Kemlu Masih Tunggu Klarifikasi Keterlibatan WNI

Kemlu Masih Tunggu Klarifikasi Keterlibatan WNI
Ilustrasi ledakan ( Foto: Istimewa )
Natasia Christy Wahyuni / WBP Kamis, 7 Februari 2019 | 06:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sampai saat ini belum mendapatkan klarifikasi lebih lanjut soal klaim Filipina atas keterlibatan warga negara Indonesia (WNI) sebagai pelaku pengeboman gereja di Jolo, Filipina pada akhir Januari 2019. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sudah berbicara dengan Menlu Filipina Teodoro L Locsin, yang menyatakan bahwa proses klarifikasi dan identifikasi masih terus dilakukan.

"Ibu Menlu sudah berbicara dengan Menlu Filipina. Mereka masih melakukan investigasi," kata juru bicara Kemlu yang juga sudah diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Prancis, Arrmanatha Nasir, kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (6/2).

Pembicaraan Menlu Retno dengan otoritas Filipina termasuk Menlu Locsin dilakukan pekan lalu. Saat itu, Retno mengatakan identitas pelaku masih belum dapat dikonfirmasikan karena proses investigasi dan identifikasi masih terus dijalankan.

Sementara Duta Besar RI untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang, mengatakan Kedutaan Besar RI di Manila akan meminta klarifikasi langsung melalui menlu dan menteri dalam negeri Filipina. Selian itu, mengirimkan nota verbal untuk meminta klarifikasi kepada Pemerintah Filipina dan menyatakan keberatan karena tidak adanya notifikasi dari Pemerintah Filipina mengenai dugaan keterlibatan WNI dalam peristiwa serangan di Jolo.

Sinyo lewat keterangan tertulisnya, juga mengutip pernyataan Wali Kota Jolo, Kherkar Tan, dalam wawancara dengan media Filipina Inquirer tanggal 3 Februari 2019 bahwa Wali Kota Tan mengajukan permohonan ke kelompok penggiat hak asasi manusia (HAM) lokal dan internasional untuk datang ke Jolo dan menginvestigasi pengeboman gereja tersebut. Dalam pernyataannya, kata Sinyo, Wali Kota Tan menegaskan permintaannya agar kelompok-kelompok HAM datang ke Jolo untuk melakukan pencarian fakta independen karena khawatir pengeboman itu ditutup-tutupi.

"Penduduk beserta keluarga korban yang meninggal dan terluka dalam ledakan ganda tersebut menolak untuk percaya pernyataan pejabat-pejabat pemerintah bahwa pengebom bunuh diri asal Indonesia yang mungkin telat melakukan serangan tersebut," kata Sinyo.

Sinyo menambahkan, berdasarkan catatan KBRI, berita keterlibatan WNI dalam aksi bom bunuh diri dan serangan teror sudah beberapa kali disampaikan Pemerintah Filipina pada media massa tanpa dasar pembuktian dan hasil investigasi terlebih dulu. Misalnya, tuduhan keterlibatan WNI pernah disampaikan saat peledakan di Kota Lamitan, Provinsi Basilan, pada 31 Juli 2018 dan bom jelang tahun baru 2019 di Cotabato City atas nama Abdulrahid Ruhmisanti.

"Meski demikian, hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterlibatan WNI dalam dua pengeboman tersebut sebagaimana pernyataan aparat dan pemberitaan-pemberitaan media tersebut," kata Sinyo.

Klaim keterlibatan WNI dalam pengeboman ganda di gereja di Kota Jolo, Provinsi Sulu, Filipina Selatan terjadi 27 Januari 2019, disampaikan oleh Mendagri Filipina Eduardo Ano bahwa pengeboman di Jolo merupakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan istrinya yang tidak disebutkan namanya.



CLOSE