KPK Cegah Eks Pejabat Kempupera ke Luar Negeri

KPK Cegah Eks Pejabat Kempupera ke Luar Negeri
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Selasa, 12 Februari 2019 | 17:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (Kasatker SPAM) Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Tampang Bandaso bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan SPAM Kempupera di sejumlah daerah.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan tindakan pelarangan seseorang ke luar negeri dalam penyidikan dengan tersangka BSU (Budi Suharto), Direktur Utama PT WKE (Wijaya Kusuma Emindo) dalam kasus dugaan suap terkait proyek SPAM terhadap Tampang Bandaso, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014 – 2016," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (12/2).

Febri menyatakan, pencegahan ke luar negeri terhadap Tampang Bandaso berlaku selama enam bulan terhitung sejak 23 Januari 2019. Dengan demikian, Tampang dipastikan tak dapat bepergian ke luar negeri hingga 23 Juli 2019. Tampang merupakan salah satu saksi yang pernah diperiksa tim penyidik pada 21 Januari 2019 lalu. Namun, tim penyidik memutuskan mencegah Tampang bepergian ke luar negeri karena keterangannya masih dibutuhkan untuk merampungkan kasus ini.

"Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri. Agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia," tegas Febri.

Diketahui, KPK menetapkan empat pejabat Kempupera dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Empat pejabat Kempupera, yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera itu mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama. Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK mengidentifikasi sekitar 20 proyek air minum Kempupera yang terindikasi diwarnai praktik suap. Sebagian besar proyek tersebut dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Petinggi dua perusahaan tersebut menyuap pejabat Kempupera untuk menggarap proyek-proyek tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan