Kampanye Hitam Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kampanye Hitam Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu

Selasa, 26 Februari 2019 | 15:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu menegaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan kampanye hitam dalam berkampanye. Pasalnya, kampanye hitam menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta dan mengarah pada fitnah terhadap orang lain atau peserta pemilu lain.

“Kampanye hitam dilarang oleh Undang-Undang Pemilu dan pelakunya bisa dikenakan sanksi bahkan saksi pidana,” ujar Anggota Bawaslu Edwad Fritz Siregar, Jakarta, Selasa (26/2).

Fritz mengatakan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta dan tim sukses dalam berkampanye. Menurut Fritz, beberapa poin dari Pasal 280 ayat (1) tersebut mengatur larangan kampanye hitam, yang terkait dengan menghina seseorang atau SARA, menghasut dan mengadu domba serta mengganggu ketertiban umum.

“Nanti, kita lihat bentuk kampanye hitam, yang jelas ada muatan menghinanya, menghasut bahkan mengganggu ketertiban umum,” kata dia.

Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu menyebutkan setiap pelaksana, peserta dan tim sukses dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Pada huruf d memuat larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dan pada huruf d mengatur larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum.

Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf c, d dan e tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu.

“Jadi, masuknya dalam pidana pemilu tetapi memang hanya berlaku jika subyek atau pelakunya adalah pelaksana, peserta pemilu dan tim kampanye. Kalau pelaku di luar itu, maka bisa dikenakan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, bisa menggunakan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP,” jelas Fritz.

Pasal 14 ayat (1) KHUP menyebutkan, barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Sementara pada ayat (2)-nya berbunyi, barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 KUHP mengatakan, barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Sementara Pasal 310 menyebutkan, barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun. Pasal 311 berbunyi, barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Fritz menilai, dari sisi regulasi sebenarnya sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku kampanye hitam baik peserta pemilu, tim kampanye maupun yang di luar itu. Namun, kata Fritz, hal ini pada akhirnya tergantung pada kesadaran peserta pemilu, tim kampanye dan simpatisan peserta pemilu untuk tidak menggunakan kampanye hitam demi meningkatkan kualitas demokrasi dan Pemilu bangsa Indonesia.

“Yang jelas, kampanye hitam tidak mendidik, justru bisa menghasut, menghina yang pada akhirnya bisa membahayakan kualitas demokrasi kita. Kami berharap, tidak hanya untuk peserta pemilu dan tim kampanye, tetapi juga pendukung dan simpatisan tidak menggunakan kampanye hitam,” ungkap Fritz.

Berbagai Langkah

Penyelenggara pemilu, lanjut Firtz, telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadi kampanye hitam. Mulai dari deklarasi dan penandatangan MoU dengan peserta pemilu, baik parpol, paslon presiden-wakil presiden maupun calon anggota DPD agar berkampanye secara damai dan tidak menggunakan hoax.

“Kita juga mempunyai gugus tugas anti hoax yang terdiri dari BIN, Polri, Kominfo dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Ada juga kerja sama dengan platform, seperti FB, Instagram, LSM pegiat demokrasi dan kampus untuk mencegah hoax dan kampanye hitam,” kata Fritz.

Pengaturan tentang larangan kampanye hitam sebenarnya telah diatur juga oleh KPU dalam beberapa pasal Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu. Misalnya, Pasal 20 PKPU tersebut menegaskan materi kampanye harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian pendidikan politik serta materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam masyarakat.

Tak hanya itu, pada Pasal 21 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 juga menyebutkan materi kampanye harus disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau paslon lain serta tidak provokatif



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kampanye Hitam Didesain untuk Gerus Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf

Raja Juli Antoni menilai, kampanye hitam yang terus dilakukan bekalangan ini merupakan upaya untuk menggerus elektabilitas paslon Jokowi

NASIONAL | 26 Februari 2019

Perahu Terbalik di Yapen, 2 Tewas

“Tim SAR dibantu warga kampung sudah berhasil mengevakuasi semua korban baik yang meninggal dunia maupun selamat," kata Melkianus.

NASIONAL | 26 Februari 2019

Sandiaga Belajar Menenun Kain Tenun Ikat di Kupang

Cawapres Sandiaga memakai alat tenun sambil duduk kemudian melakukan penenunan bersama ibu-ibu perajin kain tenun ikat.

NASIONAL | 26 Februari 2019

Bandung Kunafe Dukung Program Pengelolaan Sampah Plastik

Bandung Kunafe memberikan edukasi tentang bagaimana masyarakat menggelola sampah plastik.

NASIONAL | 26 Februari 2019

Kamis, Sekjen dan Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah Harus Hadap Polisi

Sekjen dan Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis (28/2/2019).

NASIONAL | 26 Februari 2019

PSI Dukung Program Jokowi tentang Penitipan Anak

Partai Solidaritas Indonesia mendukung penuh rencana Presiden sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo untuk mengembangkan program penitipan anak

NASIONAL | 25 Februari 2019

Jenazah TKI Siti Musrofin Dipulangkan ke Blitar

Almarhumah asal Blitar ini meninggal karena penyakit diabetes militus dan tipus.

NASIONAL | 26 Februari 2019

Bawa Ratusan Amunisi di Bandara, Warga Surabaya Berurusan dengan Polisi

SP sempat menunjukkan kartu anggota Perbakin.

NASIONAL | 26 Februari 2019

Kejari Jambi Musnahkan Ratusan Paket Narkoba

Selain itu puluhan helai kulit harimau dan gading gajah juga turut dimusnahkan.

NASIONAL | 26 Februari 2019

Pesawat Malaysia Airlines Mendarat Darurat di Jambi

Pesawat jenis Boeing 737 – 800 tersebut mendarat di Jambi akibat kerusakan teknis.

NASIONAL | 26 Februari 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS