Menunggu Kepastian Kasus Perusakan Rumah di Makassar
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Menunggu Kepastian Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Rabu, 20 Februari 2019 | 08:02 WIB
Oleh : YUD

Makassar - Irawati Lauw, warga Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi agar kasus perusakan rumahnya yang telah berjalan nyaris dua tahun segera mendapatkan kepastian hukum.

Kasus yang ia laporkan sejak 2017 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel tersebut, hingga kini tak memberikan isyarat akan dinyatakan rampung. Meski dalam kasus itu sendiri, telah ditetapkan dua orang tersangka masing-masing bernama Jemis Kontaria yang merupakan pemilik toko emas Bogor dan seorang kontraktor yang bernama Edy Wardus Philander.

"Dua tersangka itu sempat praperadilan karena menolak statusnya sebagai tersangka. Tapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menolak praperadilannya dan menyatakan status tersangka sah secara hukum," kata Ermias Rarsina, kuasa hukum Irawati, Rabu (20/2/2019).

Jermias mengaku heran lantaran kasus dugaan perusakan rumah secara bersama-sama yang dilaporkan kliennya hingga saat ini tidak memiliki kepastian hukum.

"Berkas tersangka hingga saat ini hanya bolak-balik antara penyidik dan jaksa. Itu berulang-ulang terjadi. Padahal alat bukti pendukung adanya unsur perbuatan melawan hukum sangat sempurna bahkan ada putusan praperadilan yang mengikat," tutur Jermias.

Lebih lanjut Jermias berharap ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh kedua institusi penegak hukum yakni penyidik polisi dan jaksa agar kasus yang dilaporkan kliennya punya kepastian hukum dalam hal ini segera dinyatakan rampung (P.21).

"Kami sarankan ada gelar perkara terbuka selain penyidik dan jaksa duduk bersama, tentunya hadirkan kedua belah pihak yakni pihak kami selaku korban dan pihak tersangka sendiri. Agar semua jelas di mana letak masalahnya sehingga kasus ini sulit dinyatakan P.21," harap Jermias.

Ia mengaku terakhir mendapatkan jawaban dari pihak penyidik polisi yang menangani kasusnya, jika berkas tersangka kembali dipulangkan setelah diteliti oleh jaksa. Alasannya, kelengkapan berkas belum terpenuhi sehingga harus dilengkapi kembali dengan rangkaian petunjuk dari Jaksa.

"Kami coba cari tahu apa yang menjadi petunjuk jaksa. Ternyata menurut kami petunjuk jaksa tersebut 'petunjuk buntu' dan kami anggap sebagai biang keladi," terang Jermias.

Pengembalian berkas perkara, beber Jermias, sama sekali tak dibarengi petunjuk jelas dari Fitri selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yakni terkait upaya apa atau langkah apa yang harus dilakukan penyidik polisi agar berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan lengkap (P21).

Dia menjelaskan JPU hanya sebatas memberi definisi atau batasan mengenai pertanggungjawaban pihak vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti dalam petunjuknya ke penyidik terkait perkara yang dimaksud.

Sementara, secara substansi, menurut Jermias, posisi kedudukan hukum Jemis Kontaria sebagai pemilik bangunan terkesan telah dihilangkan dan menurut JPU Fitri tidak dapat dikenakan sebagai pelaku tindak pidana perusakan dalam kedudukan hukumnya sebagai tersangka.

"Seharusnya secara hukum pengembalian berkas perkara oleh JPU disertai petunjuk ke arah mana jalan keluar pertanggung jawaban pidananya tentang Vicarious Liability. Juga tidak boleh menghilangkan substansi pertanggungjawaban pidana para terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam putusan praperadilan perkara nomor 32/Pid.Prap/2017/ PN MKs tanggal 19 Desember 2017," tegas Jermias.

Tindakan hukum yang dilakukan Fitri selaku JPU tersebut, dinilai Jermias, telah bertentangan dengan putusan praperadilan yang menetapkan terlapor sebagai tersangka, bahkan terkesan ada itikad menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.

