Mendagri Janji Tanya Bupati Singkil Soal Penutupan 7 Gereja

Mendagri Janji Tanya Bupati Singkil Soal Penutupan 7 Gereja
Liem Soe Liong.FOTO: ANTARA
Selasa, 12 Juni 2012 | 20:15 WIB
Mendagri menegaskan saat mengunjungi provinsi Aceh dua bulan lalu sepakat dengan Gubernur untuk memberikan izin jika dipenuhi persyaratan dalam membangun gereja.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan akan mengkonfirmasi Bupati Aceh Singkil terkait laporan yang menyebutkan tujuh gereja yang ditutup di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

”Saya akan tanyakan kepada bupati karena saya tidak tahu sampai sekarang ditutup atau dibongkar. Hak warga negara untuk menjalankan ibadah. Sepanjang terpenuhi persyaratannya dan aturan UU berlaku. Kalau persyaratan terpenuhi tidak boleh dibongkar,” kata Gamawan, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

Mendagri menegaskan saat mengunjungi provinsi Aceh dua bulan lalu sepakat dengan Gubernur untuk memberikan izin jika dipenuhi persyaratan dalam membangun gereja.

”Saya harus mencari tahu apa alasan izin tidak keluar. Tidak dipenuh syarat atau sudah dipenuhi tapi karena kebijakan politik kepala daerah?” tanya mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Secara terpisah, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan dirinya belum mengetahui informasi mengenai kondisi ditutupnya gereja di Aceh Singkil. “Saya belum dengar informasi soal itu,” katanya.

Seperti diberitakan, jemaat meminta keadilan agar diberikan hak kebebasan beribadah menyusul penyegelan tujuh gereja Protestan dan Katolik di kawasan Aceh Singkil.

Menurut jemaat, alasan ketiadaan izin gereja-gereja itu dinilai mengada-ada karena gereja-gereja lokal itu sudah berdiri sejak awal 1930-an, sehingga wajar jika tidak memiliki izin.

"Gereja kami ini local church (gereja lokal), dan kami yang punya daerah; dibangun sudah sejak tahun 1930-an," kata Pendeta Elson Lingga yang melayani Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi, ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (13/5) siang.

Elson mengatakan bahwa pada 30 April lalu, terjadi demonstrasi oleh pihak yang menyebut dirinya sebagai Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI), yang meminta agar gereja yang tak memiliki izin dibongkar.

Karena itu, pemda dan polisi, kata Elson, lantas melakukan penyegelan agar ormas tersebut tak melakukan pembongkaran. "Jadi yang menyegel itu ada dari tim pemerintah kabupaten, polisi, dan Satpol PP," kata Elson lagi.

Elson pun berharap, pemerintah Aceh Singkil bisa memfasilitasi dialog antara gereja dan pihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan gereja-gereja tersebut. Dia pun meminta agar dialog tersebut bisa difasilitasi oleh Komnas HAM.