Rendah, Kepatuhan Anggota DPR Lapor Harta Kekayaan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rendah, Kepatuhan Anggota DPR Lapor Harta Kekayaan

Senin, 25 Februari 2019 | 19:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan batas akhir penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018 pada 31 Maret 2019.

Meski tinggal hitungan hari, masih banyak penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN. Dari 329.142 pejabat dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta BUMD/BUMN yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, hanya 17,8% atau 58.598 pejabat yang sudah melaporkan hartanya. Sementara sisanya, yakni 270.544 pejabat belum menyerahkan LHKPN kepada KPK.

Berdasarkan catatan KPK, DPR RI masih menempati posisi teratas sebagai lembaga yang penyelenggara negaranya paling rendah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Dari total wajib lapor sebanyak 524 anggota DPR, hanya 7,63% atau hanya 40 anggota DPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah.

"KPK mengajak kembali agar pimpinan-pimpinan instansi atau lembaga negara segera mengintruksikan pada penyelenggara negara di jajarannya untuk melaporkan LHKPN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Senin (25/2/2019).

Selain DPR RI, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia juga masih rendah tingkat kepatuhannya melaporkan harta kekayaannya. Dari 16.310 anggota DPRD se-Indonesia yang wajib lapor, hanya 10,21% atau 1.665 anggota DPRD yang melaporkan hartanya. Untuk unsur DPD, dari 136 anggota, terdapat 82 anggota atau 60,29% yang sudah melaporkan.

Kemudian hanya satu dari dua pimpinan MPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya hingga hari ini. Sementara dari unsur eksekutif, dari total 260.460 wajib lapor, baru 48.294 orang atau 18,54% yang melaporkan hartanya. Sedangkan unsur yudikatif, dari total 23.855 wajib lapor, baru 3.129 pejabat atau 13,12% yang menyerahkan laporan hartanya ke KPK dan baru 5.387 orang (19,34 persen) dari total 27.855 wajib lapor dari unsur BUMD/BUMN yang melapor ke KPK.

Febri mengingatkan para penyelenggara negara yang hingga saat ini belum menyerahkan LHKPN untuk segera melaporkannya ke KPK. Dikatakan, penyelenggara negara yang sudah melaporkan wajib memperbarui laporan harta yang diperolehnya sepanjang 2018 hingga batas waktu 31 Maret 2019. Namun bagi penyelenggara negara lain yang sama sekali belum melaporkan harta kekayaannya, maka laporan harus dilakukan berdasarkan penghitungan jumlah seluruh hartanya yang dimiliki.

Febri mengatakan, KPK berencana untuk mendatangi instansi tertentu yang membutuhkan pendampingan dalam pelaporan harta kekayaan.

"KPK juga sedang mempertimbangkan mendatangi instansi-instansi yang membutuhkan untuk membantu proses pelaporan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyatakan, pihaknya akan terus mengimbau anggota DPR maupun penyelenggara negara lain untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Secara khusus, Syarif mengaku prihatin dengan rendahnya kepatuhan anggota DPR melaporkan hartanya. Hal ini lantaran DPR merupakan lembaga yang membuat aturan tersebut.

"Kita sangat berharap bahwa LHKPN itu disetorkan dan segera dilaporkan ke KPK karena itu juga sebenarnya menunjukkan niat untuk mengikuti semua regulasi yang ada di Indonesia. Itu kan Undang-undang itu dibuat oleh DPR. Kalau nanti DPR sendiri juga yang tidak melaporkan harta kekayaannya kan itu berarti tidak menjalankan undang-undang yang mereka bikin sendiri," kata Syarief.

Syarief berharap, jumlah anggota legislatif dari DPR RI yang melaporkan harta kekayaan bisa lebih banyak di era kepemimpinan DPR saat ini. Apalagi, pelaporan LHKPN saat ini sudah lebih mudah dibandingkan pelaporan LHKPN era sebelumnya.

Salah satunya, dengan format saat ini, penyelenggara negara tak perlu lagi menyampaikan dokumen asli terkait kepemilikan sesuatu. Mereka cukup menyerahkan dokumen scan bukti kepemilikan. Selain itu, para penyelenggara negara bisa langsung mengubah data harta kekayaan mereka.

"Jadi misalnya ada tambahan. Kan selain gaji mungkin ada tambahan usaha lain yang halal, kalau usaha lain yang tidak halal kan agak susah. Tapi kalau usaha lain yang halal itu bisa," kata Syarief.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Wagub Riza Ingatkan Ini kepada PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

Wagub Riza Ingatkan Ini kepada PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings