KPK Cecar Kahar Muzakir Soal Proses Pengajuan DAK Kebumen

KPK Cecar Kahar Muzakir Soal Proses Pengajuan DAK Kebumen
Kahar Muzakir. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Selasa, 12 Februari 2019 | 19:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir terkait kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen tahun 2016 yang menjerat Wakil Ketua DPR dari PAN, Taufik Kurniawan, Selasa (12/2). Selain Kahar, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga memeriksa anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Riski Sadig dan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar ketiga legislator tersebut mengenai proses dan pengajuan anggaran DAK Kebumen. Diketahui, Kahar merupakan mantan Ketua Badan Anggaran DPR. Sementara Ahmad Riski Sadig dan Said Abdullah saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar.

"Ketiga saksi dikonfirmasi terkait proses dan prosedur pengajuan anggaran, khususnya DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kebumen 2016. Termasuk dalam posisi di Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI sebelumnya," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Selasa (12/2).

Usai diperiksa, Kahar mengaku dicecar soal anggaran APBN Perubahan tahun 2016. Namun Kahar tak banyak berkomentar mengenai pemeriksaannya hari ini. Termasuk adanya pembahasan khusus di Banggar mengenai alokasi DAK untuk Kabupaten Kebumen.

"Enggak tahu saya," kata Kahar usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta.

Sementara itu Ahmad Riski Sadig tak mengakui jika anggaran DAK Kebumen dibahas secara khusus oleh Banggar DPR. Riski Sadig yang sudah dua kali diperiksa penyidik mengklaim, Banggar tidak pernah membahas secara khusus alokasi anggaran suatu daerah.

"Enggak ada. Kita nggak pernah membahas khusus. Kita enggak membahas khusus daerah per-daerah," kata Riski Sadig.

Diketahui, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan DAK Kebumen. Taufik diduga telah menerima suap sekitar Rp 3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen, Yahya Fuad terkait pengalokasian DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN tahun 2016. Suap itu diduga merupakan bagian dari fee sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen yang direncanakan mendapat Rp 100 miliar.

Pertemuan dan penyerahan uang kepada Taufik ini dilakukan secara bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta melalui kamar hotel dengan connecting door. Setelah transaksi suap, dalam pengesahan APBN Perubahan tahun anggaran 2016, Kabupaten Kebumen mendapat DAK tambahan sebesar Rp93,37 miliar yang rencananya dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan.



Sumber: Suara Pembaruan