Ombudsman Ingatkan Bulog Hati-hati Ekspor Beras

Ombudsman Ingatkan Bulog Hati-hati Ekspor Beras
Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih (kiri) memberi keterangan kepada media, di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin, 4 Februari 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / JAS Senin, 4 Februari 2019 | 18:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman RI mengingatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengkaji lebih cermat dan berhati-hati terkait rencana mengekspor beras pada 2019 ini. Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan jangan sampai nantinya stok beras yang tersisa memiliki kualitas yang rendah, sehingga tidak disukai oleh masyarakat.

Alamsyah memaparkan, pada 2018 Pemerintah telah memutuskan memperluas program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Keputusan ini telah menyebabkan masyarakat penerima manfaat melakukan pembelian langsung kebutuhan beras mereka ke pasar.

Akibatnya jumlah rastra (beras sejahtera) yang biasanya disalurkan Perum Bulog menurun drastis hingga 53 persen, sehingga terjadi tambahan satu juta ton lebih stok di Perum Bulog. Kondisi ini menyebabkan harga beras di pasar relatif meningkat pada 2018, sementara jumlah stok di Perum Bulog juga meningkat menjadi 2,1 juta ton di akhir tahun.

Persediaan diperkirakan akan meningkat di tahun 2019, mengingat Pemerintah berencana menerapkan program BPNT mencapai 80 persen di tahun ini.

"Hati-hati kalau mau ekspor, meskipun stok cukup dan kita tak perlu khawatir harus impor. Sebab di 2019, kemungkinan besar beras Bulog yang digunakan untuk rastra semakin berkurang karena pemerintah akan menerapkan program BPNP mencapai 80 persen di tahun ini, yang sekarang 55,36 persen" kata Alamsyah Saragih, di gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (4/2).

Kondisi ini dikatakan Alamsyah akan menyebabkan naiknya stok. Tetapi, bila stok beras tersebut tidak berkualitas, pemerintah nantinya tak bisa melakukan operasi pasar dengan efektif untuk menekan harga supaya turun.

"Jangan sampai beras bagus diekspor, tetapi beras yang ada di stok tidak berkualitas," ujar Alamsyah.

Karenanya, Ombudsman menyarankan agar Pemerintah segera membentuk kerangka kebijakan sisa cadangan (stock disposal policy) untuk perbaikan manajemen stok sebelum memutuskan mengambil langkah ekspor beras.

"Pemerintah juga perlu melakukan klasifikasi stok dan mengutamakan pemanfaatan stok berkualitas agar operasi pasar cukup efektif mengatasi kenaikan harga akibat penerapan BPNT 80 persen, bukan berprioritas pada ekspor," ujar Alamsyah.



Sumber: BeritaSatu.com