2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Zulkifli Hasan. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Fana Suparman / YS Senin, 14 Januari 2019 | 18:25 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang belum melaporkan harta kekayaannya pada 2018. Sebenarnya terdapat dua pimpinan MPR yang wajib lapor yakni Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR EE Mangindaan.

Namun, EE Mangindaan telah menyetorkan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Dengan demikian, hanya Zulkifli yang belum melaporkan hartanya ke KPK.

"Yang sudah melaporkan itu EE Mangindaan. (yang belum lapor) kan ada Ketua MPR kan, jadi udah tau kan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Diketahui, KPK merilis institusi yang tingkat kepatuhannya melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BUMN/BUMD, legislatif mendapat catatan merah dalam pelaporan harta kekayaan.

KPK mencatat anggota DPRD paling tidak patuh melaporkan harta kekayaannya. Dari 15.229 wajib lapor, hanya 28,77 persen atau 4.381 anggota DPRD yang melaporkan harta kekayaannya. Tak hanya legislator daerah, para anggota legislatif di tingkat pusat pun tergolong malas melaporkan hartanya. Dari 536 anggota DPR RI, hanya 21,42 persen atau sekitar 115 legislator yang menyetorkan LHKPN.

Anggota DPD RI masih tergolong lebih patuh menyampaikan LHKPN ketimbang koleganya di DPR. Dari 80 wajib lapor sebanyak 57,5 persen atau 46 anggota DPD RI yang sudah melaporkan hartanya ke KPK.

Deputi Pencegahan ‎KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan pada 2018 ini terjadi penurunan kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan hartanya dibanding tahun lalu. Pada 2017, 98 persen anggota DPR melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Buat kita agak mengejutkan, karena jauh di bawah waktu dia (laporan) masih manual pakai kertas yang sudah 98%, sekarang (sudah sistem online) malah jatuh tinggal 21%," katanya.

KPK menduga terdapat sejumlah hal yang menyebabkan anggota DPR malas melapor pada 2018. Salah satunya lantaran mendekati Pemilu dan akhir masa jabatan mereka sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

"Ini dugaan kita, apa sudah mau selesai, atau mereka nunggu pas nyaleg lewat KPU,"‎ ungkapnya.

 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE