45 Pejabat Kempupera Akui Terima Suap Terkait Proyek Air Minum
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

45 Pejabat Kempupera Akui Terima Suap Terkait Proyek Air Minum

Selasa, 26 Februari 2019 | 08:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sudah sebanyak 45 pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang mengaku menerima uang suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pengakuan ini setidaknya ditunjukkan para pejabat tersebut dengan mengembalikan uang suap yang pernah mereka terima kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sampai saat ini sudah 45 orang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Kempupera yang memegang proyek SPAM di sejumlah daerah mengembalikan uang secara bertahap ke KPK," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Uang yang dikembalikan para pejabat Kempupera itu secara total berjumlah Rp 16 miliar, US$128.500 dan Sin$28.100. KPK menghargai sikap koperatif 45 pejabat Kempupera yang mengembalikan uang suap yang mereka terima. KPK menduga masih ada pejabat lain yang menerima aliran dana terkait proyek SPAM. Untuk itu, KPK mengimbau para pejabat yang telah menerima uang suap untuk mengembalikannya.

"Kami Ingatkan juga pada pejabat lain di Kempupera untuk juga mengembalikan uang jika pernah menerima terkait dengan proyek penyediaan air minum. Sekaligus sebenarnya ini juga menjawab beberapa pertanyaan kemarin apakah misalnya dugaan suap atau dugaan aliran dana terkait dengan proyek air minum ini merata atau dinikmati oleh banyak pihak, maka setidaknya sampai hari ini ada 45 orang yang mengembalikan. Mereka yang menjadi PPK yang diduga setidaknya memegang 45 proyek di Kempupera tersebut," kata Febri Diansyah.


KPK, kata Febri, akan terus menelusuri aliran dana ini, termasuk mengusut pejabat-pejabat lain yang diduga turut kecipratan aliran dana dari proyek ini. Selain itu, KPK juga mendalami masifnya pejabat yang menangani proyek air minum yang terindikasi menerima suap.

"Jadi distribusinya masih sebatas 45 orang pejabat selevel PPK tersebut. Kami tentu perlu juga menelusuri lebih lanjut misalnya kenapa fenomena yang cukup masif ini terjadi di Kempupera. Karena itulah KPK juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap inspektorat ya pimpinan inspektorat di Kempupera untuk menelusuri lebih lanjut, apakah fenomena ini juga dilihat dalam konteks berjalannya pengawasan internal di Kempupera," ujar Febri Diansyah.

Diketahui, KPK menetapkan empat pejabat Kempupera dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Empat pejabat Kempupera, yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera itu mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama. Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK mengidentifikasi lebih dari 45 proyek air minum Kempupera yang terindikasi diwarnai praktik suap. Sebagian besar proyek tersebut dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Petinggi dua perusahaan tersebut menyuap pejabat Kempupera untuk menggarap proyek-proyek tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pernikahan Emas, Luhut Bersyukur Miliki Istri Cerdas dan Berhati Ikhlas

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersyukur memiliki istri Devi Pandjaitan Br Simatupang yang saat ini berusia 72 tahun

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Kementan Jadikan Kupang Daerah Percontohan Pertanian Terintegrasi

Syahrul Yasin Limpo menetapkan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah percontohan pengembangan usaha pertanian terintegrasi.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Dewan Pers Harap MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi UU 40/1999 tentang Pers

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Seekor Harimau Sumatera Mati Terjerat di Bengkalis

Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ditemukan dalam kondisi mati oleh masyarakat di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Riau.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Akui Politik Dinasti Membuka Celah Terjadinya Korupsi

KPK mengakui politik dinasti membuka celah terjadinya korupsi. Sejumlah keluarga yang membangun politik dinasti telah dijerat KPK.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

PWI: Wartawan Tidak Tunduk pada UU Ketenagakerjaan

Ketum PWI Atal S Depari menegaskan, wartawan tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan ketika melaksanakan tugas jurnalistik

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Anggota DPR Apresiasi Kesigapan Pemerintah Berantas Pinjol Ilegal

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi kesigapan pemerintah memberantas kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Wapres Minta Data Kemiskinan Lebih Mutakhir dan Akurat

Wapres Ma'ruf Amin memberikan arahan agar perbaikan data kemiskinan terus diupayakan.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Wapres Dorong BLK Komunitas Link and Match dengan Dunia Industri

Wapres Ma'ruf Amin meminta agar pemda lebih memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dan dipastikan link and match dengan kebutuhan industri.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Wapres Sampaikan Simpati atas Bencana Gempa di Bali

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyampaikan simpatinya atas bencana gempa bumi yang terjadi di Bali.

NASIONAL | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Guru Honorer


# Pinjol Ilegal



TERKINI
Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 17 Oktober 2021

Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 17 Oktober 2021

BERITA GRAFIK | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings