Formappi Dukung KPU Tidak Masukkan OSO Dalam DCT

Formappi Dukung KPU Tidak Masukkan OSO Dalam DCT
Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah) bersama (dari kiri) Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan memberikan pernyataan pers terkait putusan Bawaslu atas pencalonan Oesman Sapta Odang di DPD di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Robertus Wardi / YUD Selasa, 22 Januari 2019 | 11:29 WIB

Jakarta - Peneliti dari Formappi Lusius Karus mengemukakan sikap KPU tetap tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sudah tepat. Pasalnya KPU berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK itu kan lembaga penafsir konstitusi. Apalagi putusannya final dan mengikat. Setiap masalah yang terkait konstitusi, sudah kewenangan MK. Apa yang diputuskan Bawaslu agar OSO bisa masuk DCT bukan terkait konstitusi," kata Lusius di Jakarta, Selasa (22/1).

Ia menjelaskan keputusan Bawaslu hanya soal administrasi semata. Bawaslu pun mengacu pada putusan MA dan PTUN. Padahal KPU berpegang pada putusan MK yang final dan mengikat tersebut. Jika tidak ada putusan MK, KPU dengan mudah memasukkan OSO menjadi DCT.

"Masalahnya putusan yang bersifat final dan mengikat dari MK. KPU tinggal berlandaskan pada putusan MK itu sekalipun ada putusan MA, PTUN dan Bawaslu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MK pernah memutuskan calon anggota DPD RI tidak boleh menjadi pengurus partai.‎ Jika tetap ingin menjadi calon DPD maka harus mundur dari pengurus partai.

Saat ini, OSO menjadi calon anggota DPD. Namun sampai saat ini, OSO belum mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura‎. Dengan kondisi tersebut, KPU tidak memasukkan OSO dalam DCT 2019.



Sumber: Suara Pembaruan