"Tindakan jaksa senior di Makassar itu (Fitri), kami duga kuat telah berpihak kepada tersangka dalam pemeriksaan berkas perkara," ujar Jermias.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum maupun fakta tersebut, kliennya selaku korban/pelapor menempuh upaya mengadu ke bagian pengawasan Kejagung (Jamwas Kejagung) agar segera dibentuk tim guna memeriksa JPU Fitri yang menangani perkara tersebut sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penuntut umum.

"Kami telah menjelaskan ke Jamwas dan Komjak terkait tindakan JPU dalam penanganan perkara pidana yang kami laporkan. Di mana sebagai JPU, ia melakukan hal yang tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara pidana," terang Jermias.

Secara terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kombes Pol Indra Jaya tidak menampik jika berkas perkara para tersangka hingga saat ini terus bolak-balik meski penyidiknya terus berupaya memenuhi kelengkapan berkas sesuai petunjuk yang diberikan JPU.

"Upaya terakhir kami rencana mengundang jaksa untuk duduk bersama dalam gelar perkara khusus yang tujuannya mencari langkah agar kasus ini segera (P.21)," kata Indra melalui pesan singkat.

Diketahui, kasus dugaan perusakan rumah di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar awalnya dilaporkan oleh korbannya, Irawati Lauw pada 8 Agustus 2017 dengan bukti LP Nomor STTLP/343/VIII/2017/SPKT Polda Sulsel.

Dalam perjalanan penyelidikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik polda Sulsel kemudian menetapkan dua orang tersangka masing-masing Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander.

Meski keduanya menyandang status tersangka dan dijerat dengan sangkaan pasal 170 KUHP Juncto Pasal 406 KUHP dan atau pasal 167 KUHP, penyidik Polda Sulsel tak menahan keduanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPS Ajak Kepala Daerah Sukseskan Sensus Penduduk 2020

Sensus Penduduk (SP)yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2020.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Makam Massal Korban Tsunami Aceh Dipindahkan

Diperkirakan 30 lebih jenazah korban tsunami Aceh dimakamkan di Aceh Besar.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Laporkan Jokowi ke KPU, BPN: Sebagai Pembelajaran

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Ahmad Fathul Bari mengatakan laporan tersebut jangan diartikan mengurangi esensi debat.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Dewan Pembina PSSI Desak Joko Driyono Mundur

Menurut Syafruddin, untuk menetapkan ketua baru PSSI, tidak perlu Kongres Luar Biasa (KLB).

NASIONAL | 19 Februari 2019

Tingkat Efisiensi APBD Jateng Terbaik Nasional

Pemprov Jateng berhasil mencegah kebocoran APBD senilai Rp 1,2 triliun.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Vandalisme di Relief Monumen Serangan Umum 1 Maret Gunakan Cat Permanen

Relief-relief pahlawan dan pelaku sejarah dirusak menggunakan cat permanen.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Buka Cap Go Meh di Bogor, Kang Emil Baca Pantun

Ridwan Kamil membuka acara Bogor Street Festival (BFS) Cap Go Meh 2019 dengan membacakan pantun pemersatu bangsa.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Sudah 37 Pejabat Kempupera Kembalikan Uang Suap Proyek Air Minum ke KPK

Total uang yang diterima KPK dari puluhan pejabat Kempupera tersebut mencapai Rp 14,8 miliar, US$ 128.500 dan Sin$ 28.100.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahmad Dhani

Hakim menilai, syarat formil maupun materil tim jaksa dalam surat dakwaan dianggap sempurna.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Ma'ruf Sebut Dukungan Ulama Pindah ke Paslon 01

Ma'ruf Amin mengatakan ada beberapa tokoh ulama Banten yang mendukung capres 02 Prabowo Subianto pada pemilu 2014, kini beralih ke Joko Widodo.

NASIONAL | 19 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS