Sultan HB X: Beri Kebebasan Daerah Bantu Siswa Miskin

Sultan HB X: Beri Kebebasan Daerah Bantu Siswa Miskin
Sri Sultan Hamengku Buwono X. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / CAH Sabtu, 12 Januari 2019 | 11:20 WIB

Yogyakarta - Pemerintah pusat berencana menghapus jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, sebaiknya Pemerintah Pusat, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus siswa dari keluarga tidak mampu, dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah daerah.

Termasuk sekolah negeri yang ada di daerah, ada kebijakan atau tidak, Pemda harus dibebaskan dalam membuat kebijakan, menolong siswa miskin namun berprestasi.

“Memang harus sekolah yang memberi rekomendasi kepada Pemda untuk membantu pembiayaan pendidikan siswa pemegang SKTM. Namun sebaiknya kebijakan itu harus melibatkan Pemda,” tegas Sultan, Jumat (11/1)

Dikatakan Sultan, siswa juga sekolah yang bersangkutan, bisa mengajukan permohonan bantuan pendidikan kepada Pemda. “Masuk universitas saja bisa mengajukan bantuan uang gedung. Kita juga harus memperhatikan siswa dari SD hingga tingkat SMA," ucap Sultan.

Sultan menegaskan penjaringan siswa pemegang SKTM bisa dilakukan melalui survei. Mungkin dari sisi Kemendikbud lebih transparan, tetapi begitu diterima sebagai siswa jika benar-benar miskin maka pihak di internal sekolah atau lingkungan rumah dapat memberikan bantuan. "Pada sisi itu, daerah bisa mengambil inisiatif, kan boleh," tambah Sultan.

Dengan demikian, sistem atau cara membantu siswa miskin, tidak harus selalu ditentukan pemerintah pusat, karena daerah juga punya program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, termasuk kewenangan membantu masyarakatnya.

“Sehingga seharusnya, kebijakan bantuan pendidikan siswa tidak mampu namun berprestasi dan terjaring di sekolah negeri bisa dilakukan daerah saja. Kalau sekolah negeri, semua sudah difasilitasi, tetapi kalau di sekolah swasta kita tidak berwenang," tegas Sultan.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE