Soal OSO, Jokowi Diminta Perintahkan KPU Segera Jalankan Putusan PTUN

Soal OSO, Jokowi Diminta Perintahkan KPU Segera Jalankan Putusan PTUN
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (dua kiri), memberikan pernyataan pers terkait putusan Bawaslu atas pencalonan Oesman Sapta Odang di DPD di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / WM Minggu, 10 Februari 2019 | 23:30 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Petrus Selestinus meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan Oesman Sapta Odang (OSO). Pasalnya, sejak PTUN mengabulkan gugatan OSO sampai sekarang, KPU belum menjalankan putusan PTUN Jakarta.

Diketahui, PTUN Jakarta telah membacakan putusan atas gugatan OSO pada 14 November 2018. Putusan PTUN bernomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT memuat 3 (tiga) hal penting yaitu menyatakan batal dan memerintahkan mencabut Surat Keputusan KPU RI No.: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, serta memerintahkan KPU untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mencantumkan kembali nama OSO dalam DCT Calon Perseorangan Perserta Pemilu 2019.

“Jika saja sampai tanggal 14 Februari 2019, KPU RI tetap tidak melaksanakan putusan PTUN No. 424/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Tanggal 14 Nobember 2018, maka sesuai UU Peradilan TUN, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi harus turun tangan dengan memerintahkan KPU melaksanakan putusan Pengadilan PTUN Jakarta,” ujar Petrus kepada Beritasatu.com, Minggu (10/2).

Petrus mengatakan, dalam Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan, diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja. Begitu batas waktu lewat, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan.

Sementara Pasal 116 ayat (6) UU PTUN menegaskan lebih lanjut, ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“Jadi, dari rumusan ini jelas bahwa Presiden punya kewenangan memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan, dalam Presiden mempunyai kewenangan memaksa KPU menjalankan putusan PTUN jika sudah lewat 90 hari kerja dan batas itu hingga 14 Februari 2019,” tandas Petrus.

Lebih lanjut, Petrus mengingatkan KPU jika tetap menolak perintah Presiden, maka KPU merupakan organ negara yang akan mengacaukan Pemilu 2019. Pasalnya, putusan PTUN bukan hanya soal OSO, tetapi juga terkait nasib 807 calon perseorangan Anggota DPD tahun 2019 karena PTUN telah membatalkan SK Penetapan DCT Anggota DPD.

“Kalau KPU kembali menolak perintah Presiden Jokowi maka KPU akan dituduh sebagai organ negara yang mengacaukan pemilu 2019 karena Pemilu dilakukan tanpa keikutsertaan 807 orang calon perseorangan Anggota DPD Tahun 2019, bahkan membenturkan Presiden Jokowi dengan penyelenggaraan Pemilu 2019,” jelas Petrus.

Petrus sebenarnya mengaku aneh dengan sikap KPU yang tidak mau menjalankan putusan PTUN Jakarta. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 471 UU Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu 2019, putusan PTUN adalah putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sehingga KPU diwajibkan menindaklanjuti putusan PTUN dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja.

“Namun KPU tetap menolak melaksanakan putusan PTUN dimaksud, sehingga Ketua PTUN Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019 mengeluarkan surat eksekusi agar KPU melaksanakan putusan PTUN Jakarta tertanggal 14 November 2018, yaitu menerbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan nama OSO dalam DCT, itupun KPU tetap menolak. Ini kan aneh, KPU membangkang perintah pengadilan dan Undang-Undang,” pungkas Petrus.



Sumber: BeritaSatu.com