KPK Dalami Aliran Dana Suap Proyek Air Minum Kempupera

KPK Dalami Aliran Dana Suap Proyek Air Minum Kempupera
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YUD Senin, 14 Januari 2019 | 20:14 WIB

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tim penyidik saat ini mendalami tahapan aliran dana suap proyek tersebut. Tak hanya itu, tim penyidik juga mendalami komitmen fee dan pihak-pihak yang diduga menerima suap tersebut.

"Penyidik mendalami dugaan penerimaan-penerimaan suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR, seperti komitmen fee, tahapan aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Untuk mendalami hal tersebut, tim penyidik pada hari ini memeriksa staf keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Yohanes Herman Susanto. Pemeriksaan terhadap Yohanes dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin. Selain itu, tim penyidik juga memeriksa dua karyawan swasta Edwin Maslan Panjaitan dan Renny Elvi Nita.

Keduanya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur PT WKE, Lily Sundarsih.

Diketahui, KPK menetapkan empat pejabat Kementerian PUPR dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif sekitar 20 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (28/12) lalu.

Empat pejabat Kempupera, yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama. Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Keempat pejabat Kempupera tersebut menerima suap dalam jumlah yang bervariasi terkait lelang proyek penyediaan air minum yang diatur oleh mereka masing-masing. Anggiar Partunggul Nahot Simaremare diduga menerima suap Rp 350 juta dan US$ 5 ribu terkait proyek pembangunan SPAM Lampung serta Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Pasuruan, Jawa Timur. Meira Woro Kustinah diduga menerima suap Rp 1,42 miliar dan Sin$ 22.100 untuk pembangunan SPAM Katulampa. Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap sebesar Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Sedangkan Teuku Moch Nazar diduga menerima suap Rp 2,9 miliar untuk pengadan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.



Sumber: Suara Pembaruan