Dedi Mulyadi: Kebijakan Jokowi Mengenai Tanah untuk Rakyat Harus Dilanjutkan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dedi Mulyadi: Kebijakan Jokowi Mengenai Tanah untuk Rakyat Harus Dilanjutkan

Senin, 25 Februari 2019 | 19:32 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan sertifikat tanah harus didorong dan dilanjutkan. Dedi mengatakan, kebijakan Jokowi membagikan jutaan sertifikat tanah untuk rakyat adalah bagian dari semangat kerakyatan.

"Semangat Pak Jokowi sebagai representasi kepemimpinan kaum jelata. Selama ini Pak Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat kepada rakyat adalah sikap ksatria kenegarawanan yang harus kita dukung," kata Dedi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini mengatakan, tak hanya saat Pilpres, semangat kerakyatan ini juga harus terus dilakukan Jokowi jika kembali terpilih untuk periode kedua. Hal ini untuk memastikan rakyat memiliki hak atas kepemilikan tanah secara seimbang dan berkeadilan.

"Wacana itu jangan hanya berhenti pada saat pilpres, tetapi pada periode kedua kepimpinannya nanti, karena saya meyakini dia terpilih, harus terus didorong agar rakyat memiliki hak atas tanah secara seimbang dan berkeadilan, tidak terjadi penumpukan kepemilikan tanah pada segelintir orang," kata Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi, yang juga dikenal sebagai Budayawan Sunda, mengatakan, tanah adat dan tanah kaum tradisional di seluruh Indonesia juga harus dilindungi. Jangan sampai ada lagi penyerobotan dan perampasan hak adat yang sudah bagian dari tradisi masyarakat adat yang menjadikan alam dan hutan sebagai rumah mereka yang sesungguhnya.

"Terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak tanah adat. di Jawa Barat juga ada, misalnya orang Baduy dan komunitas tradisional lainnya. Cukup banyak. Mereka harus mendapat perlindungan secara utuh. Sebab, kehidupan mereka bisa jadi terancam karena semakin dipersempit ruang lingkup hutan mereka," tegasnya.

Dipaparkan Dedi, tanah adat harus dilindungi karena bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Bahkan, masyarakat adat lebih dulu mengelola lahan tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Namun problemnya mereka tidak memiliki sertifikat atau bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Sebab, mereka memahami tanah itu dari spirit budaya, bukan sertifikat," katanya.

Menurut Dedi, perlindungan terhadap tanah adat saat ini sedang dilakukan oleh Jokowi, dan harus terus didorong. Perlindungan terhadap tanah adat dapat dilakukan melalui sertifikasi berdasarkan perhitungan ke depan.

"Misalnya, luas tanah adat dihitung untuk 100 tahun ke depan. Berapa kira-kira luas tanah yang akan dibutuhkan bukan hanya sekarang tetapi juga nanti untuk anak cucu," katanya.

Selain itu, lanjut Dedi, sertifikat tanah adat bukan atas nama perseorangan, melainkan komunitas. Dedi khawatir jika sertifikat atas nama perseorangan kemungkinan untuk dijual akan semakin besar. Kebijakan perlindungan tanah adat juga harus dilengkapi dengan aturan perundang-undangan yang melarang tanah adat dijual kembali. Tanpa disertai aturan itu, dikhawatirkan tanah adat dijual kembali oleh generasi selanjutnya.

"Tanah adat harus disertifikasi dengan disertai aturan pelengkap sehingga tanah tersebut akan terus terlindungi secara hukum. Sebab, kepemimpinan ke depan bukan hanya Pak Jokowi setelah dua periode. Nanti kalau pemimpin berikutnya tidak memiliki spirit seperti itu, kan terancam," paparnya.

Dedi meyakini Jokowi sangat memahami tentang tanah rakyat dan tanah adat. Ditegaskan, perlindungan atas tanah adat bukan persoalan Pilpres, melainkan mengenai kecintaan terhadap Indonesia.
"Tanpa harus berpikir soal pilpres, tetapi berpikir soal Indonesia. Mencintai nusantara harus mendukung hak-hak kepemilikan kaum adat," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Nakes Jadi Korban, Gubernur Papua Soroti Tragedi Penyerangan Distrik Kiwirok oleh KKB

Gubernur Papua Lukas Enembe menyoroti jatuhnya korban jiwa dari tenaga kesehatan (nakes) akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kiwirok.

NASIONAL | 17 September 2021

Soal Bakamla, Ini Pandangan Mantan Kabais

Menurut mantan Kabais Soleman B Ponto, peranan dan fungsi Bakamla tidak jelas karena tidak berfungsi sebagai lembaga penegak hukum atau pertahanan.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI Papua Desak Jaminan Keamanan Para Nakes di Papua

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Papua mendesak jaminan keamanan untuk para tenaga kesehatan (nakes) di Papua.

NASIONAL | 17 September 2021

Guru Besar IPB: Sapi Berdampak pada Pemanasan Global

Guru Besar IPB, Anuraga Jayanegara, menyatakan adanya 16 juta ekor sapi pedaging dan 600.000 sapi perah di peternakan di Indonesia berdampak pemanasan global.

NASIONAL | 17 September 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 23 wilayah di Tanah Air, Jumat.

NASIONAL | 17 September 2021

Ikatan Dokter Indonesia Dukung Tatap Muka di Pesantren dengan Prokes Ketat

Pembukaan pesantren dapat dilakukan dengan syarat para santri dan pengasuh sudah divaksinasi dan seluruh protokol kesehatan diterapkan secara ketat.

NASIONAL | 17 September 2021

Bantu Kesulitan Ekonomi Pendakwah, MUI dan ACT Luncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai

ACT dan MUI berkolaborasi meluncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai untuk membantu para pendakwah yang kesulitan ekonomi di masa pandemi ini.

NASIONAL | 17 September 2021

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021

Kasus Asusila di Pringsewu, Pelaku Diganjar 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Febri Wijaya alias Protol (29) diganjar hukuman penjara 7 Tahun 6 Bulan karena terbukti telah melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Jokowi Beri Bonus untuk Atlet Paralimpiade Tokyo 2020, Medali Emas Rp 5,5 Miliar

Jokowi Beri Bonus untuk Atlet Paralimpiade Tokyo 2020, Medali Emas Rp 5,5 Miliar

OLAHRAGA | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings