KSP: Program IT Efektif Lawan Korupsi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

KSP: Program IT Efektif Lawan Korupsi

Senin, 7 Januari 2019 | 18:40 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YS

Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berpandangan cara efektif melawan praktik korupsi yang massif saat ini adalah dengan mengembangkan program atau kegiatan berbasiskan kecanggihan teknologi atau Information Technology (IT).

Jika semua program dapat diposting (upload) atau diaplikasi melalui IT, peluang suap-menyuap dan penyelewengan anggaran tidak akan terjadi karena tidak tatap muka antara pegawai pemerintah dan masyarakat yang dilayani.

"Korupsi sistemik mengakar dalam tatanan kerja pemerintah. Korupsi sudah dapat terjadi sejak perencanaan pembangunan. Contohnya, ketika sebuah kawasan ekonomi atau lokasi proyek strategis nasional ditetapkan. Para calo tanah mulai spekulasi dan memainkan harga, dan bermain mata dengan oknum pemerintah di daerah maupun pusat. Dengan alasan ini, e-planning menjadi penting,” kata Deputl ll Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam diskusi bertema"Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi" di kantor KSP, Jakarta, Senin (7/1).

Tampil pula sebagai pembicara Rhenald Kasali sebagai pakar manajemen dan Ruhut Sitompul sebagai politisi dan praktisi hukum.

Yanuar mengemukakan, dalam empat tahun memimpin, ‎pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengembangkan sistem IT tersebut dalam berbagai aplikasi kebijakan dan program. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya tiga aturan yang mendukung tekad tersebut yaitu Inpres Nomor 7 Tahun 2015, Inpres Nomor 10 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018.

Dalam lnpres Nomor 7 Tahun 2015 misalnya, ada 96 aksi anti korupsi dan 31 aksi di antaranya mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu dimulai dari layanan paspor online untuk memberantas pungli paspor, pengadaan barang dan jasa secara online (e-procurement), hingga modernisasi teknologi informasi untuk mendorong PNBP.

Sementara dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2016, dari 31 aksi melawan korupsi, setidaknya 9 aksi memanfaatkan teknologi.

Misalnya pertukaran data perpajakan, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta implementasi transaksi non-tunai di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Saat ini, transaksi pemerintah di semua kementerian dan lembaga serta Pemda sudah dilakukan secara online dan non-tunai," jelas Yanuar.

Puncak dari kebijakan itu, lanjut Yanuar, adalah saat Presiden Joko Widodo merevisi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Anti Korupsi menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pencegahan Korupsi. Perpres yang ditandatangi lima menteri sebagai Surat Keputusan Bersama (SKB) menetapkan 11 aksi pencegahan korupsi. Dari 11 aksi tersebut, sembilan di antaranya memanfaatkan teknologi informasi mulai dari implementasi Online Single Submission (OSS), implementasi satu peta dan beneficial ownership, hingga pemberian bansos dan subsidi berdasarkan NIK. Kemudian integrasi data impor pangan, serta integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.

‎Dia menyebut pemerintah juga mendorong kebijakan satu-peta (one-map policy) dan satu-data untuk menjadi tulang punggung perencanaan pembangunan. Jika perencanaan dilakukan secara elektronik dan berjenjang berdasarkan data dan peta yang akurat, maka perencanaan pembangunan nasional akan makin handal dan terpercaya, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mencegah konflik.

"Ini pada akhirnya akan menurunkan atau bahkan menghilangkan biaya-biaya tidak resmi yang sebelumnya dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana pembangunan," tuturnya.

Dia menambahkan saat ini, penganggaran juga dilakukan secara elektronik (e-budgeting) untuk memastikan apa yang direncanakan mendapatkan penganggaran yang tepat. Hal ini akan membantu menjaga kestabilan APBN. Baik infrastruktur, ataupun jaring pengaman sosial, akan terwujud jika aspek utamanya bebas korupsi yaitu pengadaan.

"Bukan hanya pengadaan semen, kerikil, dan pasir, tapi juga obat dan jarum suntik, hingga pencetakan kartu bantuan sosial (KlS/KlP/KKS) dan pengadaan sembako di warung-warung di pelosok. Semuanya rawan korupsi jika pengelolaannya tidak dibenahi. Ada 25 persen dari APBN atau sekitar Rp 450 triliun adalah untuk pengadaan. Karena itu pemerintah serius membenahi pengadaan melalui e-procurement," tambah Yanuar.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Didukung, Langkah Pemerintah Lawan Korupsi dengan Teknologi Informasi

Langkah pemerintah sudah tepat. Tinggal memperkuat infrastruktur, seperti jaringan agar sistem TI tersebut bisa digunakan hingga ke daerah-daerah.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Artis Pekerja Seks Tidak Terjerat Hukum, Polri: Perlu Kajian

Polisi selama ini hanya bisa menjerat muncikari sementara sang PSK dan lelaki pengguna jasa selalu bebas melenggang.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Pembelaan Berisi Curhat, Pembelaan Ahmad Dhani Ditolak

Pembelaan Ahmad Dhani ditolak karena dianggap hanya curahan hati yang tidak terkait pembuktian dakwaan.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Menteri Susi Minta Perburuan Penyu di Derawan Dihentikan

Menteri Susi meminta pihak pemerintah Kabupaten Berau serta aparat untuk segera bergerak menghentikan pembantaian terhadap penyu-penyu tersebut.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Demi Pemilu Aman, Pemerintah Berantas Hoax

Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan memberantas hoax untuk menjaga jalannya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serentak pada 2019.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Dukung Pendidikan, Harita Nickel Bangun Gedung Sekolah di Obi

Gedung tersebut memiliki dua ruang yang difungsikan sebagai ruang kelas.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Polisi Ungkap Pengusaha yang Menyewa Vanessa Angel

Pengusaha berinisial R menyewa jasa artis Vanessa Angel dalam kasus prostitusi daring.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Enam Ekor Burung Langka Dievakuasi ke BBKSDA Jatim

Enam ekor dari ratusan burung langka yang dilindungi hasil sitaan polisi dievakuasi ke BBKSDA Jawa Timur di Surabaya.

NASIONAL | 7 Januari 2019

Vanessa dan Avriellia Pamitan ke Polda Jatim

Artis Vanessa Angel yang terlibat kasus prostitusi daring kembali datang ke Mapolda Jawa Timur di Surabaya, Senin (7/1).

NASIONAL | 7 Januari 2019

Menag Lantik Rektor UIN Jakarta

Menteri Agama melantik Amany Burhanuddin Umar Lubis sebagai rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (7/1).

NASIONAL | 7 Januari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS