Dugaan Suap Terkait 20 Proyek Air Minum di Kempupera Semakin Kuat

Dugaan Suap Terkait 20 Proyek Air Minum di Kempupera Semakin Kuat
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / CAH Selasa, 12 Februari 2019 | 07:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dugaan terjadinya suap terkait sekitar 20 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) semakin menguat. Hal ini seiring dengan langkah 16 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengembalikan uang yang mereka terima terkait proyek-proyek tersebut kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Diduga demikian, karena dalam proses penyidikan kemarin, kami mengidentifikasi cukup banyak proyek-proyek SPAM di Kempupera yang diduga terdapat indikasi suap di sana," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/2).

Pada pekan lalu, sebanyak 13 PPK mengembalikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada KPK terkait proyek-proyek SPAM. Terakhir, tiga orang PPK mengembalikan uang sebesar Rp 1,7 miliar ke KPK, Senin (11/2). Dengan demikian, sejauh ini KPK telah menerima Rp 4,7 miliar yang dikembalikan oleh 16 PPK terkait proyek-proyek air minum Kempupera.

"Terdapat tambahan pengembalian uang dari tiga orang PPK proyek SPAM di Kementerian PUPR sejumlah Rp1,7 miliar. Sehingga total pengembalian di bulan Februari ini adalah Rp4,7 miliar dari 16 orang PPK," kata Febri.

Uang yang telah dikembalikan kepada KPK dimasukkan sebagai bagian dari berkas perkara untuk para tersangka yang sedang diproses. Meski tak menghilangkan tindak pidana, KPK menghargai sikap koperatif yang ditunjukkan 16 PPK tersebut. KPK mengingatkan pejabat-pejabat di Kempupera lainnya untuk mengembalikan uang yang pernah menerima uang terkait dengan proyek penyediaan air minum ataupun proyek lainnya.

"Hal tersebut akan menjadi bagian dari berkas perkara dan sikap koperatif tersebut tentu dihargai secara hukum," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan empat pejabat Kempupera dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Empat pejabat Kempupera, yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I.

Mereka diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP. Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera itu mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama.

Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK mengidentifikasi sekitar 20 proyek air minum Kempupera yang terindikasi diwarnai praktik suap. Sebagian besar proyek tersebut dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Petinggi dua perusahaan tersebut menyuap pejabat Kempupera untuk menggarap proyek-proyek tersebut.

Febri memastikan, tim penyidik akan terus mengusut kasus ini, termasuk soal aliran dana kepada pejabat Kempupera. Pada Senin (11/2), tim penyidik memeriksa empat pegawai Kempupera sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Kasatker SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. Keempat pegawai Kempupera yang diperiksa, yakni PNS Kempupera Moh Ali Tasriep; Kasatker PAM Strategis, Rahmsi Budi Siswanto; Kasatker Sumbar periode 2015 dan 2016, Indra Julio dan PPK PPSM Lampung, Ahmad Syafaruddin. Terhadap keempat saksi, tim penyidik mendalami proses pelaksanaan pengadaan proyek SPAM di sejumlah daerah yang terkait dengan tersangka.

"Selain itu, dari sejumlah saksi pengeluaran dari PT WKE yang diduga untuk menyuap sejumlah pejabat ke Kempupera juga terus dikembangkan," tegasnya. 

 



CLOSE