Dedi Mulyadi Nilai Isu BTP Gantikan Ma'ruf Amin untuk Degradasi Jokowi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Dedi Mulyadi Nilai Isu BTP Gantikan Ma'ruf Amin untuk Degradasi Jokowi

Jumat, 15 Februari 2019 | 15:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan, isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akan menggantikan posisi KH Ma'ruf Amin jika terpilih nanti merupakan isu yang tidak benar dan mengada-ada.

Dedi menduga isu tersebut sengaja diembuskan untuk mendegradasi keterpilihan Jokowi.

"Spekulasi itu didorong karena rasa pesimistis pada pasangan calon yang diusungnya, dan cara itu untuk mendegradasi keterpilihan Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin," kata Dedi dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Dedi menjelaskan, ditilik dari sisi politik, isu mengenai BTP menggantikan Ma'ruf Amin akan menimbulkan perdebatan dan diskusi yang panjang. Namun, dilihat dari aspek hukum isu tersebut sudah selesai. BTP tidak dapat menjadi wakil presiden lantaran terbentur persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Huruf p dalam pasal tersebut menyebutkan 'tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

Basuki memang dihukum 2 tahun pidana, namun mantan Bupati Belitung Timur itu didakwa melanggar Pasal 156a dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Dedi Mulyadi mengatakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pernah menjelaskan mengenai hal tersebut.

"Pak Mahfud MD kan bilang, jangankan jadi Wakil Presiden, jadi Menteri pun BTP tidak bisa. Pak BTP hanya bisa mengikuti Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dan Pemilihan Legislatif," katanya.

Dedi yang juga ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat meyakini tidak terlintas sedikit pun dalam benak Jokowi untuk mempersiapkan sosok pengganti Kiai Maruf. Untuk itu, Dedi menegaskan, spekulasi BTP gantikan Ma'ruf Amin hanya upaya pihak tertentu menjatuhkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Saya tegaskan sekali lagi itu spekulasi yang mengada-ada untuk mendegradasi keterpilihan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Plt Ketum PSSI Joko Driyono Ditetapkan Tersangka

Satgas Antimafia Bola, juga telah menggeledah apartemen Joko Driyono, di kawasan Kuningan.

NASIONAL | 15 Februari 2019

KPU Siapkan Format Kejutan di Segmen Penutup Debat Pilpres Kedua

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya telah menyiapkan format kejutan pada segmen penutup di debat Pilpres kedua

NASIONAL | 15 Februari 2019

Sekjen dan Bendahara KONI Segera Diadili atas Kasus Suap Dana Hibah

Tim penyidik telah merampungkan kasus ini dan melimpahkannya ke tahap penuntutan.

NASIONAL | 15 Februari 2019

Kasus PLTU Riau, KPK Cegah CEO Blackgold ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar untuk kebutuhan penyidikan sehingga keduanya bisa diminta keterangan saat dibutuhkan.

NASIONAL | 15 Februari 2019

CORE Indonesia Paparkan 3 Dampak Negatif Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan infrastruktur dinilai tak selamanya berdampak positif.

NASIONAL | 15 Februari 2019

Kawasan di Sekitar Tol Baru Butuh Desain Pengembangan Ekonomi

Pembangunan jalan tol diakui mendorong pertumbuham ekonomi daerah dan investasi.

NASIONAL | 15 Februari 2019

305 Pemda Serahkan Usulan Seleksi PPPK ke Kementerian PAN dan RB

Sebelumnya Kementerian PAN dan RB telah mengirim surat kepada 530 pemda untuk mengusulkan kebutuhan.

NASIONAL | 15 Februari 2019

Buka Tanwir ke-51 Muhammadiyah, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Presiden Jokowi menyebutkan Muhammadiyah melahirkan banyak pahlawan.

NASIONAL | 15 Februari 2019

KPK Tetapkan Bos Borneo Lumbung Energy and Metal Tersangka Suap

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1

NASIONAL | 15 Februari 2019

Sekda Papua Tak Hadir, Polisi Layangkan Panggilan Kedua

Sebelumnya penyidik sudah melayangkan surat panggilan pertama untuk dimintai keterangan.

NASIONAL | 15 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS