Pengamat: Kogabwilhan Dibutuhkan, karena Wilayah Indonesia Luas

Pengamat: Kogabwilhan Dibutuhkan, karena Wilayah Indonesia Luas
Susaningtyas NH Kertopati ( Foto: Istimewa / Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 1 Februari 2019 | 08:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – TNI tentu telah melakukan kajian yang mendalami terkait rencana mengaktifkan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Dengan wilayah yang sangat luas, maka Kogabwilhan memang dibutuhkan.

Hal itu dikatakan pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (1/2). “TNI tentu telah melakukan kajian yang mendalam untuk meningkatkan interoperability ketiga matra ke dalam Kogabwilhan. Luasnya wilayah Indonesia menjadi dasar pembentukan Kogabwilhan agar rasio efektifitas dan efisiensi benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Nuning.

Dikatakan, tentu saja output dan outcome Kogabwilhan harus diperhitungkan melalui berbagai macam simulasi untuk melaksanakan berbagai macam operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Termasuk di dalamnya, kata Nuning, adalah simulasi pengangguran agar pembentukan dan operasionalisasi Kogabwilhan tidak menjadi beban keuangan negara.

Menurut Nuning, Kogabwilhan merupakan salah satu suborganisasi TNI yang diaktifkan kembali dengan pertimbangan pencapaian tugas pokok TNI (reaktivasi). Beberapa perspektif dan teori keamanan nasional telah dikaji untuk menilai berbagai kriteria dan parameter efektifitas Kogabwilhan.

“Awalnya, Kogabwilhan dibentuk sesuai Strategi Pertahanan Semesta berdasarkan pembagian kompartemen strategis dalam mengimplementasikan strategi itu sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, maka dinamika politik melikuidasi Kogabwilhan dan bahkan mengkonsentrasikan gelar kekuatan TNI di Pulau Jawa (Java centris),” tuturnya.

Nuning menambahkan, dengan mencermati perkembangan lingkungan, baik regional maupun global, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman. Bahkan, kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah, sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal empat jam setelah bencana terjadi.

Seperti diketahui, TNI berencana membentuk satuan baru bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Satuan baru tersebut nantinya akan bertanggungjawab langsung kepada Panglima TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, nantinya Kogabwilhan akan dipusatkan di tengah-tengah antara Kepulauan Batam sampai Tanjungpinang.

"Berkaitan Kogabwilhan, nanti akan berada di wilayah tengah, antara Batam dan Tanjungpinang, sehingga corong sampai ke Natuna kena semuanya," kata Marsekal Hadi Tjahjanto sesaat setelah penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2019, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1).

Menurutnya, pemilihan lokasi pusat Kogabwilhan yang akan ditempatkan di antara Batam dan Tanjungpinang dilakukan karena di lokasi tersebut sudah diperkuat Pangkalan TNI AL (Lanal), Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) dan Komando Resort Militer TNI AD (Korem). "Karena, di sana jelas sudah ada Lanal, sudah ada korem atau batalyon, sudah ada Lanud yang representatif untuk bisa kita tempatkan pesawat-pesawat," ucap Panglima TNI.

Namun demikian, untuk penempatan pusat Kogabwilhan sendiri pihaknya masih terus melakukan pengkajian secara bertahap. Yang menjadi pertimbangan, kata Marsekal Hadi Tjahjanto, salah satunya adalah kesiapan sarana dan prasarana militer penunjang keberadaan Kogabwilhan.

Kogabwilhan akan dipimpin panglima berpangkat bintang tiga dengan wakilnya bintang dua dan asistennya yang diisi enam bintang satu. Fungsi dan peran Kogabwilhan akan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI, seperti yang ada di Natuna, Morotai, hingga Biak.

Pembentukan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya direvisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.



CLOSE