Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan, isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akan menggantikan posisi KH Ma'ruf Amin jika terpilih nanti merupakan isu yang tidak benar dan mengada-ada.
Dedi menduga isu tersebut sengaja diembuskan untuk mendegradasi keterpilihan Jokowi.
"Spekulasi itu didorong karena rasa pesimistis pada pasangan calon yang diusungnya, dan cara itu untuk mendegradasi keterpilihan Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin," kata Dedi dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Dedi menjelaskan, ditilik dari sisi politik, isu mengenai BTP menggantikan Ma'ruf Amin akan menimbulkan perdebatan dan diskusi yang panjang. Namun, dilihat dari aspek hukum isu tersebut sudah selesai. BTP tidak dapat menjadi wakil presiden lantaran terbentur persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Huruf p dalam pasal tersebut menyebutkan 'tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.
Basuki memang dihukum 2 tahun pidana, namun mantan Bupati Belitung Timur itu didakwa melanggar Pasal 156a dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Dedi Mulyadi mengatakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pernah menjelaskan mengenai hal tersebut.
"Pak Mahfud MD kan bilang, jangankan jadi Wakil Presiden, jadi Menteri pun BTP tidak bisa. Pak BTP hanya bisa mengikuti Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dan Pemilihan Legislatif," katanya.
Dedi yang juga ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat meyakini tidak terlintas sedikit pun dalam benak Jokowi untuk mempersiapkan sosok pengganti Kiai Maruf. Untuk itu, Dedi menegaskan, spekulasi BTP gantikan Ma'ruf Amin hanya upaya pihak tertentu menjatuhkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.
"Saya tegaskan sekali lagi itu spekulasi yang mengada-ada untuk mendegradasi keterpilihan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," tegasnya.
Sumber: Suara Pembaruan