Eks Sekjen Kementerian ATR Bantah Sertifikat Tanah Pencitraan Jokowi

Eks Sekjen Kementerian ATR Bantah Sertifikat Tanah Pencitraan Jokowi
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan 4.000 sertifikat kepada masyarakat di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 26 Desember 2018. ( Foto: Setpres )
Fana Suparman / WBP Sabtu, 12 Januari 2019 | 09:37 WIB

Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Noor Marzuki membantah pembagian sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang gencar dilakukan pemerintah merupakan pencitraan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dikatakan, pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

"Saya kira, apa yang mau dicitrakan? Kalau ini kan sesuatu yang ada dan sudah dilakukan. UU mengatakan pendaftaran tanah itu tugasnya pemerintah,'' kata Noor Marzuki usai diskusi 'Sertifikasi Tanah Untuk Rakyat' yang digelar tim relawan BK52 di kantornya, Jalan Bangka Raya nomor 52, Jakarta, Jumat (11/1) malam.

Dijelaskan, Jokowi turun langsung membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat karena tak ingin hanya mendengar laporan dari jajarannya. Jokowi perlu memastikan program tersebut tepat sasaran dan bebas dari pungli. Selain itu, dengan turun langsung, Jokowi dapat mendengar berbagai persoalan masyarakat terkait dengan pertanahan.

"Kenapa harus Presiden? Presiden ingin membuktikan, meyakinkan bahwa itu memang benar yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pembantu Presiden. Dia tidak mau simbolis. Kalau ada 10.000 ya 10.000 dihadirkan. Dan juga dia ingin membuktikan ada atau tidak pungli. Dia juga mendengar langsung, bertanya pada masyarakat ada tidak biaya-biaya yang dipungut pemerintah, supaya clear. Presiden ini kan rasa ingin tahunya tinggi dalam segala hal, supaya dalam mengambil keputusan, kebijakan, betul-betul tepat sasaran dan dijalankan secara utuh oleh pembantu-pembantunya," kata dia.

Ditambahkan, sertifikat yang dibagikan langsung oleh Jokowi hanya sebagian kecil dari total sertifikasi. Dari 5 hingga 6 juta sertifikat yang dibuat pemerintah setiap tahunnya, tak lebih dari 500.000 sertifikat dibagikan Jokowi secara langsung kepada masyarakat. "Itu sebagian kecil yang diserahkan. Paling hanya setengah juta yang diserahkan dalam satu tahun, total seluruhnya kan 5 sampai 6 juta," katanya.

Sekjen Kementerian ATR/BPN periode 2016-2018 ini menyatakan, pembagian sertifikat hanya salah satu kegiatan pemerintahan Jokowi-JK di sektor sumber daya alam. Padahal, banyak hal yang sudah dilakukan Jokowi dan jajarannya dalam menata sumber daya alam, seperti penataan ruang. Dikatakan, bencana alam yang kerap melanda Indonesia salah satu faktornya disebabkan penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukan. Ruang yang seharusnya dilindungi, dipergunakan untuk tempat tinggal masyarakat. "Ini diselesaikan oleh Presiden dengan penataan, pengendalian pengawasan ruang dan pemanfaatan tanah," katanya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Menurutnya, persengketaan tanah membuat hilangnya potensi pendapatan negara. Hal ini karena sengketa membuat tanah tidak didayagunakan dan dimanfaatkan. Padahal, selain meningkatkan pajak, pemanfaatan ruang juga dapat menyerap tenaga kerja. Presiden Jokowi dan jajarannya juga meredistribusi tanah. Dipaparkan, tanah-tanah yang haknya tidak diperpanjang, diambil alih pemerintah untuk didistribusikan kepada masyarakat.

"Yang juga dilakukan oleh Presiden juga adalah kesempatan pendaftaran tanah untuk masyarakat. Jadi bukan sertifikat yang diberikan, tapi tanah yang diberikan negara melalui Presiden dalam bentuk sertifikat. Semua biaya ini bukan gratis, tapi negara yang menyiapkan anggarannya," katanya.

Tak hanya tanah masyarakat, Noor menambahkan, pemerintah juga melakukan pensertifikatan tanah yang merupakan aset negara dan tanah untuk peribadatan. Menurutnya, banyak tanah peribadatan yang belum memiliki sertifikat. "Untuk memberikan ketenangan kepada umat, tanahnya tidak sengketa, oleh negara diambil alih untuk dilakukan sertifikat," katanya.

Noor mengakui dengan sistem demokrasi dan politik saat ini, setiap pemerintahan memiliki visi, misi dan program yang berbeda. Hal ini berbeda dengan pemerintahan era sebelum reformasi yang memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Meski demikian, Noor optimisitis, program sertifikasi tanah dapat terus berjalan siapapun pemimpin pemerintah. "UU nomor 5 tahun 1960 itu bahwa kewajiban pendaftaran tanah itu kewajiban pemerintah. Jadi siapapun yang memimpin dan memerintah menjadi kewajiban mereka, bukan tugasnya rakyat," tegasnya.

Dengan demikian, Noor meyakini target Jokowi sebanyak 126 juta sertifikat tanah pada 2024 dapat tercapai. Syaratnya, kata Noor, pemerintah pusat harus melibatkan secara aktif, Pemprov Pemda dan serta masyarakat lainnya.

Diketahui, sebelum pemerintah Jokowi hingga 2015, baru 46 juta yang telah memiliki sertifikat dari total tanah yang seharusnya disertifikatkan sebanyak 126 juta. Untuk itu, terdapat 80 juta tanah lagi yang seharusnya memiliki sertifikat. Dengan penambahan sertifikat tanah rata-rata 500.000 per tahun, dibutuhkan 160 tahun agar bisa merampungkan sertifikasi tanah. Untuk itu, pemerintah Jokowi menggencarkan program sertifikasi tanah. Sejak 2016 hingga saat ini, terdapat 14,8 juta tanah yang telah disertifikatkan. Pada 2019 ini, Jokowi menargetkan penyelesaian sertifikat tanah sebanyak 11 juta. Dengan demikian, dalam kurun 3 tahun masa kepemimpinan Jokowi, jumlah tanah yang disertifikatkan mencapai atau lebih dari 25 juta. Bahkan, Jokowi menargetkan 126 juta sertifikat akan tercapai pada 2024 nanti.



Sumber: Suara Pembaruan