Rapor SAKIP Pemda Wilayah II Tahun 2018, 7 Dapat Predikat A

Rapor SAKIP Pemda Wilayah II Tahun 2018, 7 Dapat Predikat A
Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 oleh Menteri PANRB Syafruddin. ( Foto: Beritasatu TV )
Zumrotul Muslimin / ZTM Rabu, 6 Februari 2019 | 20:50 WIB

Banjarmasin, Beritasatu.com - Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi 151 pemda di wilayah II diserahkan kepada masing-masing kepala daerah dan perwakilannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

Dalam penyerahan rapor ini, terdapat tujuh pemda yang meraih predikat A dan 21 lainnya predikat BB. Sementara pemda yang meraih predikat B dan C masing-masing 70 dan 49 pemda. Sedangkan 19 pemda lainnya masih predikat C.

Tujuh pemda peraih predikat A yakni Pemprov Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Lima lainnya adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngawi.

Provinsi Kalsel, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Ngawi merupakan pendatang baru peraih predikat A. Sedangkan Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat A.

Sementara pemda yang mendapatkan predikat BB yakni Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten atau kota meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kota Banjarmasin.

Menteri Syafruddin mengapresiasi upaya dan perjuangan para kepala daerah dalam menerapkan SAKIP di instansi pemerintahnya.

“Mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah. Harus punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik," ujar Syafruddin.

Ia juga menekankan kinerja aparat pemerintahan harus makin inovatif dan kreatif sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.

Penerapan SAKIP terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk Wilayah II ini anggaran yang dihemat melalui SAKIP mencapai Rp 22, 3 triliun. Dan, secara nasional tahun 2018 berhasil menghemat Rp 65,1 triliun.

SAKIP bukan sekadar pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.



Sumber: BeritaSatu TV