Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati, KPK Periksa 10 Legislator Lampung Tengah

Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati, KPK Periksa 10 Legislator Lampung Tengah
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / CAH Selasa, 12 Februari 2019 | 09:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa 10 anggota DPRD Lampung Tengah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, Selasa (12/2). 10 Legislator Lampung Tengah yang dijadwalkan diperiksa, yakni Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Syamsudin; Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah, Anang Hendra Setiawan; Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah, Sopian Yusuf; Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah, Hi Roni Ahwandi; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Febriyantoni.

Kemudian anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Sumarsono; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Wahyudi; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Slamet Widodo; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Sukarman; dan anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Muhlisin Ali

"Pemeriksaan dilakukan di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN) Polda Lampung Tengah," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/2).

KPK mengingatkan para Wakil Rakyat Lampung Tengah tersebut untuk bersikap koperatif. Tak hanya memenuhi panggilan, 10 anggota DPRD Lampung Tengah itu diharapkan memberikan keterangan secara jujur kepada penyidik.

"Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik," harap Febri.

Pada Senin (11/2) kemarin, tim penyidik telah memeriksa 10 anggota DPRD Lampung lainnya di SPN Polda Lampung. 10 Legislator Lampung Tengah yang diperiksa penyidik kemarin, yakni Wakil Ketua Komisi II DPRD, Riagus Ria; Wakil Ketua III DPRD, Joni Hardito; Anggota Komisi I DPRD, Evinitiria, Hi Hakki, Yulius Heri Susano, dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Made Arka Putra Wijaya. Selain itu, terdapat nama anggota Komisi I DPRD, Saenul Abidin, Hi Singa Ersa Awangga, Ariswanto dan Jahri Effendi.

"Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka," kata Febri.

Diketahui, KPK kembali menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Kali ini, lembaga antikorupsi menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun 2018 dan penerimaan atau janji lainnya. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Secara total, Mustafa diduga telah menerima suap dan gratifikasi setidaknya Rp 95 miliar dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018.

Mustafa tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Dengan rincian sebesar Rp 58,6 miliar berasal dari 179 calon rekanan dan sebesar Rp 36,4 miliar berasal dari 56 calon rekanan.

Tak hanya Mustafa, terkait kasus ini, KPK juga menjerat Pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Kedua pengusaha ini diduga memberikan suap kepada Mustafa untuk menggarap proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Dari Rp 95 miliar suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa, sebagian dana tersebut berasal Awi dan Simon Susilo. Dari kedua pengusaha ini, Mustafa menerima Rp 12,5 miliar. Sebesar Rp 5 miliar diberikan Awi sebagai fee ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai proyek sekitar Rp 40 miliar. Sementara sebesar Rp 7,5 miliar dari Simon Susilo terkait fee 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp 76 miliar.

KPK juga telah menetapkan menetapkan Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi S dan tiga anggota DPRD Lampung Tengah lainnya yakni, Bunyana, Raden Zugiri dan Zainudin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pinjaman daerah Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Keempat tersangka diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lampung Tengah saat itu, Mustafa terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian, keempatnya juga diduga menerima suap terkait pengesahanan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 dan APB‎D tahun 2018.



CLOSE