OSO: Hemas Tidak Punya Legal Standing Gugat di MK

OSO: Hemas Tidak Punya Legal Standing Gugat di MK
Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (tengah) bertepuk tangan seusai terpilih menjadi ketua DPD saat Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 4 April 2017. ( Foto: Antara/Wahyu Putro A )
Robert Wardy / CAH Kamis, 14 Februari 2019 | 17:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta Odang (OSO) mengemukakan mantan Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan kawan-kawan tidak punya posisi hukum atau legal standing untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, Hemas telah diberhentikan sementara dari DPD pada awal Januari 2019 lalu.

“Hemas sudah tidak punya legal standing. Emang dia masih bisa gugat kalau sudah tidak punya legal standing?” tanya OSO usai memimpin rapat paripurna penutupan masa siding di gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (14/2).

Ia menjelaskan Hemas sudah tidak punya kekuatan lagi agar dia tetap diakui sebagai pimpinan DPD. Rapat paripurna pada April 2017 lalu telah menggantikan posisi Hemas yang disetujui mayoritas anggota DPD RI. Hal itu seiring dengan adanya perubahan Tata Tertib (Tatib) DPD RI yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Dengan proses itu maka dirinya terpilih menjadi Ketua DPD bersama tiga Wakil Ketua.

Di sisi lain, DPD telah memberhentikan Hemas karena lebih dari enam kali tidak mengikuti rapat paripurna DPD tanpa alasan. Pemberhentian Hemas berdasarkan proses yang dijalankan Badan Kehormatan (BK) DPD. BK beberapa kali memanggil Hemas untuk meminta klarifikasi tetapi tidak dating.

Sebagaimana diketahui, awal Januari lalu, Hemas mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dualisme kepemimpinan DPD ke Mahkamah Konstitusi. Dualisme terjadi antara kepemimpinan GKR Hemas dan Farouk Muhammad DPD RI periode 2014-2019 melawan DPD RI periode 2017-2019 di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang dan Nono Sampono.

Hemas menolak pemberhentian sementara tersebut. Istri dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengklaim masih sebagai pimpinan DPD. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan perubahan Tatib DPD yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Hemas menyebut putusan MA menegaskan masa jabatan pimpinan DPD mengembalikan dari 2,5 tahun ke lima tahun. Sayang putusan MA itu dikeluarkan setelah OSO dan Nono sudah terpilih sebagai pimpinan baru DPD.

Keberanian MK

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengharapkan MK harus berani memutus sengketa kewenangan antara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) dengan mantan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas. MK harus kreatif dan bisa mengambil terobosan atas sengketa yang diajukan Hemas dan kawan-kawan.

"MK harus berani buat terobosan agar tidak terjadi kemacetan. Keberanian untuk menetapkan legal standing saja. Kalau substansi sudah jelas," kata Mahfud dalam diskusi mengenai sengketa kewenangan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu (13/2).

Ia menjelaskan persoalannya adalah gugatan yang dilakukan dari lembaga yang sama yaitu sesama internal DPD. Selama ini, gugatan yang sering terjadi antarlembaga. Dengan kasus seperti ini, yang menjadi perdebatan apakah penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan.

Menurut Mahfud, Hemas dan kawan-kawan memiliki legal standing karena masih menjadi pemimpin sah DPD berdasarkan putusan MA. Meski faktanya saat ini, OSO yang memimpin tapi kepemimpinan OSO telah dibatalkan MA lewat pembatalan Tatib yang mengubah masa jabatan dari lima tahun ke 2,5 tahun.

"Secara yuridis kan Bu Hemas dan Pak Farouk itu kan masih sah. Sementara satunya (OSO, red) juga mengklaim masih sah. Nah kalau sama-sama sah begitu kan harus diputus. Harus dianggap sama-sama punya legal standing. Tinggal itu keberanian MK saja berani. Di berbagai negara seperti Jerman, Korea itu bisa. Orang bisa dihadapkan dengan lembaga negara dan orang itu bisa dianggap lembaga negara," tutup Mahfud



Sumber: Suara Pembaruan