Pembangunan di Papua untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Pembangunan di Papua untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
PresidenJoko Widodo memeluk akrab anak-anak Papua dan berdialog dengan mereka, saat berkunjung ke Asmat,Papua, April 2018 lalu. ( Foto: istimewa )
Robert Isidorus / CAH Selasa, 12 Februari 2019 | 14:30 WIB

Jayapura, Beritasatu.com – Pembangunan yang tengah gencar dilaksanakan di Papua dan Papua Barat saat ini, bukan hanya untuk membangun ekonominya saja, tetapi pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Hal itu dikatakan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, pada pembukaan seminar nasional Tantangan dan Ekspektasi Infrastruktur, Energi dan Pengembangan Pangan, serta Lingkungan Kehidupan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan Kantor Staf Presiden (KSP), di Lantai III Auditorium Rektorat Universitas Cenderawasih Perumnas III Waena, Selasa (12/2).

Dikatakan, banyak pencapaian program pembangunan yang telah diperoleh selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua maupun Papua Barat.

"Alokasi dana ke Papua saat ini menjadi Rp 62 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 28,34 triliun. Dana-dana tersebut di luar dana untuk program otonomi khusus (otsus). Presiden sudah melakukan kunjungan intesif ke Papua hingga 10 kali dan melakukan tindakan-tindakan kongkret untuk memperbaiki kemajuan pembangunan di wilayah tersebut," tutur Jaleswari Pramodhawardani.

Hasil-hasil pembangunan lainnya yang telah dirasakan dalam empat tahun terakhir diantaranya membangun ruas jalan 3.259 kilometer di Provinsi Papua dan 1.071 kilometer di Provinsi Papua Barat. Ruas jalan ini telah membuka isolasi masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas sosial perekonomian masyarakat.

“Jaraknya (jarak jalan yang dibangun itu) sama dengan empat kali panjang Pulau Jawa,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Selain itu, pelabuhan baru dan revitalisasi pelabuhan lama juga dibangun untuk memperkuat tol laut, serta pembangunan bandara dan revitalisasi bandara untuk jembatan udara yang akan memfasilitasi distribusi barang yang meningkatkan ekonomi lokal.

“Produk lokal dari Papua yang dulunya sulit dipasarkan, namun dengan terbukanya ruas jalan kini lebih mudah dipasarkan dan didistribusikan,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Untuk infrastruktur energi, PLN telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang pada tahun 2013 hanya 30,48% sekarang menjadi 77 persen  pada 2018.

Tingkat kemiskinan Provinsi Papua telah menurun dan kualitas hidup masyarakat telah meningkat. Pada 2013, tingkat kemiskinan 31,13 persen turun menjadi 27,62 persen pada 2017.

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) orang asli Papua, pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan juga terus ditingkatkan.

“Saat ini terlah terjadi penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan , dan meningkatnya harapan hidup di Papua maupun Papu Barat,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Jaleswari Pramowardhani menyebut pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi di Papua menunjukkan perkembangan positif.

"Presiden Joko Widodo secara langsung menekankan kehadiran pendekatan pembangunan baru Indonesia-sentris (yang kebalikan dari Jawa-sentris) dilakukan di Papua," kata Jaleswari.