hoax. Salah satunya adalah foto hoax orang dengan gangguan jiwa yang disebar salah satu akun Facebook. Dalam akun tersebut ditulis,”Simulasi orang gila dibawa ke TPS saat pemilu nanti. Pertama terjadi Di Dunia.!” Kemkominfo menjelaskan foto tersebut diambil di Bali saat petugas mengamankan orang tersebut yang diduga membunuh dukun yang sedang mengobatinya.

<i>Hoax</i> di Tahun Politik

Salah satu foto yang disebar lewat media sosial dengan informasi yang menyesatkan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur juga membongkar ribuan akun media sosial yang menyebarkan hoax terkait penyelenggaraan Pilpres 2019. Pada Kamis (3/1), Tim Siber Polda Jawa Timur membongkar 32 akun medsos penyebar kabar bohong terkait Pilpres 2019. Salah satu berita bohong yang disebar akun-akun medsos tersebut adalah puluhan juta warga Tiongkok masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Mengenai DPT yang dari Tiongkok itu hoax. Katanya kan ada DPT yang masuk 10 juta dari Tiongkok. Kita katakan itu hoax sekali lagi," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, di Markas Polda Jawa Timur, Surabaya, seperti dikutip dari Antara.

Kantor berita Antara juga melaporkan beberapa waktu lalu beredar video di media sosial yang merupakan cuplikan berita dari sebuah televisi nasional tentang Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja di Ngawi, Jawa Timur, Desember 2018. Menurut cuplikan berita itu, Presiden Joko Widodo tidak hanya menyapa masyarakat, juga memberikan bingkisan kepada sejumlah warga berupa amplop yang berisi uang.

Namun, berdasarkan laporan yang dilansir Subdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika, berita video yang diunggah tersebut merupakan berita kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ngawi pada 2015, sehingga tidak ada hubungannya dengan kegiatan Pilpres 2019.

Divisi Humas Mabes Polri melalui akun Twitter @DivHumas_Polri pada Jumat (4/1) juga membantah informasi dalam video bahwa presiden menginstruksikan kapolri dan panglima TNI untuk menghentikan sweeping buku PKI. Tautan di media sosial Facebook atas nama “Giovani Sugiantoro Wongso” bersumber dari http://operain.blogspot.com bahwa kapolri mengatakan jika PKI tidak membahayakan bagi negara dibanding dengan Islam radikal, juga dibantah.

<i>Hoax</i> di Tahun Politik

Contoh hoax.

Menanggapi masalah hoax, khususnya hoax kontainer surat suara pilpres, Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

“Bapak Kapolri pun sudah memberikan instruksi kepada Kabareskrim, kepada saya, untuk betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/1).

Pihaknya berjanji akan mengungkap pelaku, dari pelaku pertama yang membuat hoax, pelaku pertama yang mengunggah ke media sosial, sampai pihak yang ikut menyebarkan berita yang ternyata tidak benar itu. “Siapa pun yang berkaitan dengan masalah tersebut akan dimintai keterangan untuk membuat terang tindak pidana tersebut,” kata Komjen Arief.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gerakan Merawat Pertiwi, Kado Ultah Kader PDIP untuk Megawati

Seluruh kader PDIP merayakan HUT Megawati Soerkanoputri dengan gerakan merawat pertiwi, berupa penanaman pohon dan penghijauan serentak di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 23 Januari 2022

BMKG: 22 Wilayah Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem

Sebanyak 22 wilayah di Indonesia berpotensi dilanda cuaca ekstrem pada hari Minggu ini (23/1/2022) ini.

NASIONAL | 23 Januari 2022

Rehabilitasi, Pesisisr Pantai Pangandaraan Ditanami 20.000 Pohon

Pemerintah daerah bersama swasta melakukan rehabilitasi hutan Pantai Karang Tirta Pangandaran dengan menanam 20.000 bibit pohon cemara udang.

NASIONAL | 23 Januari 2022


Indonesia Kembali Terima Donasi Vaksin Covid-19 dari COVAX

Indonesia menerima kedatangan vaksin Pfizer yang merupakan donasi COVAX, Sabtu (22/1/2022) malam

NASIONAL | 22 Januari 2022

MAKI Laporkan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soetta

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan pungli oleh oknum pegawai Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) kepada Kejaksaan Tinggi Banten.

NASIONAL | 22 Januari 2022

UPN Veteran Jakarta Buka Jalur untuk Youtuber, Ketua OSIS, dan Hafiz Quran

UPN Veteran Jakarta  para Youtuber, ketua OSIS, dan juga mereka yang hafal kitab suci Alquran atau hafiz minimal 10 juz.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Arteria Punya Pelat Mobil Dinas Polri, Pakar: Mungkin Diskresi Pejabat Polri

Adrianus Meliala menduga bahwa Arteria Dahlan memiliki pelat nomor mobil dinas Polri karena adanya diskresi dari pejabat Polri tertentu

NASIONAL | 22 Januari 2022

Polisi Limpahkan Berkas Dua Tersangka Kasus Pelecehan Mahasiswi Unsri

Berkas hasil penyidikan kasus pelecehan mahasiswi Unsri yang diberikan kepada jaksa tersebut sudah lengkap beserta barang bukti masing-masing.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Antisipasi Covid-19 pada PTM, IDAI Sarankan Metode Hybrid Learning

Untuk mengantisipasi penularan Covid-19 pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), IDAI menyarankan untuk menerapkan sistem hybrid learning

NASIONAL | 22 Januari 2022


TAG POPULER

# Gempa Sulut


# Air Tanah


# Pasien Omicron Meninggal


# OTT KPK


# Kripto



TERKINI
Arsenal vs Burnley: Misi Meriam London Kembali ke Trek Kemenangan

Arsenal vs Burnley: Misi Meriam London Kembali ke Trek Kemenangan

BOLA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings