MLA RI dan Swiss Sudah Semestinya Diratifikasi

MLA RI dan Swiss Sudah Semestinya Diratifikasi
Menkumham Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2). ( Foto: Beritasatu TV )
Carlos KY Paath / WM Rabu, 6 Februari 2019 | 20:35 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Perjanjian bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) RI dan Swiss sudah semestinya diratifikasi. Dengan begitu, perjanjian tersebut dapat diimplementasikan.

“Saya kira ya memang perlu diratifikasi,” kata mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin kepada Beritasatu.com, seusai diskusi di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Rabu (6/2).

Seperti diberitakan, Menkumham Yasonna H Laoly menandatangani MLA dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2). Perjanjian itu disahkan setelah melalui dua kali perundingan yaitu di Bali dan di Bern.

“Saya tidak begitu mendalami kabar ini (soal MLA). Tetapi ketika saya menjadi menteri dulu, memang kami sudah rintis soal itu. Sudah merintis lebih dahulu. Tapi detilnya saya tidak begitu mengikuti saat ini,” ungkap Amir yang juga ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Penandatangan MLA disebut-sebut dapat mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. “Sebetulnya tujuannya (MLA) ke sana yakni penyitaan, dan pengembalian aset-aset. Kami lebih berhasil di Hongkong pada saat itu (ketika menjabat menkumham),” ujar Amir.

Sedangkan di Swiss kala itu, menurut Amir, banyak hal yang dicermati. “Di Swiss memang berbagai perhitungan di sana, dan proses hukum, sanggahan dan bantahan melalui pengadilan Swiss sendiri telah terjadi. Tapi detilnya saya tidak tahu,” ucap Amir.



Sumber: Suara Pembaruan