PLTSa Jadi Solusi Jitu Penanganan Sampah Plastik

PLTSa Jadi Solusi Jitu Penanganan Sampah Plastik
Pembangkit listrik tenaga sampah. ( Foto: Antara )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 14 Januari 2019 | 18:22 WIB

Jakarta - Inisiatif sejumlah pemerintah daerah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dinilai merupakan langkah jitu sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah sampah, terutama sampah plastik. Inisiatif tersebut sekaligus mendukung program kelistrikan nasional. Sejumlah pemda yang sudah berkomitmen membangun pembangkit listrik berbahan baku sampah tersebut, diantaranya adalah Kota Semarang, Denpasar, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sejumlah kota besar lainnya.

Progres paling cepat adalah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, yang menargetkan PLTSa Jatibarang dapat beroperasi pada April tahun ini. PLTSa tersebut direncanakan akan memproduksi arus listrik sebesar 1,3 megawatt, dengan menggunakan teknologi insinerator dan landfill gas (LFG), yang saling terintegrasi.

"Teknologi insinerator bisa mengurangi sampah secara signifikan karena mampu mereduksi hingga 90 persen. Jadi, nantinya hanya akan tersisa residu sampah 10 persen," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Muthohar.

Begitupula halnya dengan Pemkot Tangerang Selatan dan Pemkab Tangerang, keduanya mempercepat proses pembangunan PLTSa di masing-masing wilayah. Pemkot Tangsel saat ini tengah melakukan proses seleksi terhadap 12 perusahaan yang akan membangun PLTSa di Cipeucang, Tangsel. Sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari luar negeri.

Diharapkan, proses seleksi tersebut bisa segera selesai dan pembangunan serta operasional PLTSa tersebut bisa berproduksi pada 2021. Sementara, Pemkot Tangerang tengah melakukan studi kelayakan terutama biaya pengelolaan sampah alias tipping fee yang akan ditawarkan ke investor.

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Andriah Febby Misna, menyatakan, hasil survei yang dilakukan Pemerintah, terdapat sekitar 15 kota yang memiliki sampah dengan jumlah besar, diantaranya DKI Jakarta dengan potensi sampah yang mencapai 7.000 ton per hari, disusul Surabaya, Bandung dan Bekasi.

Diperkirakan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut mampu menghasilkan potensi energi listrik sekitar 2.000 MW. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTSa di 12 kota, yakni DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, Manado dan Bali.

"Kita menyadari sampah mempunyai potensi energi biomassa yang dapat dikonversi menjadi energi listrik, tetapi juga tidak tertutup peluang untuk bisa kita manfaatkan menjadi biofuel," ujar Andriah.

Inaplas Siapkan Langkah Hukum

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik lndonesia (Inaplas), mendukung upaya sejumlah pemda yang mengelola sampah plastik menjadi sumber Pembangkit listrik.

Menurut Wakil Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, asosiasinya bahkan mendukung pemerintah pusat memberikan insetif kepada sejumlah pemda tersebut, karena dinilai kreatif dan proaktif dalam menangani masalah sampah, khususnya sampah plastik.

Selain itu, Inaplas menolak tegas rencana pemberian insentif kepada pemda yang melarang kantong dan produk plastik, karena dinilai tidak akan menyelesaikan masalah sampah plastik.

Inaplas menolak pemberian insentif pemerintah kepada pemda yang menerbitkan perda larangan kantong plastik. Insentif tersebut akan lebih efektif dan tepat guna, jika diberikan kepada pemda yang kreatif menyelesaikan masalah sampah, salah satunya dengan membangun PLTSa. Penanganan sampah plastik menurut Inaplas, bukan dengan melarangnya, melainkan melakukan manajemen sampah yang baik, salah satunya dimanfaatkan menjadi bahan baku energi listrik.

"Plastik itu sebenarnya bermanfaat buat kehidupan. Akar masalah sampah plastik bukan dari material plastiknya, melainkan manajemen sampah yang kurang diperhatikan dengan baik. PLTSa adalah contoh bahwa sampah plastik jika dikelola dengan baik, malah memberikan banyak manfaat, salah satunya sumber energi listrik,” ucap Suhat Miyarso.

Suhat menambahkan, dalam waktu dekat, Inaplas dan sejumlah asosiasi terafiliasi, akan melakukan langkah hukum terhadap sejumlah perda yang melarang penggunaan kantong plastik dan produk plastik. Peraturan tersebut dinilai melanggar dan tidak mengindahkan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang (UU) Pengelolaan Sampah Nomor 18/2008. Dalam UU tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan pengurangan sampah dan bukan melarang penggunaan produk plastik.

"Kami akan meminta agar sejumlah perda larangan kantong dan produk plastik itu dibatalkan dan diganti dengan peraturan yang sesuai UU Pengelolaan Sampah. Sehingga, tidak membebani peritel, produsen plastik dan konsumen," tegas Suhat.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE