Yohana Minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Segera Disahkan

Yohana Minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Segera Disahkan
Menteri PPPA Yohana Yembise meluncurkan Mobil Perlindungan untuk jangkau korban kekerasan perempuan dan anak. ( Foto: Beritasatu Photo )
Dina Manafe / FER Senin, 11 Februari 2019 | 22:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mendesak DPR untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU tersebut telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun sampai saat ini belum ada pembahasan.

"RUU PKS ini kami tunggu DPR. Karena ini adalah inisiatif DPR, dan pemerintah mendukung. Saya mendesak DPR untuk segera dibahas dan disahkan," kata Yohana usai menghadiri menghadiri kick off meeting 'Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tahun 2019' yang dipimpin Menko PMK Puan Maharani dan dihadiri sejumlah menteri di Kantor Kemko PMK, Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Yohana, RUU PKS masih menuai pro dan kontra. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya menggelar diskusi publik untuk menyamakan persepsi soal RUU tersebut. Yang pasti, kata Yohana, RUU ini mendesak untuk disahkan. Sebab, kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak perempuan semakin mengkhawatirkan. Selain modusnya makin beragam, kekerasan seksual ini terjadi di mana-mana.

Dengan RUU PKS, diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Termasuk kekerasan seksual di dunia siber atau internet. Menurut Yohana, kekerasan seksual banyak menyasar anak-anak melalui internet. Banyak anak belum siap secara mental untuk masuk dunia online.

"Kita harus mempersiapkan anak-anak, karena dunia digital berbahaya kalau mereka tidak siap," kata Yohana.

Lebih lanjut, Yohana menambahkan, pihaknya bersama Menteri Kominfo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) menteri untuk mencegah anak dari kekerasan. SKB ini masih dalam proses persiapan.

Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, mengatakan, ada enam kunci utama yang diatur oleh RUU PKS dalam menjawab kondisi kegawatdaruratan kejahatan seksual di Indonesia. Juga menjadi solusi terhadap minimnya penanganan yang tidak bisa diharapkan untuk pemulihan korban. Kenyataannya, korban sendirilah yang berjuang memulihkan dirinya sendiri.

"Enam elemen kunci ini kami sudah sampaikan ke DPR dan pemerintah melalui Kementerian PPPA agar tetap dipertahankan di dalam pembahasan RUU PKS sampai disahkan," kata Sri.

Enam kunci yang wajib diatur tersebut mulai dari pencegahan, pemulihan sampai pada pemantauan. Karena tujuan utama RUU PKS adalah membawa perubahan paradgima, maka tingkat pencegahan harus dilakukan. Pencegahan ini melibatkan semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, tokoh agam, tokoh masyarakat, tokoh adat dan keluarga.



Sumber: Suara Pembaruan