Penempatan TNI untuk Jabatan Sipil Tidak Sesuai UU
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penempatan TNI untuk Jabatan Sipil Tidak Sesuai UU

Senin, 25 Februari 2019 | 19:07 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Penempatan Perwira Tinggi (Pati) TNI untuk jabatan sipil dinilai tidak sesuai Undang-Undang (UU) TNI. Penempatan itu berpotensi untuk mengembalikan kembali dwifungsi TNI.

“Itu di luar mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU TNI,” kata Sekjend Serikat Pengajar HAM Indonesia Dian Noeswantari dalam keterangan pers bersama di Surabaya, Senin (25/2/2019).

Selain Sepaham, ada sembilan kampus di tanah air yang ikut menandatangani pernyataan penolakan penempatan TNI ke jabatan sipil. Mereka terdiri atas pusat studi HAM dan Migrasi (CHRM2) Universitas Jember, pusat studi HAM (Pusham) Universitas Surabaya, pusat studi HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan pusat studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.

Kemudian ada pusat studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya, pusat studi HAM (Pusham) Universitas Negeri Medan, pusat studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, pusat pengkajian HAM dan Demokrasi (PPHD) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan pusat kajian Metajuridika (Taman Metajuridika) Fakultas Hukum Universitas Mataram Lombok.

Dian menjelaskan Pasal 47 Ayat 1 UU TNI menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara Ayat 2 menyebutkan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

“Rencana penempatan jabatan sipil, hingga saat ini tidak jelas, apa latar belakang dan tujuannya, dan posisi/jabatan sipil yang mana,” tuturnya.

Sementara itu Herlambang P Wiratraman dari Pusat Studi Hukum HAM Universitas Airlangga mengemukakan banyak kebijakan TNI yang harus ditinjau ulang peberlakuannya. Diantaranya penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil, anyaknya MoU TNI dengan berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, penguatan Komando Teritorial, serta kecenderungan penguatan peran TNI di ranah sipil terkait keamanan dalam negeri.

Di sisi lain, penghapusan bisnis militer tidak berjalan mudah, dan bahkan tetap bertahan. Kasus tambang galian C di wilayah konflik agraria di Sumberanyar, Grati Pasuruan tahun 2018 adalah satu salah contohnya. Di Jawa Timur, kasus tanah Pandanwangi, Kabupaten Lumajang menghadapkan militer dengan petani. Kemudian program pendidikan “Satu Sekolah Satu TNI”, bersama Bupati Jember yang dilakukan serentak di 400 sekolah SMA, SMK, dan MA seluruh Kabupaten Jember. Belum lagi, banyak aparat TNI melampaui wewenang, dengan melakukan ‘sweeping buku kiri’ atau terlibat dalam pembubaran diskusi, di Yogyakarta, Malang, dan beberapa kota lainnya, baik di kampus maupun di luar kampus.

“Keinginan TNI melibatkan diri dalam jabatan sipil sangat meresahkan dan berpotensi akan menganggu sistem negara hukum yang demokratis dan perlindungan HAM,” ujar Herlambang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Horison Grand Serpong Insiasi Sejumlah Program untuk Tingkakan Okupansi

Horison Grand Serpong Insiasi Sejumlah Program untuk Tingkakan Okupansi

GAYA HIDUP | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings