KPK Serahkan Aset Rampasan Kasus Korupsi ke Kejagung dan BNN
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

KPK Serahkan Aset Rampasan Kasus Korupsi ke Kejagung dan BNN

Rabu, 20 Februari 2019 | 08:05 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyerahkan sejumlah aset hasil rampasan dari koruptor untuk Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Rabu (20/2). Penyerahan barang hasil rampasan dengan mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) ini akan dihadiri oleh lima pimpinan KPK, Jaksa Agung M Prasetyo dan Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko.

"KPK berencana akan menyerahkan sejumlah barang rampasan dari proses hukum terhadap terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK agar dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum," kata Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (20/2/2019).

Febri menjelaskan, nilai aset dari hasil rampasan sejumlah perkara korupsi yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan BNN itu mencapai Rp 110 miliar. Aset itu tersebar di Jakarta, Bali dan Sumatera Utara.

"Nilai aset yang akan diserahkan sekitar Rp110 miliar yang berada di Jakarta, Bali dan Sumatera Utara. Hal ini merupakan upaya bersama KPK untuk meningkatkan sinergisitas antara instansi penegak hukum," kata Febri Diansyah.

Selain meningkatkan sinergitas antara aparat penegak hukum, penyerahan aset koruptor ini sebagai peringatan kepada seluruh pihak untuk tidak mengumpulkan harta kekayaan melalui praktik-praktik rasuah. Ditegaskan, aset-aset hasil korupsi tersebut akan dirampas dan dipergunakan untuk kepentingan publik.

"Bahwa jika kasus mereka ditangani maka kekayaan yang pernah dikumpulkan dalam kasus korupsi tersebut akan dirampas oleh negara, dan kemudian digunakan untuk kepentingan publik, termasuk diantanya menggunakan mekanisme PSP ini," tegas Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menunggu Kepastian Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Kasus perusakan rumah milik Irawati Lauw di Wajo, Makassar, Sulsel belum menunjukkan titik terang kendati telah ada dua tersangka.

NASIONAL | 20 Februari 2019

BPS Ajak Kepala Daerah Sukseskan Sensus Penduduk 2020

Sensus Penduduk (SP)yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2020.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Makam Massal Korban Tsunami Aceh Dipindahkan

Diperkirakan 30 lebih jenazah korban tsunami Aceh dimakamkan di Aceh Besar.

NASIONAL | 20 Februari 2019

Laporkan Jokowi ke KPU, BPN: Sebagai Pembelajaran

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Ahmad Fathul Bari mengatakan laporan tersebut jangan diartikan mengurangi esensi debat.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Dewan Pembina PSSI Desak Joko Driyono Mundur

Menurut Syafruddin, untuk menetapkan ketua baru PSSI, tidak perlu Kongres Luar Biasa (KLB).

NASIONAL | 19 Februari 2019

Tingkat Efisiensi APBD Jateng Terbaik Nasional

Pemprov Jateng berhasil mencegah kebocoran APBD senilai Rp 1,2 triliun.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Vandalisme di Relief Monumen Serangan Umum 1 Maret Gunakan Cat Permanen

Relief-relief pahlawan dan pelaku sejarah dirusak menggunakan cat permanen.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Buka Cap Go Meh di Bogor, Kang Emil Baca Pantun

Ridwan Kamil membuka acara Bogor Street Festival (BFS) Cap Go Meh 2019 dengan membacakan pantun pemersatu bangsa.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Sudah 37 Pejabat Kempupera Kembalikan Uang Suap Proyek Air Minum ke KPK

Total uang yang diterima KPK dari puluhan pejabat Kempupera tersebut mencapai Rp 14,8 miliar, US$ 128.500 dan Sin$ 28.100.

NASIONAL | 19 Februari 2019

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahmad Dhani

Hakim menilai, syarat formil maupun materil tim jaksa dalam surat dakwaan dianggap sempurna.

NASIONAL | 19 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS