Warga Korban Likuefaksi Palu Nilai Huntara Boros Anggaran

Warga Korban Likuefaksi Palu Nilai Huntara Boros Anggaran
Ilustrasi hunian sementara bagi korban bencana. ( Foto: Antara )
John Lory / FMB Rabu, 23 Januari 2019 | 10:42 WIB

Palu - Warga korban gempa bumi disertai likuefaksi di Kelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), menyoroti kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) yang dinilai hanya lebih bersifat pemborosan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat korban bencana.

Sorotan disampaikan dalam dialog publik tentang Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, di Hotel Santika Palu, Selasa (23/1).

Ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Balaroa, Rahman Kasim mengatakan, huntara dibangun tanpa mendengarkan aspirasi warga, akibatnya seperti banyak huntara yang tidak sesuai peruntukannya.

"Penanganan bencana tidak didasarkan dialog dengan warga korban. Semua jadinya berbasis proyek yang boros anggaran dan rawan korupsi. Saya minta jangan menari-nari di atas penderitaan korban," ujar Rahman Kasim yang juga korban likuefaksi Balaroa.

Dialog diawali dengan pemaparan tentang progres penanganan bencana oleh Wali Kota Palu, Bupati Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Juga ikut hadir Gubernur Sulawesi Tengah, Satgas Kementerian PUPR, perwakilan Bappenas, tim World Bank, ADB, JICA, dan sejumlah non goverment organization (NGO) yang konsentrasi memberikan pendampingan untuk upaya pemulihan korban bencana.

Saat memasuki sesi dialog, situasi agak "panas" ketika salah satu korban dari Balaroa meneriakkan keluhan, "Kami sudah empat bulan mengungsi, nasib tidak jelas," kata Zulfikar.

Suasana pun bertambah gaduh karena interupsi demi interupsi bermunculan dari para korban likuefaksi Balaroa. "Kami sudah empat bulan tinggal di tenda (darurat) tanpa ada kepastian. Kami tolak huntara dan minta segera dibangunkan hunian tetap (huntap)," kata korban yang lain yang ikut dalam dialog tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang hadir menyimak paparan para bupati/wali kota, secara refleks berdiri dan berteriak dengan suara keras menjawab interupsi para korban bencana.

"Kalau bicara pakai aturan, saya yang bertanggung jawab di sini. Saya bertanggung jawab," teriak Longki sambil berdiri menepuk-nepuk dadanya.

Peserta kemudian tenang kembali, dilanjutkan dengan para penanya lainnya yang juga masih menyayangkan kebijakan penanganan bencana yang cenderung proyek-oriented dan mengabaikan aspirasi korban.

Sementara itu, Bupati Sigi Irwan Lapata menyampaikan bahwa proses penanganan bencana di Sigi harus dikawal dengan sebuah regulasi berlevel peraturan presiden. Terutama kata dia, berkaitan dengan aturan larangan pembangunan di zona rawan bencana atau disebut sebagai zona merah.

Selain itu, kata Irwan, anggaran yang dimiliki pemda sangat terbatas untuk mengatasi semua kebutuhan.

Ia juga berterima kasih pada bantuan pemerintah daerah lain yang ikut menyumbang, dan juga kehadiran berbagai NGO sangat membantu pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan bencana.

"Seperti Pombeve, Sigi, ada huntara yang dibangun LSM Bina Desa dinilainya sangat luar biasa partisipatif dengan kebutuhan warga," katanya.

Sementara Ista Nur Masyitah, salah satu korban dan Pengurus Forum Korban Likuefaksi Petobo, Palu, menyampaikan pendapatnya.

Ia menyebutkan di Petobo, mayoritas penyintas di shelter Petobo Atas, dalam hampir empat bulan pascabencana terjadi pada 28 September 2018, telah ini hidup akrab dengan tenda-tenda seng yang mereka bikin sendiri dari puing-puing bekas reruntuhan rumah mereka hancur dihantam gempa dan likuefaksi.

"Warga kini lebih membutuhkan huntap agar dipercepat penyelesaiannya," kata Ista.

Sementara Yahdi Basma, Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Sulteng, menyayangkan proses dialog publik tersebut yang dinilainya tidak mencerminkan proses partisipatif. "Namanya konsultasi publik maka isinya tentu harus mendialogkan Rencana Aksi Daerah. Minta pendapat publik. Ada organisasi korban, ajak mereka dialog," yang ikut serta dalam dialog publik tersebut.

Yahdi Basma yang juga Ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo melihat doalog itu seperti hanya sebuah paparan laporan bupati pada Gubernur. "Cenderung formalitas dihadapan lembaga multiateral (JICA, UNDP dll) yang hadir. Tidak jelas makna konsultasi kepada publik," kata anggota DPRD Sulteng dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) P3B dengan Pemkot Palu,.Pemkab Sigi, Donggala,.dan BPBD Sulteng, Rabu (9/1) lalu di DPRD Sulteng, Yahdi Basma juga menyampaikan masalah ini.

Yahdi Basma mendorong agar pembangunan huntara dihentikan dan mulai fokus membangun hunian tetap (huntap).
Dalam RDP itu, Kepala Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala mengatakan, saat ini sudah ada 699 huntara yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR dan yang sudah selesai 193 huntara (10%).



Sumber: Suara Pembaruan